Mitos Amerika dan Kenyataan Gaza

Pernyataan-pernyataan pejabat AS yang menyerukan “jeda kemanusiaan” atau “perdamaian segera” sering kali berseberangan dengan tindakan mereka di lapangan. Bahkan, setelah serangan yang mengakibatkan banyak korban sipil, AS tetap memberikan dukungan penuh kepada Israel, dengan alasan hak untuk membela diri. Namun, dalam hal ini, pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah benar kebijakan ini netral? Atau justru AS turut bertanggung jawab atas eskalasi kekerasan yang terjadi?

Mitos lainnya adalah keyakinan bahwa perdamaian di Timur Tengah hanya tinggal selangkah lagi. Pemerintah AS seringkali menggambarkan proses perdamaian seakan berada di ambang pintu. Setiap kali kekerasan meningkat, AS menyerukan pembicaraan damai, menyarankan solusi dua negara, atau mendukung gencatan senjata sementara. Namun, kenyataannya, proses perdamaian yang telah berlangsung selama lebih dari setengah abad menunjukkan sedikit kemajuan yang berarti. Upaya diplomatik yang didorong oleh AS seringkali terhenti di tengah jalan, tidak mampu mengatasi masalah mendasar, seperti pendudukan wilayah Palestina dan ketidakadilan yang dialami rakyat Palestina.

Agha dan Malley berpendapat bahwa kebijakan luar negeri AS terhadap Israel-Palestina lebih sering didorong oleh harapan dan keinginan akan tercapainya perdamaian, ketimbang pertimbangan praktis terhadap realitas di lapangan. Pada kenyataannya, ketegangan yang ada tidak akan pernah dapat diselesaikan dengan sekadar menyatakan bahwa perdamaian dapat tercapai dalam waktu singkat. Pihak-pihak yang terlibat, baik Israel maupun Palestina, sudah terlalu lama terperangkap dalam penderitaan dan kebuntuan yang tak kunjung selesai.

Di tingkat internasional, AS juga semakin terisolasi. Sejumlah negara di PBB dan berbagai organisasi internasional semakin mendesak agar Israel dihentikan tindakannya di Gaza dan Palestina diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Di sisi lain, AS menggunakan hak veto di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel, meskipun banyak negara menganggap tindakan tersebut sebagai pelanggaran terhadap hukum internasional. Keputusan AS ini semakin menyulitkan posisinya di mata dunia, menciptakan keretakan antara kebijakan luar negeri AS dan sikap mayoritas komunitas internasional yang mendukung hak-hak Palestina.

Namun, meskipun banyak kritik yang datang dari dunia internasional, opini publik AS mulai berbelok. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak warga AS yang mempertanyakan kebijakan luar negeri negara mereka, khususnya dalam mendukung Israel. Survei Washington Post menunjukkan peningkatan jumlah warga AS yang menganggap bahwa Amerika memberikan dukungan terlalu besar kepada Israel dan terlalu sedikit kepada Palestina. Ini adalah tanda bahwa masyarakat Amerika mulai sadar akan kontradiksi moral dalam kebijakan AS terhadap Palestina.