PDIP dan PKS Didorong Jadi Oposisi Kritisi Kebijakan Pemerintah

Baca juga: PKS Ingatkan Pejabat Publik Teladani Akhlak Nabi dan Semangat KH Hasyim Asyari

Dia mengingatkan bahwa Indonesia karena tabu dengan pengawasan, maka pengawasannya menjadi amburadul. “Negara ini paling lemah pengawasannya. Maka korupsi menjadi bencana. DPR itu tidak boleh eksekutif heavy dan juga tidak boleh yang legislatif heavy, ya harus setara, balance, berimbang. Ini yang kita harapkan memang penguatan sistem presidensial di Indonesia diikuti oleh berjalannya berfungsinya efektifnya,” imbuhnya.

Dia menambahkan, fungsi dan mekanisme checks and balances itu harus saling imbang, saling kontrol antara DPR dan pemerintah. “Itu butuh political majority ya, kematangan politik yang betul-betul memadai gitu ya dari partai-partai itu,” jelasnya.

Baca juga: Jazuli Ingatkan Kader PKS Jangan Ada yang Merasa Masih Oposisi

Dia mengatakan, masyarakat tidak mau dibohongi lagi. “Dan menginginkan ada checks and balances. Kita harapkan memang PDI Perjuangan itu dan partai lain ini PKS kan juga enggak ada menterinya di sana (Kabinet Merah Putih, red) kan sama dengan PDI Perjuangan. Itu bagus kalau menjadi katakan yang memberikan kritisi kepada kebijakan-kebijakan pemerintah, sehingga ada yang mengawasi dan mengendalikan gitu dan ada yang mengakomodasi aspirasi masyarakat,” ucapnya.

Dia melanjutkan, jika tidak partisipatif maka pada akhirnya masyarakat menganggap DPR dengan pemerintah kongkalikong. “Bahasanya kan begitu,” pungkasnya.

Baca juga: Tegaskan PDIP Bukan Oposisi atau Koalisi, Megawati: Kita Partai Ideologis, Berdiri di Atas Kebenaran