HMI MPO Dorong Percepatan Reformasi Nasional
Sabtu, 20 September 2025 - 13:55 WIB
loading...
Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) mendorong percepatan agenda reformasi nasional melalui sejumlah tuntutan strategis tambahan. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Pengurus Besar (PB) Himpunan Mahasiswa Islam Majelis Penyelamat Organisasi (HMI MPO) mendorong percepatan agenda reformasi nasional melalui sejumlah tuntutan strategis tambahan yang kini mulai mendapat pengakuan dan respons dari pemangku kebijakan. Ada poin tambahan yang menjadi sorotan utama, antara lain supremasi sipil, reformasi internal institusi Polri.
Kemudian, perampasan aset tindak pidana korupsi, serta penghapusan pajak penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Ketua Umum PB HMI MPO Handy Muharam mengungkapkan bahwa agenda tersebut merupakan hasil konsolidasi gerakan mahasiswa yang menyuarakan keadilan ekonomi, supremasi sipil, dan profesionalisme aparat negara.
Dikatakannya, Reformasi Polri bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, dan pembatasan wewenang yang rawan disalahgunakan. “PB HMI MPO juga secara tegas mendorong skema perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana, serta penghapusan pajak bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah, demi keadilan fiskal,” kata Handy dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Baca juga: PBHI Anggap Wacana Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian Cuma Gimik
Kemudian, perampasan aset tindak pidana korupsi, serta penghapusan pajak penghasilan bagi masyarakat berpenghasilan di bawah Rp10 juta per bulan. Ketua Umum PB HMI MPO Handy Muharam mengungkapkan bahwa agenda tersebut merupakan hasil konsolidasi gerakan mahasiswa yang menyuarakan keadilan ekonomi, supremasi sipil, dan profesionalisme aparat negara.
Dikatakannya, Reformasi Polri bukan sekadar rotasi jabatan, tetapi menyangkut transparansi, akuntabilitas penegakan hukum, dan pembatasan wewenang yang rawan disalahgunakan. “PB HMI MPO juga secara tegas mendorong skema perampasan aset tanpa menunggu vonis pidana, serta penghapusan pajak bagi rakyat berpenghasilan menengah ke bawah, demi keadilan fiskal,” kata Handy dalam keterangannya, Sabtu (20/9/2025).
Baca juga: PBHI Anggap Wacana Pembentukan Komisi Reformasi Kepolisian Cuma Gimik
Lihat Juga :
