LBH GP Ansor Lihat Penetapan Nadiem sebagai Tersangka Sesuai Prosedur
Kamis, 18 September 2025 - 10:31 WIB
loading...
A
A
A
Dia pun mengingatkan bahwa dugaan korupsi di tubuh lembaga pendidikan bisa berdampak panjang terhadap masa depan pendidikan Indonesia. Menurut dia, kasus tersebut berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan di tengah masyarakat.
“Guru, siswa, dan orang tua bisa kehilangan keyakinan pada pemerintah. Serta muncul pikiran skeptis jika anggaran pendidikan rawan dikorupsi, dan hal ini juga melemahkan dukungan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dikhawatirkan stagnan. Program pengembangan berbasis teknologi juga bisa tertunda akibat berkurangnya kepercayaan publik dan dukungan terhadap kebijakan pendidikan.
Adapun terkait pandangan sebagian pihak yang menyebut kasus ini lebih pada kesalahan kebijakan tanpa niat jahat, Dendy menilai hal tersebut perlu dicermati dengan serius. Dia berpendapat, banyak kebijakan penting membutuhkan keputusan cepat.
Namun jika risiko hukum terlalu besar, lanjut dia, para pejabat bisa memilih untuk tidak berbuat apa-apa agar aman. “Atas fakta tersebut, pemerintah dan penegak hukum harus jelas membedakan mana kebijakan yang salah secara administratif dan mana yang merupakan tindak pidana korupsi. Perlindungan juga harus diberikan bagi pembuat kebijakan yang mengedepankan iktikad baik,” pungkasnya.
“Guru, siswa, dan orang tua bisa kehilangan keyakinan pada pemerintah. Serta muncul pikiran skeptis jika anggaran pendidikan rawan dikorupsi, dan hal ini juga melemahkan dukungan masyarakat terhadap dunia pendidikan,” imbuhnya.
Lebih lanjut dia mengatakan bahwa kualitas sumber daya manusia dikhawatirkan stagnan. Program pengembangan berbasis teknologi juga bisa tertunda akibat berkurangnya kepercayaan publik dan dukungan terhadap kebijakan pendidikan.
Adapun terkait pandangan sebagian pihak yang menyebut kasus ini lebih pada kesalahan kebijakan tanpa niat jahat, Dendy menilai hal tersebut perlu dicermati dengan serius. Dia berpendapat, banyak kebijakan penting membutuhkan keputusan cepat.
Namun jika risiko hukum terlalu besar, lanjut dia, para pejabat bisa memilih untuk tidak berbuat apa-apa agar aman. “Atas fakta tersebut, pemerintah dan penegak hukum harus jelas membedakan mana kebijakan yang salah secara administratif dan mana yang merupakan tindak pidana korupsi. Perlindungan juga harus diberikan bagi pembuat kebijakan yang mengedepankan iktikad baik,” pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :