Rikwanto DPR: Reformasi Polri Bukan Berarti Ganti Kapolri
Rabu, 17 September 2025 - 13:02 WIB
loading...
Anggota Komisi III DPR Irjen Pol (Purn) Rikwanto menilai reformasi Polri bukan berarti Kapolri harus diganti. Reformasi dilakukan untuk membenahi lembaga keseluruhan, bukan hanya pucuk pimpinan. Foto: Dok Sindonews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi III DPR Irjen Pol (Purn) Rikwanto menilai reformasi Polri bukan berarti Kapolri harus diganti. Reformasi dilakukan untuk membenahi lembaga keseluruhan, bukan hanya pucuk pimpinan.
Menurut dia, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. "Kalau menurut saya itu hal yang berbeda. Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau Kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu haknya presiden," ujar Rikwanto, Rabu (17/9/2025).
Baca juga: Presiden Prabowo Siapkan Keppres Komisi Reformasi Kepolisian, Pelantikan Segera Digelar
Reformasi Polri bisa dilakukan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, UU itu mengatur substantif kelembagaan.
"Itu bisa jadi dimasukkan juga, bisa juga hal yang berbeda karena undang-undang itu juga berbicara tentang hal yang substantif," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
"Kalau reformasi kan bisa juga bicara dengan tata cara bertindak, cara-cara teknis teknis di lapangan, macam-macam ya," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan pelantikan Komisi Reformasi Polri kemungkinan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan.
“Kalau Keppresnya sudah disiapkan, kemungkinan pelantikan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Yusril, Selasa (16/9/2025).
Menurut dia, pergantian Kapolri merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo Subianto. "Kalau menurut saya itu hal yang berbeda. Reformasi itu kan bicara lembaga, tubuh. Kalau Kapolri kan bicara pimpinan, pimpinan itu haknya presiden," ujar Rikwanto, Rabu (17/9/2025).
Baca juga: Presiden Prabowo Siapkan Keppres Komisi Reformasi Kepolisian, Pelantikan Segera Digelar
Reformasi Polri bisa dilakukan dengan cara merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sebab, UU itu mengatur substantif kelembagaan.
"Itu bisa jadi dimasukkan juga, bisa juga hal yang berbeda karena undang-undang itu juga berbicara tentang hal yang substantif," kata mantan Kabid Humas Polda Metro Jaya itu.
"Kalau reformasi kan bisa juga bicara dengan tata cara bertindak, cara-cara teknis teknis di lapangan, macam-macam ya," tambahnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto tengah menyiapkan Keputusan Presiden (Keppres) terkait pembentukan Komisi Reformasi Polri.
Pernyataan ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra yang mengatakan pelantikan Komisi Reformasi Polri kemungkinan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan.
“Kalau Keppresnya sudah disiapkan, kemungkinan pelantikan akan dilakukan dalam satu atau dua hari ke depan,” kata Yusril, Selasa (16/9/2025).
(jon)
Lihat Juga :
