Kementerian Hukum Usulkan Tambahan Anggaran Rp419,8 Miliar, Ini Rinciannya
Senin, 15 September 2025 - 13:47 WIB
loading...
Rapat Kerja (Raker) Komisi XIII DPR bersama Kementerian Hukum (Kemenkum). Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Hukum (Kemenkum) mengusulkan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp419,8 miliar. Usulan ini disampaikan Wamenkum Edward Omar Sharif Hiariej dalam rapat kerja (raker) bersama Komisi XIII DPR, Senin (15/9/2025).
"Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp419,8 miliar," kata Eddy.
Eddy menjelaskan berdasarkan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kementerian Hukum mendapatkan tambahan sebesar Rp196 miliar. "Yang bersumber dana rupiah murni pada program dukungan manajemen," ujarnya.
Baca juga: Dapat Tambahan Rp400 Miliar, Anggaran Kemendikdasmen 2026 Rp55,4 Triliun
Eddy menuturkan, usulan tambahan anggaran ini akan dialokasikan ke sejumlah unit di lingkungan Kemenkum. Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal: Rp141,3 miliar
2. Inspektorat Jenderal: Rp147,3 juta
3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan: Rp18,9 miliar
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Rp5,34 miliar.
5. Badan Strategi Kebijakan Hukum: Rp480 juta.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum: Rp29,74 miliar.
"Kementerian Hukum mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp419,8 miliar," kata Eddy.
Eddy menjelaskan berdasarkan hasil pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPR, Kementerian Hukum mendapatkan tambahan sebesar Rp196 miliar. "Yang bersumber dana rupiah murni pada program dukungan manajemen," ujarnya.
Baca juga: Dapat Tambahan Rp400 Miliar, Anggaran Kemendikdasmen 2026 Rp55,4 Triliun
Eddy menuturkan, usulan tambahan anggaran ini akan dialokasikan ke sejumlah unit di lingkungan Kemenkum. Adapun rinciannya sebagai berikut:
1. Sekretariat Jenderal: Rp141,3 miliar
2. Inspektorat Jenderal: Rp147,3 juta
3. Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan: Rp18,9 miliar
4. Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN): Rp5,34 miliar.
5. Badan Strategi Kebijakan Hukum: Rp480 juta.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum: Rp29,74 miliar.
(rca)
Lihat Juga :
