Aspertina: Solidaritas Antar Etnik Efektif Tangkal Upaya Pemecahbelahan Bangsa

JAKARTA - Solidaritas antaretnik, khususnya yang berkembang antara etnik Tionghoa dan kelompok masyarakat lainnya di Indonesia akhir-akhir ini dipandang semakin menguat. Meningkatnya solidaritas itu terlihat dalam peristiwa aksi demo akhir Agustus 2025.

Seruan orang tak bertanggung jawab untuk menjadikan toko-toko milik Tionghoa sebagai sasaran tindakan perusakan justru direspons oleh masyarakat Indonesia dengan seruan sebaliknya yakni masyarakat Indonesia dari berbagai kelompok etnis saling menjaga dan melindungi satu sama lain.

Ketua Umum Asosiasi Peranakan Tionghoa Indonesia (Aspertina) Andrew Susanto mendorong agar Tionghoa semakin aktif untuk bersama-sama membangun bangsa.

Baca juga: Tionghoa dalam Pendidikan Sejarah di Indonesia

“Kiprah-kiprah tokoh Tionghoa pada masa lalu dan kini menunjukkan bahwa Tionghoa adalah bagian integral yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia. Penting bagi kita untuk memperkokoh keyakinan tersebut sehingga perlu bersama-sama membangun Republik Indonesia yang kita cintai ini,” ujar Andrew dalam diskusi publik bertajuk “Bagi Indonesia: Tionghoa dan Aktivisme dari Masa ke Masa,” yang diselenggarakan Ikatan Pemuda Tionghoa Indonesia (IPTI), Aspertina, dan Forum Sinologi Indonesia (FSI) di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).

Hadir dalam acara tersebut Ketua Umum IPTI Ardy Susanto Oey dan Ketua sekaligus Pendiri FSI Johanes Herlijanto.

Ardy mengatakan, sama seperti diaspora Indonesia yang sudah menjadikan negara asing sebagai tanah airnya, Tionghoa pun memandang Indonesia sebagai tanah air mereka.

Bagi para peneliti dan pemerhati yang tergabung dalam FSI, menguatnya solidaritas di atas merupakan hasil positif dari makin berkembangnya pandangan bahwa Tionghoa adalah bagian yang utuh dari bangsa Indonesia, tak kurang sedikit pun. Dalam anggapan para peneliti, pandangan tersebut merupakan sebuah pandangan yang benar karena terbukti dalam sejarah Indonesia.

“Sejak pembangunan bangsa Indonesia mulai berlangsung selalu terdapat kelompok Tionghoa yang memilih berpihak pada bangsa Indonesia yang mereka anggap sebagai bangsa mereka sendiri. Alih-alih berpihak pada kekuatan asing baik kolonial Belanda ataupun China,” ujar Sekretaris FSI Muhammad Farid.

Dalam berbagai zaman baik di masa lalu maupun sekarang ini, tak sedikit tokoh-tokoh Tionghoa dari berbagai usia turut terlibat dalam aktivisme yang bertujuan membela masyarakat sekaligus menyerukan adanya pemerintahan yang lebih baik di negeri ini.

“Pada masa lalu, kita mengenal nama-nama seperti Soe Hok Gie, Yap Thiam Hien, Ester Indahyani Yusuf, Hendrawan Sie, dan Yap Yun Hap, yang bukan saja berjuang, tetapi mengorbankan dirinya bagi perjuangan demi bangsa dan masyarakat yang lebih baik,” tutur Farid.

Menurut dia, aktivisme yang memperlihatkan ke-Indonesia-an dari etnik Tionghoa bukan hanya cerita dari masa lalu, tetapi masih berlangsung hingga hari ini. Generasi muda Tionghoa terlihat menekankan ke-Indonesia-an mereka sambil tetap berupaya memahami identitas etnik dan budaya mereka.

“Melalui akun-akun media sosial, mereka menggunakan istilah Chindo dan dengan bangga menekankan ke-Indonesia-an mereka,” kata Farid yang juga Dosen Hubungan Internasional Universitas Presiden itu.

Peneliti BRIN Lidya Christin Sinaga berbagai cerita mengenai pandangan Tionghoa merupakan hal yang sangat penting untuk disebarluaskan kepada masyarakat Indonesia demi mempertahankan memori kolektif bangsa.

“Upaya merawat memori kolektif bangsa ini penting karena suatu peristiwa publik meninggalkan jejak yang mendalam pada mereka yang mengalaminya, terutama orang muda yang sedang dalam proses mengonstruksi identitas,” ujar Lidya.

Tionghoa dalam memori kolektif dan historiografi, khususnya sepanjang era Orde Baru cenderung diingat sekaligus dihapuskan. Itulah sebabnya Lidya menganggap upaya memelihara atau membangkitkan kembali memori kolektif seperti membangun Museum Benteng Heritage di Tangerang, Museum Kebudayaan Indonesia Tionghoa di Bandung, dan Perpustakaan Medayu Agung di Surabaya, sebagai upaya yang sangat penting.

Sejarawan Didi Kwartanada menekankan kepada tokoh-tokoh aktivis Tionghoa yang berkiprah sebelum berdirinya RI semasa pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru.

Salah satu dari tokoh yang menarik untuk dibahas yakni Mr Tjan Gwan Kwie, seorang pengacara yang membela petani yang dirampas tanahnya di Pakel, Banyuwangi, pada tahun 1943. Untuk periode pascakemerdekaan Indonesia, dia merujuk pada Mr Yap Thiam Hien sebagai salah satu contoh dari tokoh-tokoh Tionghoa yang berjuang bagi keadilan.

“Yap Thiam Hien adalah tokoh komunitas Tionghoa dan aktivis pembela Hak Asasi Manusia (HAM) yang mendirikan Lembaga Pembela Hak Asasi Manusia di Indonesia,” kata Didi. Namanya diabadikan sebagai nama dari penghargaan bagi pejuang HAM yaitu Yap Thiam Hien Award.

Peneliti Pascadoktor Monash University, Australia Ravando Lie membawa kembali ingatan publik pada kiprah Sinpo, media milik komunitas Tionghoa yang turut berkiprah menyampaikan pandangan-pandangan kritis terhadap pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1920-an hingga 1930-an.

Pada tahun itu, Dirk Fock yang menjabat Gubernur Jenderal Hindia Belanda antara 1921 dan 1926 memerintah dengan tangan besi dan mengeluarkan berbagai aturan yang mengekang kebebasan berekspresi serta dianggap berupaya menciptakan kesenjangan antara kaum Eropa dan non-Eropa.

Dalam konteks itulah, Sinpo mengkritik pemerintah kolonial antara lain mengkritisi sistem pengadilan mereka yang memberatkan bagi Tionghoa dan golongan Bumiputera. “Sinpo menerbitkan editorial tentang perjuangan tokoh-tokoh bangsa Indonesia antara lain Soekarno,” ujarnya.

Yang mengagumkan, menurut alumni jurusan sejarah Universitas Gadjah Mada (UGM) itu, ketika banyak media menolak tawaran Wage Rudolf Supratman untuk menerbitkan lagu gubahannya, Indonesia Raya, yang menjadi Lagu Kebangsaan RI, Sinpo justru berani menerbitkannya meski risiko menerbitkan lagu tersebut saat itu sangat besar.

Sementara, Daniel Winarta, anak muda Tionghoa yang bergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta sebagai asisten pengacara publik berpandangan bahwa generasi muda menghadapi banyak tantangan dalam kiprah aktivisme mereka. “Pertama, kita menanggung beban sejarah yang telah ada sebelum kita lahir,” kata lulusan Fakultas Hukum Universitas Indonesia itu. “Selama kebenaran belum terungkap, kita akan tetap mengalami diskriminasi,” ungkapnya.

Dia menuturkan terdapat juga tantangan internal dalam komunitas Tionghoa yaitu ketakutan dari kalangan generasi tua yang berujung pada larangan kepada anak-anak mereka untuk ikut serta dalam aktivisme.

Selain itu, risiko yang dihadapi pemuda dan pemudi Tionghoa ketika mengekspresikan pandangannya cenderung lebih tinggi dibandingkan risiko yang dihadapi oleh kelompok masyarakat yang lain. “Bahkan, untuk turut melakukan klik pun lebih berisiko,” kata Daniel.