Pembentukan Komite Reformasi Polri Harus Libatkan Publik
Sabtu, 13 September 2025 - 08:24 WIB
loading...
Pembentukan Komite Reformasi Polri memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebab dibutuhkan keberanian politik dalam melakukan Reformasi Polri. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pembentukan Komite Reformasi Polri memicu pro dan kontra di masyarakat. Sebab dibutuhkan keberanian politik dalam melakukan Reformasi Polri. Seperti diketahui, pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan tokoh lintas agama dari Gerakan Nurani Bangsa membahas sejumlah usulan, termasuk di antaranya pembentukan Komite Reformasi Polri.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian menolak pendekatan setengah hati dalam Reformasi Polri. Dia menegaskan bahwa Reformasi Polri bukan sekadar pembentukan komite atau forum dialog yang berhenti di atas kertas.
Baca juga: Bertemu Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo Setuju Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
"Struktur, budaya, dan mental internal Polri harus dibenahi, dan ini butuh keberanian politik serta implementasi nyata, bukan sekadar wacana," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Aminullah menambahkan, setiap rekomendasi Reformasi Polri harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan independen. "Reformasi tanpa kontrol masyarakat sejatinya hanya ilusi. Rakyat berhak mengetahui dan mengawal setiap langkah," ujarnya.
Selain kritik keras, Aminullah juga menilai tuduhan bahwa institusi Kepolisian menjadi dalang di balik demo anarkis pada 25 - 31 Agustus 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
Baca juga: Hasil Dialog Prabowo dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa: Tegaskan Supremasi Sipil hingga Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
"Polri bukan penggerak aksi anarkis atau dalang kerusuhan. Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tuduhan sebaliknya tidak berdasar dan merugikan institusi. Polri ini milik negara, milik rakyat yang harus di jaga bersama sama institusinya oleh semua elemen bangsa," tegasnya.
Aminullah mengapresiasi langkah Polri dalam menangani demonstrasi di berbagai kota se-Indonesia. Pendekatan humanis namun tegas berhasil menjaga ketertiban sambil menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi.
"Polri telah bekerja profesional, bukan untuk menekan rakyat, tetapi memastikan suara rakyat terdengar dalam kondisi aman," tambahnya.
Selain itu, Aminullah menduga ada upaya sejumlah pihak untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi Polri. Pihaknya menegaskan dukungannya terhadap reformasi Polri, dengan syarat langkah nyata segera diambil dan bukan sekadar wacana atau rekomendasi yang tersimpan di meja pejabat.
"Kami siap mengawal setiap langkah nyata, menolak wacana kosong, dan memastikan Polri tumbuh menjadi institusi profesional, berintegritas, dan benar-benar melayani masyarakat. Kami menolak tuduhan, asumsi dan narasi oleh para tokoh seolah olah Polri di balik semua kerusuhan pekan lalu," ucapnya.
Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda Al-Washliyah (PP GPA) Aminullah Siagian menolak pendekatan setengah hati dalam Reformasi Polri. Dia menegaskan bahwa Reformasi Polri bukan sekadar pembentukan komite atau forum dialog yang berhenti di atas kertas.
Baca juga: Bertemu Tokoh Gerakan Nurani Bangsa, Presiden Prabowo Setuju Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
"Struktur, budaya, dan mental internal Polri harus dibenahi, dan ini butuh keberanian politik serta implementasi nyata, bukan sekadar wacana," ujarnya di Jakarta, Sabtu (13/9/2025).
Aminullah menambahkan, setiap rekomendasi Reformasi Polri harus melibatkan partisipasi publik dan pengawasan independen. "Reformasi tanpa kontrol masyarakat sejatinya hanya ilusi. Rakyat berhak mengetahui dan mengawal setiap langkah," ujarnya.
Selain kritik keras, Aminullah juga menilai tuduhan bahwa institusi Kepolisian menjadi dalang di balik demo anarkis pada 25 - 31 Agustus 2025 tidak memiliki dasar yang kuat.
Baca juga: Hasil Dialog Prabowo dengan Tokoh Gerakan Nurani Bangsa: Tegaskan Supremasi Sipil hingga Bentuk Tim Reformasi Kepolisian
"Polri bukan penggerak aksi anarkis atau dalang kerusuhan. Mereka bekerja profesional untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Tuduhan sebaliknya tidak berdasar dan merugikan institusi. Polri ini milik negara, milik rakyat yang harus di jaga bersama sama institusinya oleh semua elemen bangsa," tegasnya.
Aminullah mengapresiasi langkah Polri dalam menangani demonstrasi di berbagai kota se-Indonesia. Pendekatan humanis namun tegas berhasil menjaga ketertiban sambil menghormati hak warga untuk menyampaikan aspirasi.
"Polri telah bekerja profesional, bukan untuk menekan rakyat, tetapi memastikan suara rakyat terdengar dalam kondisi aman," tambahnya.
Selain itu, Aminullah menduga ada upaya sejumlah pihak untuk mendiskreditkan atau memojokkan institusi Polri. Pihaknya menegaskan dukungannya terhadap reformasi Polri, dengan syarat langkah nyata segera diambil dan bukan sekadar wacana atau rekomendasi yang tersimpan di meja pejabat.
"Kami siap mengawal setiap langkah nyata, menolak wacana kosong, dan memastikan Polri tumbuh menjadi institusi profesional, berintegritas, dan benar-benar melayani masyarakat. Kami menolak tuduhan, asumsi dan narasi oleh para tokoh seolah olah Polri di balik semua kerusuhan pekan lalu," ucapnya.
(shf)
Lihat Juga :
