Akademisi UI: Jaga Marwah Demokrasi, Jangan Terjebak Propaganda Khilafah
Rabu, 10 September 2025 - 22:52 WIB
loading...
A
A
A
Dalam konteks ini, Dr. Cecep menekankan dua langkah penting untuk mencegah radikalisasi dan menjaga stabilitas negara. Pertama, pemberantasan korupsi yang konsisten sebagai bentuk respons terhadap kekecewaan publik. Kedua, integritas pejabat publik dalam menjalankan wewenangnya secara bertanggung jawab.
"Kalau dua hal ini bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu sudah merupakan jawaban nyata terhadap keresahan masyarakat," ujarnya.
Untuk memperkuat sistem demokrasi, Cecep mendorong Pemerintah agar membuka ruang partisipasi publik seluas mungkin. Ia menilai, partisipasi rakyat harus difasilitasi dalam kanal yang sah agar tidak selalu bermuara pada aksi jalanan yang berisiko.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam sektor pendidikan, terutama pendidikan politik, kewarganegaraan, dan keagamaan yang bersifat inklusif. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban warga negara akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi radikal.
"Harapan kita tentu agar Indonesia tidak mengalami kemunduran seperti negara lain yang jatuh ke otoritarianisme setelah gelombang demonstrasi besar. Kita sudah memilih jalan demokrasi sejak 1999, dan itu adalah komitmen yang harus dijaga," tegas alumni Program Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) RI tersebut.
Ia menambahkan, ketidakpuasan publik kerap kali muncul bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, tetapi karena perilaku elit politik yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi, seperti korupsi, ketidakadilan hukum, serta minimnya partisipasi publik dalam kebijakan.
"Kalau dua hal ini bisa dijalankan dengan sungguh-sungguh, itu sudah merupakan jawaban nyata terhadap keresahan masyarakat," ujarnya.
Untuk memperkuat sistem demokrasi, Cecep mendorong Pemerintah agar membuka ruang partisipasi publik seluas mungkin. Ia menilai, partisipasi rakyat harus difasilitasi dalam kanal yang sah agar tidak selalu bermuara pada aksi jalanan yang berisiko.
Selain itu, ia juga menekankan pentingnya investasi jangka panjang dalam sektor pendidikan, terutama pendidikan politik, kewarganegaraan, dan keagamaan yang bersifat inklusif. Menurutnya, pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban warga negara akan memperkuat ketahanan masyarakat terhadap pengaruh ideologi radikal.
"Harapan kita tentu agar Indonesia tidak mengalami kemunduran seperti negara lain yang jatuh ke otoritarianisme setelah gelombang demonstrasi besar. Kita sudah memilih jalan demokrasi sejak 1999, dan itu adalah komitmen yang harus dijaga," tegas alumni Program Doktoral Universitas Pertahanan (Unhan) RI tersebut.
Ia menambahkan, ketidakpuasan publik kerap kali muncul bukan karena sistem demokrasi itu sendiri, tetapi karena perilaku elit politik yang mengabaikan nilai-nilai demokrasi, seperti korupsi, ketidakadilan hukum, serta minimnya partisipasi publik dalam kebijakan.
Lihat Juga :
