Koalisi Masyarakat Sipil Desak Polisi Tak Proses Laporan terhadap Ferry Irwandi
Selasa, 09 September 2025 - 12:23 WIB
loading...
Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepolisian tidak memproses laporan terhadap CEO Malaka Project Ferry Irwandi. Alasannya menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara. Foto: IG Ferry Irwandi
A
A
A
JAKARTA - Koalisi Masyarakat Sipil mendesak kepolisian tidak memproses laporan terhadap CEO Malaka Project Ferry Irwandi . Alasannya menghormati kebebasan berekspresi, berpendapat, dan beropini warga negara.
"Kami mendesak kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi dan aktivis lainnya atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber Mabes TNI," tulis pers rilis Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH APIK, serta Setara Institute, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: Profil Ferry Irwandi, CEO Malaka Project yang Diperbincangkan Dansatsiber Mabes TNI di Polda Metro Jaya
Koalisi memandang dalam situasi belum adanya kejelasan dan akuntabilitas berkaitan dengan insiden kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, yang terjadi beberapa hari lalu, maka sudah semestinya kepolisian memfokuskan diri untuk mendalami hal itu.
"Termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu yang terencana. Adanya informasi awal atau data-data yang mencuat di ranah daring dan luring seharusnya digunakan penegak hukum untuk memulai penyelidikan. Siapa pun yang kemudian berupaya membantu penegak hukum membuka fakta dan data-data yang berserak tersebut seharusnya dilindungi oleh hukum," ungkapnya.
Koalisi juga meminta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis yang berupaya membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengungkap kerusuhan.
"Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen dan terdiri dari para tokoh dan orang-orang yang memiliki kompetensi dan dipercaya publik," ucapnya.
"Kami mendesak kepolisian untuk tidak memproses Ferry Irwandi dan aktivis lainnya atas laporan yang merupakan tindak lanjut hasil pemantauan Satuan Siber Mabes TNI," tulis pers rilis Koalisi Masyarakat Sipil yang terdiri dari Imparsial, Raksha Initiatives, Centra Initiative, DeJuRe, Koalisi Perempuan Indonesia, HRWG, PBHI, Asosiasi LBH APIK, serta Setara Institute, Selasa (9/9/2025).
Baca juga: Profil Ferry Irwandi, CEO Malaka Project yang Diperbincangkan Dansatsiber Mabes TNI di Polda Metro Jaya
Koalisi memandang dalam situasi belum adanya kejelasan dan akuntabilitas berkaitan dengan insiden kerusuhan, pembakaran, dan penjarahan, yang terjadi beberapa hari lalu, maka sudah semestinya kepolisian memfokuskan diri untuk mendalami hal itu.
"Termasuk kemungkinan adanya keterlibatan oknum tertentu yang terencana. Adanya informasi awal atau data-data yang mencuat di ranah daring dan luring seharusnya digunakan penegak hukum untuk memulai penyelidikan. Siapa pun yang kemudian berupaya membantu penegak hukum membuka fakta dan data-data yang berserak tersebut seharusnya dilindungi oleh hukum," ungkapnya.
Koalisi juga meminta menghentikan kriminalisasi terhadap masyarakat dan aktivis yang berupaya membantu pemerintah dan penegak hukum dalam mengungkap kerusuhan.
"Bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta yang independen dan terdiri dari para tokoh dan orang-orang yang memiliki kompetensi dan dipercaya publik," ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
