Yayasan Sultan Hamid II Surati Presiden soal Perancang Garuda Pancasila

Jum'at, 11 September 2020 - 16:59 WIB
loading...
Yayasan Sultan Hamid...
Ketua Yayasan Sultan Hamid II, Anshari Dimyati mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadap dan beraudiensi langsung soal pengusulan calon Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II. FOTO/IST
A A A
JAKARTA - Ketua Yayasan Sultan Hamid II , Anshari Dimyati mengaku sudah mengirim surat kepada Presiden Joko Widodo untuk menghadap dan beraudiensi langsung soal pengusulan calon Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II. Anshari mengungkapkan, dalam delapan halaman surat yang disampaikan berisi 17 poin penting tentang peran Sultan Hamid II sebagai perancang lambang negara Garuda Pancasila .

"Surat yang kami buat itu, selain bertujuan untuk menghadap dan beraudiensi langsung kepada Bapak Presiden RI, juga untuk menerangkan secara rinci soal pengusulan calon Pahlawan Nasional atas nama Sultan Hamid II dari Pontianak, Kalimantan Barat," kata Anshari dalam keterangan tertulis yang diterima SINDOnews, Jumat (11/9/2020).

Anshari menjelaskan, surat resmi dari Yayasan Sultan Hamid II dibuat pada 12 Agustus 2020 yang ditujukan secara khusus kepada Presiden Republik Indonesia (RI) Bapak Ir H Joko Widodo di Jakarta. Surat tersebut, kata Anshari, diterima dan diregistrasi secara administratif di Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) RI pada 26 Agustus 2020. ( )

"Kami memiliki pretensi soal ini. Soal Sultan Hamid II dan peranannya sebagai Perancang Lambang Negara RI Garuda Pancasila, tak bisa dibiarkan diam-hilang bunyi," kata Anshari.

Yayasan Sultan Hamid II Surati Presiden soal Perancang Garuda Pancasila


Anshari menambahkan, soal pengusulan calon Pahlawan Nasional oleh Dewan Gelar dan TP2GP perlu kembali dievaluasi. Sebab, ada kesalahan fatal ditulis oleh Kemensos RI atas hasil sidang TP2GP, soal hubungan Sultan Hamid II dan Westerling.

"Mereka jelas memang pernah berkomunikasi, tapi tak selalu sejalan berjalan. Kami berhasil membuktikan! Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung tahun 1953 terhadap Dakwaan Primer atas tuduhan keterlibatan Sultan Hamid II sebagai "dalang" pemberontakan APRA di Bandung 23 Januari 1950, tidak terbukti. Lihat hasil putusannya," ucapnya. ( )

Anshari berharap dapat beraudiensi dengan Presiden RI Joko Widodo untuk menyampaikan berbagai hal penting lainnnya terkait Sultan Hamid II. "Kami terus berupaya agar simpul perjuangan ini menorehkan catatan perjalanan yang baik dan positif," katanya.
(abd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Soeharto Diusulkan Jadi...
Soeharto Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Begini Respons Istana
Respons Mahfud MD soal...
Respons Mahfud MD soal Isu Ijazah Palsu Jokowi, Jadi Presidennya Tetap Sah
10 Tokoh Diusulkan Jadi...
10 Tokoh Diusulkan Jadi Pahlawan Nasional, Ada Soeharto hingga Gus Dur
Mendikdasmen Abdul Muti...
Mendikdasmen Abdul Mu'ti Ajak Masyarakat Belajar Keteladanan dari Perjuangan Ir Djuanda
Jokowi Bersedia Jadi...
Jokowi Bersedia Jadi Dewan Pembina Rampai Nusantara
Prabowo Bangga Indonesia...
Prabowo Bangga Indonesia Pernah Dipimpin SBY dan Jokowi
Ubedilah Badrun Sebut...
Ubedilah Badrun Sebut Efisiensi Anggaran Era Prabowo Akibat Buruknya Pemerintahan Jokowi
Tuding OCCRP Proksi...
Tuding OCCRP Proksi untuk Sudutkan Jokowi, Joman: Kita Pantas Curiga!
7 Fakta tentang Masuknya...
7 Fakta tentang Masuknya Jokowi ke Daftar Finalis Pemimpin Terkorup Dunia 2024
Rekomendasi
600 Tentara Korea Utara...
600 Tentara Korea Utara Mati Sia-sia, Jenazahnya Dikremasi di Rusia
Pertina Dicoret Komite...
Pertina Dicoret Komite Olimpiade Indonesia, Bagaimana Nasib Tinju Indonesia di Multievent Dunia?
Perkuat Komunikasi BUMN...
Perkuat Komunikasi BUMN lewat Optimalisasi Medsos dan AI Sejalan dengan Komitmen PTPN
Berita Terkini
Mutasi TNI Akhir April...
Mutasi TNI Akhir April 2025, 5 Pati TNI AL Digeser Jadi Staf Khusus KSAL
40 menit yang lalu
Mantan Ketum Iwakum...
Mantan Ketum Iwakum Andi Saputra Dilantik sebagai Hakim Ad Hoc Tipikor
1 jam yang lalu
KPK Tetapkan Tiga Tersangka...
KPK Tetapkan Tiga Tersangka Kasus Dugaan Korupsi Dinas PU Mempawah
2 jam yang lalu
Bertemu Dubes India,...
Bertemu Dubes India, Prabowo Belasungkawa Atas Serangan Terorisme di Kashmir
2 jam yang lalu
KPK Sita 65 Bidang Tanah...
KPK Sita 65 Bidang Tanah Terkait Kasus Dugaan Korupsi Jalan Tol Trans Sumatera
3 jam yang lalu
Iperindo Optimistis...
Iperindo Optimistis Industri Galangan Kapal Nasional Mampu Hadapi Banyak Tantangan
4 jam yang lalu
Infografis
Presiden AS Donald Trump...
Presiden AS Donald Trump akan Pecat Tentara Transgender
Copyright ©2025 SINDOnews.com All Rights Reserved