7 Tuntutan Ratusan Profesor dan Doktor, Nomor 5 Tolak Darurat Militer
Kamis, 04 September 2025 - 13:38 WIB
loading...
Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Perempuan Indonesia menggelar aksi demo di depan Gedung DPR, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto/Aldhi Chandra
A
A
A
JAKARTA - Ratusan ilmuwan yang terdiri dari profesor hingga doktor menyampaikan rasa khawatir dan peduli yang mendalam terhadap situasi krisis multidimensi di negeri ini, serta dampaknya yang luas terhadap rakyat dan masa depan Indonesia. Sebagai suatu gerakan moral penjaga pintu gerbang kebenaran dan budaya ilmiah melalui produksi ilmu pengetahuan, mereka menyampaikan tujuh tuntutan atau desakan.
Mereka yang mengatasnamakan Aliansi Akademisi Peduli Indonesia ini melihat jurang yang melebar antara para elite penyelenggara negara dan rakyat. Aliansi menyatakan bahwa dalam negara hukum, penyelenggara negara harus tunduk pada hukum.
“Namun yang terjadi adalah para elite justru semakin memperkuat kekuasaan dengan mengubah hukum, merumuskan berbagai kebijakan dan alokasi anggaran serta realokasi anggaran negara untuk kepentingan kekuasaan,” bunyi keterangan tertulis Aliansi Akademisi Peduli Indonesia, Kamis (4/9/2025).
Baca juga: Yusril Sebut Pemerintah Respons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Mereka menganggap semuanya dibuat tanpa dasar ilmiah dan bukti; juga tidak mengakomodasi realitas, pengalaman dan kebutuhan rakyat. “Ini terbukti dari banyaknya program yang salah sasaran, rawan penyimpangan, dan sebagian cenderung bisa ditafsirkan sebagai ‘power build-up’, sehingga menghadapi penolakan rakyat terhadapnya,” katanya.
Akibatnya, pilar-pilar negara hukum melemah: (1) keruntuhan demokrasi, akibat partisipasi publik tidak terakomodasi; (2) melemahnya prinsip moral, keadilan dan hak asasi manusia serta keadilan ekologis dalam substansi berbagai instrumen hukum dan kebijakan; (3) melemahnya mekanisme kontrol ketika lembaga pengadilan gagal mempertahankan independensinya.
“Padahal ketiga pilar negara hukum itu dimaksudkan sebagai payung agar warganegara dapat dilindungi dari kesewenang-wenangan penyelenggara negara. Para elite melancarkan pidato populis dan palsu, yang berbeda dari kenyataan di lapangan,” ungkapnya.
Baca juga: Netizen: Kenapa 12 CCTV di Jakarta Pusat Offline saat Aksi Demo Ricuh?
Aliansi mengungkapkan data yang digunakan Biro Pusat Statisik sangat membingungkan karena berbeda dengan data dari lembaga survei badan dunia maupun survei independen, misalnya terkait tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
Mereka yang mengatasnamakan Aliansi Akademisi Peduli Indonesia ini melihat jurang yang melebar antara para elite penyelenggara negara dan rakyat. Aliansi menyatakan bahwa dalam negara hukum, penyelenggara negara harus tunduk pada hukum.
“Namun yang terjadi adalah para elite justru semakin memperkuat kekuasaan dengan mengubah hukum, merumuskan berbagai kebijakan dan alokasi anggaran serta realokasi anggaran negara untuk kepentingan kekuasaan,” bunyi keterangan tertulis Aliansi Akademisi Peduli Indonesia, Kamis (4/9/2025).
Baca juga: Yusril Sebut Pemerintah Respons Positif 17+8 Tuntutan Rakyat
Mereka menganggap semuanya dibuat tanpa dasar ilmiah dan bukti; juga tidak mengakomodasi realitas, pengalaman dan kebutuhan rakyat. “Ini terbukti dari banyaknya program yang salah sasaran, rawan penyimpangan, dan sebagian cenderung bisa ditafsirkan sebagai ‘power build-up’, sehingga menghadapi penolakan rakyat terhadapnya,” katanya.
Akibatnya, pilar-pilar negara hukum melemah: (1) keruntuhan demokrasi, akibat partisipasi publik tidak terakomodasi; (2) melemahnya prinsip moral, keadilan dan hak asasi manusia serta keadilan ekologis dalam substansi berbagai instrumen hukum dan kebijakan; (3) melemahnya mekanisme kontrol ketika lembaga pengadilan gagal mempertahankan independensinya.
“Padahal ketiga pilar negara hukum itu dimaksudkan sebagai payung agar warganegara dapat dilindungi dari kesewenang-wenangan penyelenggara negara. Para elite melancarkan pidato populis dan palsu, yang berbeda dari kenyataan di lapangan,” ungkapnya.
Baca juga: Netizen: Kenapa 12 CCTV di Jakarta Pusat Offline saat Aksi Demo Ricuh?
Aliansi mengungkapkan data yang digunakan Biro Pusat Statisik sangat membingungkan karena berbeda dengan data dari lembaga survei badan dunia maupun survei independen, misalnya terkait tingkat kemiskinan, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi.
Lihat Juga :
