7 Tuntutan Ratusan Profesor dan Doktor, Nomor 5 Tolak Darurat Militer

“Pemerintah daerah menerjemahkan semua itu dengan membuat kebijakan sewenang-wenang seperti menaikkan pajak berlipat-lipat termasuk sebagai akibat kebijakan pengetatan anggaran dari pemerintah pusat,” imbuhnya.

Dampaknya adalah penghidupan ekonomi rakyat sangat memprihatinkan karena kemiskinan meningkat tajam, daya beli menurun, pemutusan hubungan kerja meluas, industri tutup karena investor berhenti atau tidak mampu menanggung beban produksi, mahalnya pendidikan. Kondisi seperti ini dianggap membuat rakyat mulai kehilangan ‘trust’, kehilangan harapan dan marah.

Baca juga: Pendidikan George Soros, Miliarder yang Dituding Media Rusia sebagai Dalang Demonstrasi di Indonesia



“Tidak terelakkan jika keadaan seperti ini melahirkan protes dan ‘amok’. Bukan mustahil akan terjadi ‘chaos’. Prioritas kebijakan pembangunan bukanlah pembangunan sumberdaya manusia, tetapi lebih bersifat ekstraktif menguras sumber daya alam tanpa batas dan memperkaya hanya sekelompok orang,” ujarnya.

Aliansi menilai model pembangunan semacam ini bukan saja telah merusak sumber daya alam secara masif, tetapi juga menyebabkan masyarakat adat di sekitarnya telah kehilangan ruang hidup, sumber makanan, kebudayaan, dan cemaran zat berbahaya potensial menyebabkan kematian karena ekosida atau biosida. Secara keseluruhan bangsa Indonesia telah kehilangan sumber pengetahuan, dan kepunahan keanekaragaman hayati yang tidak terpulihkan.

“Gerakan masyarakat sipil dan mahasiswa yang bertujuan murni menyampaikan realitas dan kebutuhan rakyat direspons berlebihan dalam bentuk tindakan represif, dituduh sebagai anarkis, dan didanai asing,” ujarnya.

Dalam hal ini, harus dibedakan secara tegas mana demonstran yang sungguh memperjuangkan suara rakyat, dan penyusup yang memprovokasi terjadinya tindakan anarkis dan pengrusakan. “Pembungkaman terhadap media, dan kebebasan berekspresi warga juga telah terjadi melalui berbagai bentuk,” jelasnya.

Tuntutan/Desakan

Berdasarkan kondisi bangsa di atas, Aliansi Akademisi Peduli Indonesia mendesak pemerintah untuk memulihkan keadaan dengan:

1. Merestukturisasi kabinet dan pejabat lembaga pemerintahan agar kompeten, ramping, efisien, dan tidak memberatkan keuangan negara. Termasuk meninjau kembali pengangkatan para pejabat negara yang tidak didasarkan pada kompetensi, profesionalisme, dan integritas tinggi, demi memperkuat dan memperluas kekuasaan semata.

2. Meninjau kembali kebijakan politik anggaran yang salah sasaran, dan tidak didasarkan pada rasionalitas ilmiah dan data yang valid. Beberapa di antaranya adalah: