Dialog dengan Pimpinan DPR, BEM PTNU Sampaikan Tujuh Isu Kebangsaan
Kamis, 04 September 2025 - 06:15 WIB
loading...
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Gangga Listiawan menyerahkan rekomendasi kepada Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pimpinan DPR menggelar audiensi bersama sejumlah organisasi mahasiswa di Ruang Abdul Muis, Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (3/9/2025). Badan Eksekutif Mahasiswa Perguruan Tinggi Nahdlatul Ulama (BEM PTNU ) Se-Nusantara menjadi salah satu delegasi yang diundang.
Pertemuan ini menjadi ruang deliberasi publik di mana mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan pandangan strategis dan aspirasi berbasis kajian akademik secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif. BEM PTNU Se-Nusantara memandang forum ini sebagai momentum strategis bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan tanggung jawab moral dalam mengawal demokrasi substantif.
Melalui riset kolektif dan konsolidasi bersama koordinator wilayah di 11 provinsi yang ada di Indonesia, BEM PTNU Se-Nusantara mengidentifikasi bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami defisit substantif. Kemudian, supremasi sipil lemah, parlemen berorientasi elitis, dan regulasi politik serta ekonomi belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Baca juga: Minta Maaf ke Mahasiswa, Dasco: Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan
Kajian tersebut menyoroti krisis legitimasi DPR RI yang muncul akibat praktik elitis, lemahnya akuntabilitas, dan pola distribusi kesejahteraan politik yang timpang. Hal ini menimbulkan paradoks representasi, di mana lembaga perwakilan rakyat justru menjauh dari fungsi idealnya sebagai kanal aspirasi publik.
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Gangga Listiawan menegaskan hasil kajian ini tidak sekadar kritik, tetapi juga tawaran konseptual bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik. Kajian ini lahir dari penelitian kolektif dan diskursus kritis mahasiswa PTNU di berbagai daerah. ”Kami berharap aspirasi akademik ini dapat menjadi acuan dalam mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai sistem politik yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” katanya usai pertemuan.
Pertemuan itu juga menegaskan BEM PTNU Se-Nusantara posisinya sebagai mitra kritis negara. Yang tidak hanya menyampaikan aspirasi normatif, tetapi juga menawarkan rekomendasi berbasis kajian ilmiah untuk memperkuat demokrasi substantif, supremasi hukum, dan kesejahteraan sosial.
BEM PTNU Se-Nusantara menawarkan tujuh point isu strategis yang dianggap mendesak dilaksanakan. Pertama, Rekonstruksi Supremasi Sipil. Menuntut revisi Undang-Undang TNI dan Polri untuk memperjelas pembagian otoritas sipil-militer, melarang rangkap jabatan, serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen.
Kedua, Pembentukan Tim Investigasi Independen. Mendorong investigasi non-partisan yang melibatkan unsur sipil untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan politik, sebagai upaya memperkuat rule of law dan keadilan transisional.
Ketiga, Transparansi Anggaran DPR. Mengusulkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan mekanisme audit publik tahunan untuk mengembalikan legitimasi lembaga legislatif serta memastikan akuntabilitas keuangan negara.
Keempat, Reformasi Partai Politik. Mendesak pembenahan sistem kaderisasi dan pendanaan partai berbasis meritokrasi dan transparansi guna membatasi oligarki serta politik dinasti yang menghambat demokratisasi.
Kelima, Kebijakan Pro-Rakyat. Menekankan penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan rakyat banyak, dengan mengedepankan prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural. Baca juga: MKD Surati Setjen DPR Minta Hentikan Gaji dan Tunjangan Wakil Rakyat Nonaktif
Keenam, Kesejahteraan Profesi Strategis. Meminta pengakuan negara atas kelompok profesi rentan (guru honorer, buruh, hingga pekerja gig economy seperti ojek online) melalui kebijakan upah layak dan sistem perlindungan sosial.
Ketujuh, Reformasi Sistem Perpajakan. Mengusulkan implementasi pajak progresif atas kepemilikan aset besar, properti mewah, saham, dan warisan sebagai instrumen redistribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan struktural.
Pertemuan ini menjadi ruang deliberasi publik di mana mahasiswa diberi kesempatan menyampaikan pandangan strategis dan aspirasi berbasis kajian akademik secara langsung kepada pimpinan lembaga legislatif. BEM PTNU Se-Nusantara memandang forum ini sebagai momentum strategis bagi mahasiswa untuk mengartikulasikan tanggung jawab moral dalam mengawal demokrasi substantif.
Melalui riset kolektif dan konsolidasi bersama koordinator wilayah di 11 provinsi yang ada di Indonesia, BEM PTNU Se-Nusantara mengidentifikasi bahwa demokrasi Indonesia masih mengalami defisit substantif. Kemudian, supremasi sipil lemah, parlemen berorientasi elitis, dan regulasi politik serta ekonomi belum sepenuhnya mendukung prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan UUD 1945. Baca juga: Minta Maaf ke Mahasiswa, Dasco: Tunjangan Perumahan DPR Dihentikan
Kajian tersebut menyoroti krisis legitimasi DPR RI yang muncul akibat praktik elitis, lemahnya akuntabilitas, dan pola distribusi kesejahteraan politik yang timpang. Hal ini menimbulkan paradoks representasi, di mana lembaga perwakilan rakyat justru menjauh dari fungsi idealnya sebagai kanal aspirasi publik.
Bendahara Nasional BEM PTNU Se-Nusantara Gangga Listiawan menegaskan hasil kajian ini tidak sekadar kritik, tetapi juga tawaran konseptual bagi negara dalam merumuskan kebijakan publik. Kajian ini lahir dari penelitian kolektif dan diskursus kritis mahasiswa PTNU di berbagai daerah. ”Kami berharap aspirasi akademik ini dapat menjadi acuan dalam mengembalikan marwah demokrasi Indonesia sebagai sistem politik yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat,” katanya usai pertemuan.
Pertemuan itu juga menegaskan BEM PTNU Se-Nusantara posisinya sebagai mitra kritis negara. Yang tidak hanya menyampaikan aspirasi normatif, tetapi juga menawarkan rekomendasi berbasis kajian ilmiah untuk memperkuat demokrasi substantif, supremasi hukum, dan kesejahteraan sosial.
BEM PTNU Se-Nusantara menawarkan tujuh point isu strategis yang dianggap mendesak dilaksanakan. Pertama, Rekonstruksi Supremasi Sipil. Menuntut revisi Undang-Undang TNI dan Polri untuk memperjelas pembagian otoritas sipil-militer, melarang rangkap jabatan, serta memperkuat fungsi pengawasan parlemen.
Kedua, Pembentukan Tim Investigasi Independen. Mendorong investigasi non-partisan yang melibatkan unsur sipil untuk mengungkap aktor intelektual di balik kerusuhan politik, sebagai upaya memperkuat rule of law dan keadilan transisional.
Ketiga, Transparansi Anggaran DPR. Mengusulkan sistem anggaran berbasis kinerja dengan mekanisme audit publik tahunan untuk mengembalikan legitimasi lembaga legislatif serta memastikan akuntabilitas keuangan negara.
Keempat, Reformasi Partai Politik. Mendesak pembenahan sistem kaderisasi dan pendanaan partai berbasis meritokrasi dan transparansi guna membatasi oligarki serta politik dinasti yang menghambat demokratisasi.
Kelima, Kebijakan Pro-Rakyat. Menekankan penyusunan regulasi yang responsif terhadap kebutuhan rakyat banyak, dengan mengedepankan prinsip keadilan distributif dan keadilan prosedural. Baca juga: MKD Surati Setjen DPR Minta Hentikan Gaji dan Tunjangan Wakil Rakyat Nonaktif
Keenam, Kesejahteraan Profesi Strategis. Meminta pengakuan negara atas kelompok profesi rentan (guru honorer, buruh, hingga pekerja gig economy seperti ojek online) melalui kebijakan upah layak dan sistem perlindungan sosial.
Ketujuh, Reformasi Sistem Perpajakan. Mengusulkan implementasi pajak progresif atas kepemilikan aset besar, properti mewah, saham, dan warisan sebagai instrumen redistribusi ekonomi untuk mengurangi kesenjangan struktural.
(poe)
Lihat Juga :
