KPK Usul PPATK Dilibatkan Cegah Politik Uang di Pilkada 2020
Jum'at, 11 September 2020 - 16:33 WIB
loading...
Wakil Ketua KPK, Nurul Ghufron mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan dilibatkan dalam mencegah terjadinya politik uang (money politics) di Pilkada 2020. FOTO/DOK.SINDOnews
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) , Nurul Ghufron mengusulkan agar Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dilibatkan dalam mencegah terjadinya politik uang (money politics) di Pilkada 2020 . Sebab, PPATK punya kewenangan serta kemampuan untuk melacak aliran uang para calon kepala daerah.
Demikian diungkapkan Ghufron saat menjadi narawicara dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan COVID-19 dan Korupsi' yang ditayangkan lewat Youtube PUSaKO, Jumat (11/8/2020).
"Dalam upaya mencegah korupsi dan dan kekurangan dalam praktik Pilkada yang akan datang itu, maka kemudian KPK memberikan rekomendasi yaitu pertama perlu kerja sama dan koordinasi dengan PPATK," kata Ghufron. (Baca juga: KPK Sebut 82% Calon Kepala Daerah Dapat Dana dari Sponsor )
"Karena PPATK sebagai analisis transaksi keuangan tentu kemudian memiliki kemampuan untuk men-trace transaksi-transaksi keuangan yang kemudian memungkinkan digunakan sebagai money politics," katanya.
Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Ghufron, sebanyak 82% para calon kepala daerah disponsori oleh sumber tertentu untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Oleh karenanya, Ghufron mewanti-wanti agar tidak terjadi kecurangan dalam Pilkada tahun ini.
"Karena faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82% Pilkada itu calon-calon kepala daerahnya itu 82% didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Sehingga, itu menunjukkan nanti akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah," katanya.
Ia juga mengusulkan agar dibuatkan peta risiko praktik korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada berbasis karakteristik wilayah. Hal itu juga menjadi salah satu antisipasi kecurangan ataupun money politics dalam Pilkada 2020. (Baca juga: Sering Langgar Protokol, Calon Kepala Daerah Sebaiknya Didiskualifikasi )
"Jadi perlu kemudian pemetaan, karena antara Aceh sampai Papua karakteristik-karakteristik kerawanannya berbeda-beda, ada berbasis mungkin berbasis agama, berbasis ketimpangan sosial dan lain-lain. Itu perlu dipertahankan karena masing-masing daerah memiliki spesialisasi," ucapnya.
Demikian diungkapkan Ghufron saat menjadi narawicara dalam konferensi pers virtual bertajuk 'Memastikan Pilkada Sehat: Menjauhkan COVID-19 dan Korupsi' yang ditayangkan lewat Youtube PUSaKO, Jumat (11/8/2020).
"Dalam upaya mencegah korupsi dan dan kekurangan dalam praktik Pilkada yang akan datang itu, maka kemudian KPK memberikan rekomendasi yaitu pertama perlu kerja sama dan koordinasi dengan PPATK," kata Ghufron. (Baca juga: KPK Sebut 82% Calon Kepala Daerah Dapat Dana dari Sponsor )
"Karena PPATK sebagai analisis transaksi keuangan tentu kemudian memiliki kemampuan untuk men-trace transaksi-transaksi keuangan yang kemudian memungkinkan digunakan sebagai money politics," katanya.
Berdasarkan hasil kajian KPK, kata Ghufron, sebanyak 82% para calon kepala daerah disponsori oleh sumber tertentu untuk mengikuti kontestasi Pilkada. Oleh karenanya, Ghufron mewanti-wanti agar tidak terjadi kecurangan dalam Pilkada tahun ini.
"Karena faktanya dalam kajian KPK sebelumnya, ada sekitar 82% Pilkada itu calon-calon kepala daerahnya itu 82% didanai oleh sponsor, tidak didanai oleh pribadinya. Sehingga, itu menunjukkan nanti akan ada aliran-aliran dana dari sponsor kepada calon kepala daerah," katanya.
Ia juga mengusulkan agar dibuatkan peta risiko praktik korupsi atau penyimpangan dalam penyelenggaraan Pilkada berbasis karakteristik wilayah. Hal itu juga menjadi salah satu antisipasi kecurangan ataupun money politics dalam Pilkada 2020. (Baca juga: Sering Langgar Protokol, Calon Kepala Daerah Sebaiknya Didiskualifikasi )
"Jadi perlu kemudian pemetaan, karena antara Aceh sampai Papua karakteristik-karakteristik kerawanannya berbeda-beda, ada berbasis mungkin berbasis agama, berbasis ketimpangan sosial dan lain-lain. Itu perlu dipertahankan karena masing-masing daerah memiliki spesialisasi," ucapnya.
(abd)
Lihat Juga :
