Representasi Mahal, Legitimasi Murah
Selasa, 02 September 2025 - 13:15 WIB
loading...
A
A
A
Di sini kegagalan komunikasi politik DPR makin telanjang. Jürgen Habermas menekankan pentingnya ruang publik deliberatif, di mana wakil rakyat harus meyakinkan masyarakat bahwa kebijakan mereka sah karena lahir dari akal budi bersama. Namun yang terjadi justru sebaliknya: DPR gagal mengartikulasikan alasan moral yang bisa diterima publik. Argumentasi tentang “tingginya biaya politik” hanya terdengar sebagai pembenaran diri. Maka, bukan hanya legitimasi kebijakan yang tergerus, tetapi juga legitimasi lembaga itu sendiri.
Ironi ini bukan baru. Sejarah mencatat, Senat Romawi runtuh bukan hanya oleh serangan barbar, tetapi juga oleh para senator yang sibuk mengurus hak istimewa pribadi. Versailles runtuh bukan karena roti habis, melainkan karena jarak simbolik antara rakyat lapar dan istana mewah tak lagi bisa dijembatani.
Kini, kita menyaksikan ironi serupa: DPR menambah tunjangan, sementara rakyat menambah keluhan. Bedanya, rakyat Romawi masih mendapat tontonan gladiator gratis, rakyat Prancis setidaknya disuguhi wacana “biar mereka makan kue”, sedangkan rakyat Indonesia hanya mendapat alasan birokratis tentang ongkos politik yang tinggi.
Politik modern memang tidak bisa dijalankan tanpa biaya, itu benar. Tetapi sejarah membuktikan, legitimasi tidak pernah dibeli dengan uang. Ia dibangun lewat keadilan, akuntabilitas, dan komunikasi publik yang sehat. Tunjangan DPR hari ini ibarat gejala klasik: representasi yang makin mahal, legitimasi yang makin murah. Anggota DPR mungkin berhasil menutup biaya politik pribadi dengan gaji besar, tetapi siapa yang menutup biaya politik sosial berupa hilangnya kepercayaan rakyat?
Jika jarak simbolik dan moral terus melebar, bukan mustahil DPR akan bernasib sama dengan lembaga-lembaga representasi lain sepanjang sejarah: kehilangan legitimasi, lalu runtuh di mata rakyatnya sendiri. Dan sebagaimana Romawi dan Versailles mengajarkan, ketika representasi gagal menjaga kepercayaan, rakyat selalu menemukan cara untuk berbicara—entah melalui protes, satire, atau bahkan revolusi.
Ironi ini bukan baru. Sejarah mencatat, Senat Romawi runtuh bukan hanya oleh serangan barbar, tetapi juga oleh para senator yang sibuk mengurus hak istimewa pribadi. Versailles runtuh bukan karena roti habis, melainkan karena jarak simbolik antara rakyat lapar dan istana mewah tak lagi bisa dijembatani.
Kini, kita menyaksikan ironi serupa: DPR menambah tunjangan, sementara rakyat menambah keluhan. Bedanya, rakyat Romawi masih mendapat tontonan gladiator gratis, rakyat Prancis setidaknya disuguhi wacana “biar mereka makan kue”, sedangkan rakyat Indonesia hanya mendapat alasan birokratis tentang ongkos politik yang tinggi.
Politik modern memang tidak bisa dijalankan tanpa biaya, itu benar. Tetapi sejarah membuktikan, legitimasi tidak pernah dibeli dengan uang. Ia dibangun lewat keadilan, akuntabilitas, dan komunikasi publik yang sehat. Tunjangan DPR hari ini ibarat gejala klasik: representasi yang makin mahal, legitimasi yang makin murah. Anggota DPR mungkin berhasil menutup biaya politik pribadi dengan gaji besar, tetapi siapa yang menutup biaya politik sosial berupa hilangnya kepercayaan rakyat?
Jika jarak simbolik dan moral terus melebar, bukan mustahil DPR akan bernasib sama dengan lembaga-lembaga representasi lain sepanjang sejarah: kehilangan legitimasi, lalu runtuh di mata rakyatnya sendiri. Dan sebagaimana Romawi dan Versailles mengajarkan, ketika representasi gagal menjaga kepercayaan, rakyat selalu menemukan cara untuk berbicara—entah melalui protes, satire, atau bahkan revolusi.
(cip)
Lihat Juga :
