Presiden Janji UU Perampasan Aset Akan Sungguh-sungguh Diperjuangkan
Selasa, 02 September 2025 - 07:42 WIB
loading...
Sejumlah tokoh agama usai bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025). Foto/Achmad Al Fiqri
A
A
A
JAKARTA - Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja Indonesia (PGI) Pendeta Jacklevyn Frits Manuputty mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah berjanji akan membahas dan merampungkan RUU Perampasan Aset. Janji itu diperoleh saat bertemu Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
"Presiden berjanji misalnya untuk UU Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkannya itu bersama dewan, saya kira itu," kata Jacklevyn usai pertemuan.
Baca juga: Prabowo Sudah Komunikasi ke Ketum Parpol Bahas RUU Perampasan Aset
Lebih lanjut, ia mengapresiasi undangan Presiden. Ia berkata, forum itu tidak formal dan membuat suasan sangat guyub. Menurutnya, keguyuban itu karakter bangsa Indonesia.
"Nah kami sangat berharap bahwa modal-modal pertemuan dan keguyuhan ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita," tuturnya.
Jacklevyn mengatakan, para tokoh lintas agama turut membahas isu terkini dalam pertemuan itu, seperti isu korupsi, sikap pejabat yang disorot warga, hingga tunjangan kenaikan DPR RI.
Baca juga: Presiden-DPR Diminta Cermati Gugatan Perppu PUPN di MK dalam Membahas RUU Perampasan Aset
"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain," tutur Jacklevyn.
"Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan," tandasnya.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset saat bertemu dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
"Beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas," kata Andi Gani usai pertemuan dengan presiden, Senin (1/9/2025).
Andi Gani pun mengatakan selain RUU Perampasan Aset, Presiden Prabowo juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh mengenai RUU Ketenagakerjaan.
"Dan juga RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyampaikan ada tiga paket RUU yang menjadi tuntutan buruh untuk segera dibahas pemerintah bersama DPR.
Tiga paket RUU tersebut, di antaranya RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU mengenai Pemilu yang bersih. Khusus untuk RUU Perampasan Aset, Said mengatakan bahwa Prabowo merespons dengan cepat.
Namun, kata Said, Presiden Prabowo menyadari dorongan membahas hingga mengesahkan RUU Perampasan Aset membutuhkan keinginan politik dari DPR, tidak hanya pemerintah.
Said menegaskan, RUU Perampasan Aset diperlukan guna memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabat, seperti yang belakangan terjadi di Kabinet Merah Putih, seperti dilakukan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.
"Undang-undang paket kedua adalah, tadi sudah disampaikan Bung Andi, untuk menghilangkan Noel-noel yang lain, yaitu Wamen yang terlibat korupsi maka RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan, merespons sangat cepat sekali, bantu saya karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik," tutur Said mengulang respons Prabowo.
"Tapi beliau berkeyakinan, segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan, bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan," tegasnya.
"Presiden berjanji misalnya untuk UU Perampasan Aset dia akan sungguh-sungguh mengerjakan dan memperjuangkannya itu bersama dewan, saya kira itu," kata Jacklevyn usai pertemuan.
Baca juga: Prabowo Sudah Komunikasi ke Ketum Parpol Bahas RUU Perampasan Aset
Lebih lanjut, ia mengapresiasi undangan Presiden. Ia berkata, forum itu tidak formal dan membuat suasan sangat guyub. Menurutnya, keguyuban itu karakter bangsa Indonesia.
"Nah kami sangat berharap bahwa modal-modal pertemuan dan keguyuhan ini bisa juga didorong ke tengah masyarakat, pada provinsi-provinsi, pada daerah-daerah sehingga kita merajut kembali keguyuban bangsa yang menjadi modal dan kekuatan bangsa kita," tuturnya.
Jacklevyn mengatakan, para tokoh lintas agama turut membahas isu terkini dalam pertemuan itu, seperti isu korupsi, sikap pejabat yang disorot warga, hingga tunjangan kenaikan DPR RI.
Baca juga: Presiden-DPR Diminta Cermati Gugatan Perppu PUPN di MK dalam Membahas RUU Perampasan Aset
"Kami bicara tentang pajak yang memberatkan rakyat, kami bicara tentang korupsi, kami bicara tentang kepongahan dan perilaku pejabat di ruang elit, flexing dan lain-lain," tutur Jacklevyn.
"Kami bicara tentang kenaikan tunjangan DPR dan lain-lain, karena ada Ibu Ketua DPR juga di situ dan itu ditanggapi oleh Presiden termasuk oleh Ibu Ketua DPR untuk betul-betul mengelola itu ke depan," tandasnya.
Segera Dibahas
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji segera membahas Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset saat bertemu dengan Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (1/9/2025).
"Beliau berjanji yang pertama, RUU perampasan aset segera dibahas," kata Andi Gani usai pertemuan dengan presiden, Senin (1/9/2025).
Andi Gani pun mengatakan selain RUU Perampasan Aset, Presiden Prabowo juga berjanji menindaklanjuti tuntutan buruh mengenai RUU Ketenagakerjaan.
"Dan juga RUU Ketenegakerjaan yang diminta oleh buruh, beliau minta pada Ketua DPR untuk langsung dibahas segera oleh partai-partai, dan setuju untuk segera dibahas," kata Andi Gani.
Sementara itu, Presiden Partai Buruh Said Iqbal yang juga Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), menyampaikan ada tiga paket RUU yang menjadi tuntutan buruh untuk segera dibahas pemerintah bersama DPR.
Tiga paket RUU tersebut, di antaranya RUU Ketenagakerjaan, RUU Perampasan Aset, dan RUU mengenai Pemilu yang bersih. Khusus untuk RUU Perampasan Aset, Said mengatakan bahwa Prabowo merespons dengan cepat.
Namun, kata Said, Presiden Prabowo menyadari dorongan membahas hingga mengesahkan RUU Perampasan Aset membutuhkan keinginan politik dari DPR, tidak hanya pemerintah.
Said menegaskan, RUU Perampasan Aset diperlukan guna memberantas perilaku koruptor di kalangan pejabat, seperti yang belakangan terjadi di Kabinet Merah Putih, seperti dilakukan eks Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel.
"Undang-undang paket kedua adalah, tadi sudah disampaikan Bung Andi, untuk menghilangkan Noel-noel yang lain, yaitu Wamen yang terlibat korupsi maka RUU Perampasan Aset harus segera disahkan. Sudah hampir puluhan tahun dan beliau tadi disampaikan, merespons sangat cepat sekali, bantu saya karena saya nggak bisa sendiri sebagai presiden, harus ada DPR, partai politik," tutur Said mengulang respons Prabowo.
"Tapi beliau berkeyakinan, segera RUU Perampasan Aset ini sebagai pembuktian terbalik, agar koruptor-koruptor itu jera dan dimiskinkan, bisa disahkan segera, setidak-tidaknya mulai dilakukan pembahasan," tegasnya.
(shf)
Lihat Juga :
