Natalius Pigai Minta Aparat Hindari Penggunaan Kekuataan Berlebihan
Senin, 01 September 2025 - 23:27 WIB
loading...
Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat agar langkah-langkah penanganan aksi demonstrasi dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip dan standar hak asasi manusia (HAM) dengan menghindari penggunaan kekuataan yang berlebihan. Foto/Ach
A
A
A
JAKARTA - Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai meminta aparat agar langkah-langkah penanganan aksi demonstrasi dilaksanakan dengan tetap berpegang pada prinsip dan standar hak asasi manusia (HAM) dengan menghindari penggunaan kekuataan yang berlebihan (excessive use of force). Dengan demikian, kata dia, tindakan tegas sebagaimana disampaikan Presiden Prabowo Subianto yang diambil harus tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan standar hak asasi manusia (HAM) internasional.
“Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka layanan pengaduan dari seluruh masyarakat terkait perkembangan situasi dan dinamika yang ada di masyarakat yang bisa disampaikan melalui layanan call center Kementerian Hak Asasi Manusia 150145 (Pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB),” kata Pigai dalam keterangan pers, Senin (1/9/2025).
Pigai telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan guna memastikan perlindungan hak asasi manusia terutama penanganan dan pemenuhan hak-hak korban meninggal, luka-luka, serta mereka yang saat ini ditangkap/ditahan. “Khusus korban ditahan, KemenHAM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian agar penanganannya sesuai prinsip dan standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Baca juga: Kapolri Tegaskan Bakal Tangkap Pembuat Rusuh dan Proses Sesuai Aturan
Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan langkah-langkah tranformasi bangsa untuk keadilan sosial dengan prinsip tahta untuk rakyat, harta untuk rakyat, melalui program-program kerakyatan Makan Bergizi Gratis, Pengecekan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, koperasi desa merah putih dan Rumah untuk Rakyat.
“KemenHAM meminta seluruh masyarakat untuk bahu-membahu dengan semangat gotong royong dan persatuan bangsa serta kekeluargaan ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, pada 31 Agustus 2025 yang merujuk dokumen HAM Internasional mengenai kebebasan berpendapat (ICCPR). Pigai menuturkan, pernyataan Presiden Prabowo menegaskan sikap negara yang memberi penghormatan seluas-luasnya pada aspek-aspek hak asasi manusia bahwa Negara menghormati secara penuh kebebasan berpendapat dan aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Di amelanjutkan, Negara juga menghormati seluas-luasnya hak untuk berkumpul secara damai sebagaimana dijamin dalam Pasal 21 ICCPR. “Apa yang disampaikan Presiden juga menegaskan bahwa hak-hak tersebut pengaturannya dilakukan melalui UU untuk memastikan penghormatan hak, kebebasan atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum serta keselamatan publik,” katanya.
Dia pun menyampaikan Pasal 20 ICCPR menegaskan: “segala propaganda perang dan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”.
Oleh karena itu, dia ikut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan damai tanpa melawan hukum serta tetap berpegang pada prinsip hak asasi manusia.
“Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) membuka layanan pengaduan dari seluruh masyarakat terkait perkembangan situasi dan dinamika yang ada di masyarakat yang bisa disampaikan melalui layanan call center Kementerian Hak Asasi Manusia 150145 (Pukul 08.00 WIB sampai dengan 21.00 WIB),” kata Pigai dalam keterangan pers, Senin (1/9/2025).
Pigai telah membentuk tim untuk melakukan pemantauan guna memastikan perlindungan hak asasi manusia terutama penanganan dan pemenuhan hak-hak korban meninggal, luka-luka, serta mereka yang saat ini ditangkap/ditahan. “Khusus korban ditahan, KemenHAM akan berkoordinasi lebih lanjut dengan pihak kepolisian agar penanganannya sesuai prinsip dan standar Hak Asasi Manusia,” ujarnya.
Baca juga: Kapolri Tegaskan Bakal Tangkap Pembuat Rusuh dan Proses Sesuai Aturan
Dia mengungkapkan, Presiden Prabowo saat ini sedang melakukan langkah-langkah tranformasi bangsa untuk keadilan sosial dengan prinsip tahta untuk rakyat, harta untuk rakyat, melalui program-program kerakyatan Makan Bergizi Gratis, Pengecekan Kesehatan Gratis, Sekolah Rakyat, koperasi desa merah putih dan Rumah untuk Rakyat.
“KemenHAM meminta seluruh masyarakat untuk bahu-membahu dengan semangat gotong royong dan persatuan bangsa serta kekeluargaan ikut membantu pemerintah dalam mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia,” ujarnya.
Hal itu disampaikannya merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto, pada 31 Agustus 2025 yang merujuk dokumen HAM Internasional mengenai kebebasan berpendapat (ICCPR). Pigai menuturkan, pernyataan Presiden Prabowo menegaskan sikap negara yang memberi penghormatan seluas-luasnya pada aspek-aspek hak asasi manusia bahwa Negara menghormati secara penuh kebebasan berpendapat dan aspirasi masyarakat sebagaimana dijamin dalam Pasal 19 International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR).
Di amelanjutkan, Negara juga menghormati seluas-luasnya hak untuk berkumpul secara damai sebagaimana dijamin dalam Pasal 21 ICCPR. “Apa yang disampaikan Presiden juga menegaskan bahwa hak-hak tersebut pengaturannya dilakukan melalui UU untuk memastikan penghormatan hak, kebebasan atau nama baik orang lain, melindungi keamanan nasional atau ketertiban umum serta keselamatan publik,” katanya.
Dia pun menyampaikan Pasal 20 ICCPR menegaskan: “segala propaganda perang dan segala tindakan yang menganjurkan kebencian atas dasar kebangsaan, ras atau agama yang merupakan hasutan untuk melakukan diskriminasi, permusuhan atau kekerasan harus dilarang oleh hukum”.
Oleh karena itu, dia ikut mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk menyampaikan aspirasinya dengan damai tanpa melawan hukum serta tetap berpegang pada prinsip hak asasi manusia.
(rca)
Lihat Juga :
