Hilangnya Sense of Social Crisis

Siti Napsiyah Ariefuzzaman
Dosen FDIK UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Mengapa Harus Demo?

Gelombang demonstrasi di Jakarta dan di kota-kota besar di Indonesia di akhir bulan (25-29 Agustus 2025) menjadi peristiwa yang harus dijadikan sebagai pembelajaran bagi Indonesia. Banyak pemerhati, mantan politisi, dan pengamat sosial menilai peristiwa ini sebagai akumulasi kemarahan rakyat Indonesia atas perilaku para wakilnya yang saat ini duduk sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), baik pusat maupun daerah. Misalnya, Jusuf Kalla (mantan Wakil Presiden RI) dan Nicky Fahrical (peneliti CSIS), keduanya menilai banyak kebijakan yang tidak sesuai dengan nalar publik dan tidak tepat sasaran. Ditambah sikap dan perkataan pejabat yang terkesan sangat arogan (dikutip dari berbagai sumber).

Kenaikan anggaran untuk gaji dan tunjangan bagi DPR, menurut penulis, merupakan wujud dari tidak adanya perasaan krisis sosial (sense of social crisis) di hati mereka yang menyebut dirinya wakil rakyat. Ini ketimpangan sosial namanya. Kondisi ekonomi Indonesia saat ini sedang tidak baik-baik saja. Hampir semua kelas merasakan impitan masalah ekonomi. Gaji pas-pasan, Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di mana-mana, sulitnya mencari pekerjaan, mahalnya biaya hidup, dan kemiskinan di mana-mana, tapi gaji dan tunjangan anggota Dewan ratusan juta. Ini ironi.

Di sinilah, rakyat mulai menyampaikan ketidaksetujuan atas kenaikan gaji yang tidak setara dengan kinerja anggota Dewan. Mereka menyuarakan melalui berbagai platform media digital yang kemudian cepat menyebar dan dapat direspons oleh anggota Dewan. Namun apa yang terjadi, tanpa kita duga beberapa oknum anggota Dewan justru merespons dengan kalimat-kalimat kasar, kalimat menyindir, dan bahkan mereka mempertontonkan euphoria kegembiraan mereka dengan berjoget di rumah wakil rakyat. Secara etis, tentu ini sangat menyakitkan bagi warga. Bukannya mereka menunjukkan sensitivitas mereka dengan kondisi ketimpangan sosial ekonomi masyarakat, mereka justru, berkata dan bersikap dengan sangat tidak menunjukkan empati.

Sebagai masyarakat yang sudah mulai kritis dan teredukasi, kita dapat melihat bahwa pemerintah tidak memiliki rasa keberpihakan terhadap keadilan sosial (sense of social justise) dan kepanikan sosial (social crisis). Rakyat tentu protes atas ketidakkonsistenan pemerintah, satu sisi semua diminta untuk melakukan efisiensi, atau bahasa orang awam "ngiritisasi" anggaran, namun justru anggota DPR dan para pejabat tetap hidup bermewah-mewah.

Pada tanggal 25 Agustus 2025, massa yang kebanyakan mengatasnamakan mahasiswa mulai bergerak menuju Gedung DPR RI untuk menuntut pembatalan kenaikan gaji dan berbagai tunjangan bagi anggota Dewan. Aksi demo kemudian meluas, tidak hanya mahasiswa, namun juga dari komponen buruh. Salah satu peserta demo yang saat itu ditanya oleh wartawan (BBC News Indonesia), Alfin, pengemudi ojek online yang ikut demo bersama rekan-rekannya menyatakan, "Saya sengaja ikut demo karena di mata saya kebijakan pemerintah tidak mendukung rakyat. Kami susah mencari uang, tapi gaji mereka besar sekali."

Ia mengaku mengetahui informasi demo dari media sosial. Alfin juga menyesalkan sikap aparat keamanan (polisi) yang berjaga saat aksi demo yang memakai atribut lengkap dan senjata. Benar, awalnya pendemo tidak melakukan aksi anarkis, mereka hanya turut berkumpul dan saling mendengarkan atau menyampaikan orasi menuntut pembatalan kenaikan gaji bagi anggota Dewan di tengah kemiskinan rakyat. Namun, saat aparat bertindak kasar, para demonstran berteriak agar polisi tidak menggunakan gas air mata. Mereka juga berteriak "kalian digaji pakai uang kami".

Isu kenaikan gaji yang ternyata direspons oleh beberapa anggota Dewan yang sayangnya mereka berasal berlatar belakang artis dengan sikap dan kalimat yang membuat rakyat marah. Maka eskalasi tuntutan rakyat menjadi "Bubarkan DPR". Maka aksi demonstrasi semakin meluas dilakukan oleh massa di Gedung DPR, tidak hanya mahasiswa yang datang, mereka juga berasal dari kalangan pelajar, buruh, driver ojol, dan rakyat umum (tampak emak-emak bahkan berorasi di barisan paling depan).

Semua berawal dari luapan kekecewaan masyarakat terhadap anggota DPR, kemudian meluas menjadi kemarahan kepada kepolisian. Saat demonstran yang merupakan gabungan pelajar, mahasiswa, pedagang, pengemudi ojol, bergerak di DPR, tampak kepolisian bertindak represif. Mobil Brimob melaju kencang untuk mengamankan massa dengan arogannya melindas Affan yang saat itu ternyata bukan peserta demo, melainkan hendak mengantarkan makanan pesanan pelanggan. Yang membuat massa semakin marah tatkala mobil rantis tersebut justru kabur setelah melindas Affan hingga tewas.

Tewasnya Affan menjadi "bara" kemarahan rakyat. Isu yang tadinya menuntut pembatalan kenaikan gaji anggota Dewan, kemudian pembubaran DPR, lawan polisi, hingga tuntutan mundur kepada Kapolri, Kapolda, dan anggota Dewan yang jumawa. Tuntutan mereka tidak hanya disampaikan dengan aksi dan orasi, namun sudah ke arah "vandalisme", pengrusakan fasilitas umum (fasum) seperti pembakaran Stasiun MRT, Gedung DPR dan DPRD, Markas Kepolisian, hingga penjarahan isi rumah anggota Dewan yang dinilai sebagai pemicu kemarahan massa.

Jangan Lagi Ada Korban Nyawa

Indonesia diakui sebagai negara demokratis, bahwa demokrasi merupakan pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat (Abaraham Lincoln). Maka semestinya negara Indonesia memberi kesempatan dan ruang bagi rakyatnya untuk menyampaikan aspirasi, kritikan, dan tuntutan. Pejabat dan aparat hendaknya memberi ruang, mendengarkan, mau turun bertemu peserta demonstrasi, dan tidak melakukan tindak represif. Bukankah peserta demo memiliki kebebasan untuk melakukan orasi, aksi teatrikal, maupun pertunjukan lain dengan tujuan untuk menyampaikan tuntutan mereka. Yang terjadi saat ini, mereka menjadi brutal dan membabi buta bahkan anarkis, karena mereka marah atas hilangnya nyawa kawan mereka karena ulah aparat.

Affan Kuriniawan, driver ojek online yang tewas dilindas kendaraan taktis (rantis) Brimob dan meninggalnya 4 korban meninggal akibat demonstrasi massal di Makasar, mari kita jadikan sebagai pembelajaran bagi kita semua. Pesan kita, untuk para wakil rakyat dan pejabat yang bekerja atas nama rakyat, "bertutur dan bertindaklah yang sesuai dengan keinginan rakyat. Sebagaimana pesan Iwan Fals melalui lagunya yang sangat familiar di telinga kita "Wakil rakyat, seharusnya merakyat".