98 Resolution Network Serukan Dialog Nasional, Apresiasi Sikap Tegas Presiden Prabowo
Sabtu, 30 Agustus 2025 - 23:11 WIB
loading...
A
A
A
"Presiden juga telah melakukan kebijakan efisiensi anggaran, termasuk penghentian tantiem direksi dan komisaris BUMN, pemangkasan gaji berlebih, serta peninjauan tunjangan aparatur negara. Program strategis lain seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dinilai terus diperkuat dari aspek tata kelola agar lebih tepat sasaran," tulis jaringan 98 Resolution Network.
Selain itu, Prabowo disebut telah berkomitmen mengurangi ketergantungan pada asing, menghentikan praktik utang luar negeri dan impor berlebihan, serta mendorong perputaran keuangan nasional untuk sektor produktif dan masyarakat lapisan bawah.
98 Resolution Network juga meminta seluruh penyelenggara negara, baik DPR, pemerintah pusat maupun daerah, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik agar tidak memicu provokasi. Mereka menekankan pentingnya komunikasi politik yang santun dan bermartabat.
"Sebagai eksponen 98, kami akan memprakarsai dialog antara berbagai elemen bangsa sehingga terbangun resolusi bersama atas masalah yang dihadapi negara," katanya.
Mereka menegaskan, unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi. Namun, aspirasi tersebut harus diarahkan demi perbaikan bangsa dan negara, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mendengar, memahami, dan menyerap kehendak rakyat.
Selain itu, Prabowo disebut telah berkomitmen mengurangi ketergantungan pada asing, menghentikan praktik utang luar negeri dan impor berlebihan, serta mendorong perputaran keuangan nasional untuk sektor produktif dan masyarakat lapisan bawah.
98 Resolution Network juga meminta seluruh penyelenggara negara, baik DPR, pemerintah pusat maupun daerah, untuk berhati-hati dalam menyampaikan pandangan politik agar tidak memicu provokasi. Mereka menekankan pentingnya komunikasi politik yang santun dan bermartabat.
"Sebagai eksponen 98, kami akan memprakarsai dialog antara berbagai elemen bangsa sehingga terbangun resolusi bersama atas masalah yang dihadapi negara," katanya.
Mereka menegaskan, unjuk rasa merupakan bagian dari hak konstitusional untuk menyampaikan aspirasi. Namun, aspirasi tersebut harus diarahkan demi perbaikan bangsa dan negara, sejalan dengan komitmen Presiden Prabowo untuk mendengar, memahami, dan menyerap kehendak rakyat.
(abd)
Lihat Juga :
