DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian
Jum'at, 22 Agustus 2025 - 14:24 WIB
loading...
DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara (BP) Haji menjadi kementerian. Foto/Kemenag
A
A
A
JAKARTA - DPR dan pemerintah telah menyepakati perubahan status Badan Penyelenggara ( BP ) Haji menjadi kementerian. Hal ini salah satu yang dibahas dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan atas UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (PIHU).
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU PIHU yang digelar Jumat (22/8/2025). Rapat ini turut membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.
"Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian, dan kita senang saja kan memang usulan kita. Kita sudah mendesak presiden sebetulnya dijadikan kementerian," kata Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
![DPR dan Pemerintah Sepakat BP Haji Jadi Kementerian]()
Marwan Dasopang.
Baca juga: BP Haji Jadi Kementerian? Mensesneg: DIM RUU Haji Sudah Diserahkan ke DPR
Marwan mengatakan, tugas kementerian yang menyelenggarakan haji dan Kementerian Agama telah dipisah serta telah dijelaskan tugasnya masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih.
"Dan tadi sepertinya sudah disepakati bunyi pasalnya, sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih. Dan itu bisa di klaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama yang, ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu," ujarnya.
Hanya saja, sampai pembahasan DIM hari ini, belum sampai membahas kelembagaan kementerian yang menangani haji. Termasuk masalah kelembagaannya.
"Tadi belum ya, belum sampai ke strukturnya, Karena belum dibahas Bab Kelembagaan. Tapi rumusan-rumusan yang ada di usulan DPR, kelembagaannya itu sampai di kabupaten saja strukturnya," jelas Marwan.
Kendati demikian, bentuk nomenklatur dari kementerian yang mengurus haji ini belum dibahas. Akan tetapi, dia memastikan, Komisi VIII DPR senang lantaran sudah adanya satu pikiran dengan pemerintah agar dibentuk kementerian yang mengurus haji.
"Masih pembahasan kan. Bunyi frasa dari pemerintah menyebutnya sudah kementerian. Nah kami senang, karena kita usulannya begitu. Tapi kalau frasa masih badan tentu masih dipertanyakan. Ini bunyi frasanya itu kementerian,” ujarnya.
“Jadi sudah diuraikan nih. Satu, Menteri Haji dan Umrah, apa itu? Kemudian Kementerian Haji dan Umrah itu apa? Sudah dirumuskan tadi Kayaknya sudah jelas arahnya," pungkasnya.
Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menjelaskan bahwa kesepakatan tersebut dicapai dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) RUU PIHU yang digelar Jumat (22/8/2025). Rapat ini turut membahas sejumlah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) yang diajukan pemerintah.
"Bunyi DIM pemerintah sudah kementerian, dan kita senang saja kan memang usulan kita. Kita sudah mendesak presiden sebetulnya dijadikan kementerian," kata Marwan Dasopang di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/8/2025).
Marwan Dasopang.
Baca juga: BP Haji Jadi Kementerian? Mensesneg: DIM RUU Haji Sudah Diserahkan ke DPR
Marwan mengatakan, tugas kementerian yang menyelenggarakan haji dan Kementerian Agama telah dipisah serta telah dijelaskan tugasnya masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih.
"Dan tadi sepertinya sudah disepakati bunyi pasalnya, sehingga tidak mengakibatkan tumpang tindih. Dan itu bisa di klaster, ini urusan agama bidang ini, Menteri Agama yang, ini urusan agama khusus penyelenggaraan haji dan umrah. Dan ini sudah ketemu," ujarnya.
Hanya saja, sampai pembahasan DIM hari ini, belum sampai membahas kelembagaan kementerian yang menangani haji. Termasuk masalah kelembagaannya.
"Tadi belum ya, belum sampai ke strukturnya, Karena belum dibahas Bab Kelembagaan. Tapi rumusan-rumusan yang ada di usulan DPR, kelembagaannya itu sampai di kabupaten saja strukturnya," jelas Marwan.
Kendati demikian, bentuk nomenklatur dari kementerian yang mengurus haji ini belum dibahas. Akan tetapi, dia memastikan, Komisi VIII DPR senang lantaran sudah adanya satu pikiran dengan pemerintah agar dibentuk kementerian yang mengurus haji.
"Masih pembahasan kan. Bunyi frasa dari pemerintah menyebutnya sudah kementerian. Nah kami senang, karena kita usulannya begitu. Tapi kalau frasa masih badan tentu masih dipertanyakan. Ini bunyi frasanya itu kementerian,” ujarnya.
“Jadi sudah diuraikan nih. Satu, Menteri Haji dan Umrah, apa itu? Kemudian Kementerian Haji dan Umrah itu apa? Sudah dirumuskan tadi Kayaknya sudah jelas arahnya," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
