Komisi Hukum Dewan Pers Kaji Motif Penyerangan Jurnalis IMG

Rabu, 20 Agustus 2025 - 16:23 WIB
loading...
Komisi Hukum Dewan Pers...
Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Manan menyampaikan keprihatinannya atas aksi kekerasan yang menimpa jurnalis IMG Manik Priyo Prabowo di Grobogan, Jawa Tengah. Foto: Dok Sindonews
A A A
JAKARTA - Ketua Komisi Hukum dan Perundang-undangan Dewan Pers Abdul Manan menyampaikan keprihatinannya atas aksi kekerasan yang menimpa jurnalis iNews Media Grup (IMG) Manik Priyo Prabowo di Grobogan, Jawa Tengah. Tindakan kekerasan terhadap pekerja pers merupakan ancaman serius bagi kebebasan pers di Indonesia.

Pihaknya tengah mengkaji secara mendalam motif di balik penyerangan jurnalis IMG. “Kami sedang melakukan klarifikasi dan verifikasi internal, apakah kekerasan ini terjadi karena pemberitaan atau ada faktor lain. Itu yang perlu kami pastikan sebelum bersikap secara kelembagaan,” ujar Abdul, Rabu (20/8/2025).

Baca juga: IJTI Kecam Keras Aksi Pembacokan Jurnalis IMG: Kami Minta Polisi Tangkap Pelaku!

Meski demikian, dia menegaskan tidak ada alasan yang bisa membenarkan tindakan main hakim sendiri terhadap wartawan. “Apa pun motifnya, kekerasan terhadap jurnalis adalah tindakan yang salah. Negara sudah menyediakan mekanisme penyelesaian bila ada pihak yang keberatan terhadap produk jurnalistik yaitu melalui hak jawab dan jalur hukum pers,” katanya.

Dewan Pers akan menyampaikan sikap resmi setelah verifikasi rampung. “Yang jelas, kasus ini menjadi perhatian serius. Setelah kami pastikan duduk persoalannya, kami akan mendorong kepolisian untuk bertindak lebih jauh,” tegasnya.

Menurut Abdul, serangan terhadap jurnalis tidak hanya melukai korban secara pribadi, tetapi juga merusak prinsip demokrasi. “Pers adalah pilar demokrasi. Kalau wartawan diserang, maka yang terancam adalah hak publik untuk mendapatkan informasi,” ucapnya.

Dia mendorong aparat penegak hukum bekerja cepat. “Kami berharap polisi bergerak profesional, segera mengungkap motif, menangkap pelaku, dan memprosesnya sesuai hukum berlaku. Kepolisian harus memastikan kasus ini tidak berhenti di tengah jalan,” ujar Abdul.
(jon)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Lanjut Baca Berita Terkait Lainnya
Berita Terkait
Polemik Londo Ireng,...
Polemik Londo Ireng, IJTI Minta Presiden Hindari Diksi yang Bisa Beri Label Negatif bagi Profesi Jurnalis
Celoteh Hotman Paris,...
Celoteh Hotman Paris, Pakar: Penghinaan Wartawan Bisa Diproses Hukum
Pakar Minta Polisi Objektif...
Pakar Minta Polisi Objektif Usut Dugaan Penghinaan Terhadap Jurnalis
IJTI: Menghormati Profesi...
IJTI: Menghormati Profesi Jurnalis Wujud Kepatuhan Hukum
Kabar Duka, Sekjen AMSI...
Kabar Duka, Sekjen AMSI Maryadi Meninggal Dunia
PAMA Group Tanam 2.000...
PAMA Group Tanam 2.000 Bibit Mangrove di Pesisir Semarang: 'Jadi Benteng Alami dari Perubahan Iklim'
Polisi Sudah Periksa...
Polisi Sudah Periksa 10 Saksi di Kasus Dugaan Penghinaan Profesi Wartawan oleh Hotman Paris
PASTI Indonesia Desak...
PASTI Indonesia Desak Polda Kalsel Hentikan Kasus Babe Aldo dan Ditangani Bareskrim
Perkuat Sinergi Polri...
Perkuat Sinergi Polri dan Media lewat Padel Bhayangkara Cup 2026
Rekomendasi
Ini Perceraian Termahal...
Ini Perceraian Termahal Abad Ini! Nilainya Capai Rp11 Triliun
FMIPA UNEJ Tanam 750...
FMIPA UNEJ Tanam 750 Bibit Terumbu Karang, Ekosistem Laut Banyuwangi Mulai Pulih
Pertamina Patra Niaga...
Pertamina Patra Niaga Tambah Pasokan LPG 3 Kg di Majalengka dan Subang
Berita Terkini
Robikin Emhas: Marwah...
Robikin Emhas: Marwah NU Tercabik-cabik Hanya karena Konflik Elite PBNU
Polemik Londo Ireng,...
Polemik Londo Ireng, IJTI Minta Presiden Hindari Diksi yang Bisa Beri Label Negatif bagi Profesi Jurnalis
Febrie Adriansyah Tak...
Febrie Adriansyah Tak Pakai Rompi Tahanan, Eks Penyidik KPK: Persepsi Publik Ada Keistimewaan Tidak Bisa Dicegah
Apresiasi Pelaksanaan...
Apresiasi Pelaksanaan PTT BSPS di Bandung, Mendagri: Tender Rakyat Perkuat Transparansi
Mantan Ketua MK Sebut...
Mantan Ketua MK Sebut Kondisi Indonesia Suram: Hukum Sangat Tajam ke Bawah, tapi Tumpul ke Atas
Dugaan Keterkaitan Eks...
Dugaan Keterkaitan Eks Jampidsus dengan Sejumlah Kasus Korupsi Disorot
Infografis
Kaleidoskop 2025: 7...
Kaleidoskop 2025: 7 Peristiwa Hukum yang Menyita Perhatian Publik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved