RUU Haji dan Umrah Didorong Fleksibel dan Tidak Indonesiasentris
Selasa, 19 Agustus 2025 - 21:39 WIB
loading...
A
A
A
Jika kuota haji tidak terserap, kata Mustolih, artinya pemerintah atau penyelenggara haji melanggar aspek besaran kuota. "Tapi sayangnya ini belum dipahami. Apalagi dalam draf revisi UU yang baru nanti, DPR terlibat dalam penentuan kuota haji,” ujarnya.
“Maka akan sangat birokratis, sementara dikejar waktu dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seperti yang terjadi di tahun 2024, DPR sedang reses dan menghadapi pemilu, sementara pemerintah berjibaku menyelenggarakan ibadah haji," sambungnya.
Mustolih menambahkan, masalah lainnya jika ternyata haji reguler tidak bisa menghabiskan kuota yang ditentukan. "Maka idealnya adalah, karena teman-teman PIHK atau Haji Khusus mereka adalah B to C (Bussines to Customer), lebih fleksibel. Kalau haji reguler kan paradigma procurement atau pengadaan sehingga kaku, birokratis dan terlalu rumit. Tapi beda dengan PIHK yang bisa lebih fleksibel," ucapnya.
Menurut doktor hukum ini, idealnya frasa yang paling tepat untuk kuota haji khusus adalah minimal 8%. "Kita tahu yang namanya kuota tambahan itu tidak terjadwal, tiba-tiba diberikan, dan dalam waktu yang sangat singkat harus diisi, sehingga sulit pemerintah mengisi mendadak. Contohnya tahun 2019 dan tahun 2022 yang dimana kita mendapatkan kuota tambahan. Tetapi karena waktunya sangat mepet, akhirnya tidak dioptimalkan," ujar dia.
Dengan menggunakan konstruksi kuota haji khusus paling tinggi 8% dan kuota haji reguler 92%, maka rentan terjadi persoalan hukum karena tidak mampu menyerap kuota dan tidak sesuai UU. "Beda jika dalam UU, kuota haji khusus frasa nya paling sedikit 8%, maka ketika Arab Saudi memberikan kuota tambahan sementara pemerintah tidak siap mengisinya, teman-teman PIHK bisa mengisi dengan haji khusus," pungkasnya.
“Maka akan sangat birokratis, sementara dikejar waktu dalam penyelenggaraan ibadah haji. Seperti yang terjadi di tahun 2024, DPR sedang reses dan menghadapi pemilu, sementara pemerintah berjibaku menyelenggarakan ibadah haji," sambungnya.
Mustolih menambahkan, masalah lainnya jika ternyata haji reguler tidak bisa menghabiskan kuota yang ditentukan. "Maka idealnya adalah, karena teman-teman PIHK atau Haji Khusus mereka adalah B to C (Bussines to Customer), lebih fleksibel. Kalau haji reguler kan paradigma procurement atau pengadaan sehingga kaku, birokratis dan terlalu rumit. Tapi beda dengan PIHK yang bisa lebih fleksibel," ucapnya.
Menurut doktor hukum ini, idealnya frasa yang paling tepat untuk kuota haji khusus adalah minimal 8%. "Kita tahu yang namanya kuota tambahan itu tidak terjadwal, tiba-tiba diberikan, dan dalam waktu yang sangat singkat harus diisi, sehingga sulit pemerintah mengisi mendadak. Contohnya tahun 2019 dan tahun 2022 yang dimana kita mendapatkan kuota tambahan. Tetapi karena waktunya sangat mepet, akhirnya tidak dioptimalkan," ujar dia.
Dengan menggunakan konstruksi kuota haji khusus paling tinggi 8% dan kuota haji reguler 92%, maka rentan terjadi persoalan hukum karena tidak mampu menyerap kuota dan tidak sesuai UU. "Beda jika dalam UU, kuota haji khusus frasa nya paling sedikit 8%, maka ketika Arab Saudi memberikan kuota tambahan sementara pemerintah tidak siap mengisinya, teman-teman PIHK bisa mengisi dengan haji khusus," pungkasnya.
(rca)
Lihat Juga :
