HUT ke-18, Jaman Sebut Perempuan Miliki Peran Strategis Wujudkan Kemandirian Nasional

Iwan mengutip ungkapan R.A. Kartini dalam suratnya yang menggugah “Bukan sekali-kali karena kami ingin menjadi orang Eropa. Kami ingin menjadi manusia sepenuhnya, agar kami juga berhak atas pendidikan, atas kemajuan, dan atas kebebasan berpikir.”


“Kata-kata Kartini ini bukan sekadar seruan emansipasi, tetapi juga panggilan untuk menjadikan perempuan sebagai subjek utama dalam pembangunan bangsa. Kemandirian nasional, tidak akan pernah utuh jika setengah dari potensi bangsa, yakni perempuan, masih dibatasi ruang geraknya oleh sistem yang patriarkal dan diskriminatif,” katanya.

Maka, perjuangan perempuan Jaman bukan hanya perjuangan gender. Ia adalah perjuangan kemanusiaan. Perjuangan untuk menjadikan Indonesia lebih adil, lebih setara, dan lebih berdaulat. Iwan mengaku bersyukur, pada 16 Agustus ini dapat berkumpul dalam suasana penuh semangat dan harapan, memperingati dua momentum HUT ke-18 Jaman dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. "Dua momentum ini bukan hanya perayaan simbolik. Ini adalah momen reflektif dan strategis,” kata Iwan.

Reflektif, lanjut dia, karena menengok kembali perjalanan panjang Jaman yang dimulai dari titik nol, dari sekelompok kecil kawan yang memiliki mimpi besar tentang kedaulatan bangsa. Strategis, karena menatap ke depan, merumuskan arah baru perjuangan, dan memperkuat komitmen untuk mewujudkan kemandirian nasional melalui semangat gotong-royong.

“Dalam konteks globalisasi dan disrupsi teknologi, tantangan kita semakin kompleks. Ketergantungan terhadap impor pangan dan energi, dominasi korporasi asing dalam sektor strategis, serta ketimpangan digital adalah ancaman nyata terhadap kemandirian nasional,” papar dia.

Untuk itu, Jaman mengusung strategi arah baru yang mencakup penguatan ekonomi lokal melalui UMKM, koperasi, dan pertanian berbasis komunitas, transformasi digital rakyat dengan pelatihan teknologi untuk petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro, kedaulatan energi dan pangan. Ini dilakukan melalui hilirisasi sumber daya alam dan penguatan riset nasional, reformasi politik partisipatif, dengan mendorong keterlibatan rakyat dalam pengambilan keputusan, serta kolaborasi lintas sektor, antara masyarakat sipil, pemerintah, swasta, dan akademisi.

“Jaman berkomitmen, siapa pun pemimpin negeri ini, dari presiden, gubernur, bupati, atau walikota, mereka memiliki kewajiban konstitusional dan moral untuk mewujudkan kemandirian dan kedaulatan nasional. Tanpa kemandirian, tidak ada keadilan sosial. Tanpa kedaulatan, tidak ada kemakmuran rakyat,” tukasnya.