DPRD Sepakat Hak Angket dan Pansus Pemakzulan Bupati Pati Sudewo, Perludem: Jalan Keluar Penuhi Tuntutan Warga

"Walaupun tidak berkaitan langsung dengan proses pemilu dan sistem kepemiluan. Bagi kami ini bagian bentuk resistensi atau kegelisahan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh kepala daerah sehingga memang bagian proses demokrasi harus kita tanggapi suatu kritik, suatu catatan publik terhadap kebijakan yang diambil pemerintah," ujarnya.

Sebelumnya, DPRD Pati sepakat membentuk tim pansus dan menggunakan hak angket terkait pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Beberapa fraksi di DPRD Pati seperti PKS, Demokrat, dan Gerindra menyetujui pembentukan pansus hingga penggunaan hak angket terhadap Bupati Pati.

Bupati Sudewo menjadi sorotan lantaran mengeluarkan kebijakan kenaikan PBB-P2 hingga 250 persen. Masyarakat menolak dengan keras kemudian Sudewo membatalkannya.