Penasihat Ahli Kapolri Sebut Penelitian Roy Suryo Cs soal Ijazah Jokowi Belum Cukup Kuat Jadi Bukti Hukum
Selasa, 12 Agustus 2025 - 21:43 WIB
loading...
Penasihat Ahli Kapolri Aryanto Sutadi menilai hasil penelitian yang dilakukan Roy Suryo dan tim terkait dugaan ijazah palsu belum memiliki kekuatan hukum yang memadai jika dibawa ke persidangan. Foto/Tangkapan layar iNews
A
A
A
JAKARTA - Penasihat Ahli Kapolri Aryanto Sutadi menilai hasil penelitian yang dilakukan Roy Suryo dan tim terkait dugaan ijazah palsu Jokowi belum memiliki kekuatan hukum yang memadai jika dibawa ke persidangan. Semua alat bukti harus diperoleh dan diperiksa dengan berita acara resmi.
Aryanto mengatakan, perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang menunjukkan adanya keyakinan masing-masing bahwa argumen mereka benar. Namun, menurutnya, pembuktian kasus seperti dugaan ijazah palsu dan ujaran kebencian harus mengacu pada prosedur hukum yang berlaku.
"Kalau untuk penelitian akademis, silakan saja. Tapi kalau dibawa ke persidangan, nilai buktinya kurang kuat. Semua alat bukti harus diperoleh dan diperiksa dengan berita acara resmi," ujar Aryanto dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (12/8/2025).
Baca Juga: Gus Nur Sebut Penyidik, Jaksa, hingga Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Asli Jokowi
Ia menjelaskan, dalam proses hukum, bukti fisik maupun keterangan saksi ahli harus direkam dalam berita acara pemeriksaan, kemudian dimasukkan ke dalam berkas perkara. Berkas tersebut nantinya akan diteliti oleh jaksa untuk memastikan apakah unsur pidana terpenuhi atau tidak, sebelum diajukan ke pengadilan.
Aryanto juga mencontohkan perbandingan dokumen skripsi yang disebut serupa meski berjarak puluhan tahun. Menurutnya, kesimpulan seperti itu tetap harus diverifikasi secara formal di hadapan hakim.
"Kalau cuma diperdebatkan di forum seperti ini tanpa dibawa ke penyidik dan jaksa, ya tidak akan kuat. Bukti-bukti yang sudah disusun, misalnya buku 500 halaman, mestinya diserahkan ke penyidik untuk menjadi bagian dari pembuktian," tegasnya.
Aryanto menegaskan bahwa perbedaan pendapat antarpihak tidak akan menemukan titik temu jika hanya berhenti di ranah opini. "Akhirnya, masalah hukum itu harus dibuktikan di pengadilan," pungkasnya.
Aryanto mengatakan, perdebatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tudingan ijazah palsu mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini memang menunjukkan adanya keyakinan masing-masing bahwa argumen mereka benar. Namun, menurutnya, pembuktian kasus seperti dugaan ijazah palsu dan ujaran kebencian harus mengacu pada prosedur hukum yang berlaku.
"Kalau untuk penelitian akademis, silakan saja. Tapi kalau dibawa ke persidangan, nilai buktinya kurang kuat. Semua alat bukti harus diperoleh dan diperiksa dengan berita acara resmi," ujar Aryanto dalam program Rakyat Bersuara di iNews, Selasa (12/8/2025).
Baca Juga: Gus Nur Sebut Penyidik, Jaksa, hingga Hakim Belum Pernah Lihat Ijazah Asli Jokowi
Ia menjelaskan, dalam proses hukum, bukti fisik maupun keterangan saksi ahli harus direkam dalam berita acara pemeriksaan, kemudian dimasukkan ke dalam berkas perkara. Berkas tersebut nantinya akan diteliti oleh jaksa untuk memastikan apakah unsur pidana terpenuhi atau tidak, sebelum diajukan ke pengadilan.
Aryanto juga mencontohkan perbandingan dokumen skripsi yang disebut serupa meski berjarak puluhan tahun. Menurutnya, kesimpulan seperti itu tetap harus diverifikasi secara formal di hadapan hakim.
"Kalau cuma diperdebatkan di forum seperti ini tanpa dibawa ke penyidik dan jaksa, ya tidak akan kuat. Bukti-bukti yang sudah disusun, misalnya buku 500 halaman, mestinya diserahkan ke penyidik untuk menjadi bagian dari pembuktian," tegasnya.
Aryanto menegaskan bahwa perbedaan pendapat antarpihak tidak akan menemukan titik temu jika hanya berhenti di ranah opini. "Akhirnya, masalah hukum itu harus dibuktikan di pengadilan," pungkasnya.
(zik)
Lihat Juga :
