Puan Tegaskan PDIP akan Bersuara Lantang jika Program Pemerintah Tidak untuk Kepentingan Rakyat
Senin, 11 Agustus 2025 - 17:01 WIB
loading...
Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan partainya akan bersuara lantang jika ada program pemerintah yang tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Foto/Felldy Utama
A
A
A
JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Puan Maharani memastikan partainya akan bersuara lantang jika ada program pemerintah yang tidak untuk kepentingan rakyat banyak. Hal ini sekaligus menjawab pertanyaan awak media soal posisi PDIP yang memilih menjadi partai penyeimbang pemerintahan Prabowo Subianto .
Puan mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Megawati Soekarnoputri, PDIP akan mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, khususnya yang ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Baca Juga: Puan Maharani Bicara soal Sosok Sekjen PDIP: Pasti Ada Kejutan
Dalam posisi ini, kata Puan, PDIP akan menyampaikan koreksi kepada pemerintah agar dapat menjadi evaluasi terhadap program yang dianggap tidak diperuntukkan kepentingan rakyat.
"Kami boleh berbicara, dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Puan mengatakan, sebagaimana yang disampaikan Megawati Soekarnoputri, PDIP akan mendukung semua kebijakan yang dilakukan oleh pemerintahan Prabowo, khususnya yang ditujukan untuk kepentingan rakyat Indonesia.
"Namun kami juga akan bersuara lantang jika kemudian program-program itu tidak untuk kepentingan rakyat banyak," kata Puan di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Baca Juga: Puan Maharani Bicara soal Sosok Sekjen PDIP: Pasti Ada Kejutan
Dalam posisi ini, kata Puan, PDIP akan menyampaikan koreksi kepada pemerintah agar dapat menjadi evaluasi terhadap program yang dianggap tidak diperuntukkan kepentingan rakyat.
"Kami boleh berbicara, dalam arti jangan sampai kemudian program itu belok-belok dan tidak untuk seluruh rakyat Indonesia," ujarnya.
Lihat Juga :
