Amnesti Hasto dan Abolisi Tom Lembong Momentum Rekonsiliasi Kebangsaan
Senin, 04 Agustus 2025 - 13:41 WIB
loading...
Politikus PDIP Romy Soekarno yang juga anggota DPR periode 2024–2029 menyatakan pemberian amnesti Hasto Kristiyanto dan abolisi Tom Lembong menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Pemberian amnesti bagi Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan abolisi mantan Menteri Perdagangan (Mendag) Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong mendapat apresiasi sejumlah kalangan. Langkah Presiden Prabowo Subianto dinilai menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan.
Hal itu diungkapkan politikus PDIP Romy Soekarno yang juga anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Upaya Meredakan Ketegangan Politik
"Ini bukanlah sekadar keputusan hukum. Ini adalah simbol pergeseran. Amnesti menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan sekaligus sinyal polarisasi pascapemilu harus ditutup dengan jembatan dialog, bukan tembok kecurigaan," ujarnya, Senin (4/8/2025).
Dengan langkah ini, politik Indonesia mulai kembali pada akarnya gotong royong sebagai prinsip dasar, bukan perebutan ruang antarfaksi. Bagi PDIP langkah ini bukan sekadar pembebasan tokoh.
"Hal ini jadi momentum untuk memulihkan pengaruh secara substantif, tanpa harus memamerkan kekuasaan. Karena kekuatan sejati seperti yang selalu diyakini Megawati bukan berasal dari jabatan, tetapi dari kemampuan memengaruhi arah sejarah," ucapnya.
Romy menyebut Indonesia tengah menghadapi situasi global yang tidak menentu, krisis pangan, tekanan fiskal, ketidakpastian geopolitik. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang untuk kemewahan oposisi simbolik.
Hal itu diungkapkan politikus PDIP Romy Soekarno yang juga anggota DPR periode 2024–2029 dari Daerah Pemilihan Jawa Timur VI.
Baca juga: Abolisi Tom Lembong dan Amnesti Hasto Upaya Meredakan Ketegangan Politik
"Ini bukanlah sekadar keputusan hukum. Ini adalah simbol pergeseran. Amnesti menjadi pintu yang membuka jalan menuju rekonsiliasi kebangsaan sekaligus sinyal polarisasi pascapemilu harus ditutup dengan jembatan dialog, bukan tembok kecurigaan," ujarnya, Senin (4/8/2025).
Dengan langkah ini, politik Indonesia mulai kembali pada akarnya gotong royong sebagai prinsip dasar, bukan perebutan ruang antarfaksi. Bagi PDIP langkah ini bukan sekadar pembebasan tokoh.
"Hal ini jadi momentum untuk memulihkan pengaruh secara substantif, tanpa harus memamerkan kekuasaan. Karena kekuatan sejati seperti yang selalu diyakini Megawati bukan berasal dari jabatan, tetapi dari kemampuan memengaruhi arah sejarah," ucapnya.
Romy menyebut Indonesia tengah menghadapi situasi global yang tidak menentu, krisis pangan, tekanan fiskal, ketidakpastian geopolitik. Dalam situasi seperti ini, tidak ada ruang untuk kemewahan oposisi simbolik.
Lihat Juga :
