Prematur Kebijakan dan Nestapa Warga dalam Rekening yang Terblokir

Namun, sistem keuangan yang berbasis pada logika transaksional dan efisiensi justru menilai keheningan atau ketidakaktifan rekening sebagai masalah. Di sinilah sistem mulai tidak sensitif terhadap pola kebiasaan masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah.

Masyarakat yang menyimpan secara tidak reguler karena menyesuaikan dengan ritme ekonomi rumah tangga mereka, tiba-tiba harus menghadapi prosedur keberatan yang panjang, kompleks, dan bersifat digital jika ingin dipulihkan kembali rekeningnya yang terblokir. Dan mungkin saja dari sebagian mereka tidak paham bagaimana cara mengajukan prosedur keberatan tersebut.

Kritik utama terhadap pemblokiran rekening ini bukan soal intensi kebijakan negara, melainkan pada buruknya komunikasi publik dan pelibatan warga. Banyak masyarakat baru tahu rekeningnya terblokir setelah mencoba menarik uang dan gagal.

Tidak ada pemberitahuan sebelumnya untuk melakukan konfirmasi, hingga tidak ada kesempatan klarifikasi yang manusiawi, dan justru yang ada hanya prosedur standar dan mesin birokrasi yang dingin. Padahal dalam kerangka hak-hak konsumen, ini adalah pelanggaran atas hak informasi, hak membela diri, dan hak atas akses ke sumber daya pribadi.

Dalam masyarakat demokratis, transparansi bukanlah pilihan, melainkan kewajiban negara kepada warganya. Ketika negara melakukan tindakan pembekuan secara sepihak tanpa mekanisme pemberitahuan yang jelas dan mudah dipahami, ia telah menjauh dari prinsip keterwakilan dan akuntabilitas. Negara berubah dari pelayan publik menjadi pengendali sistem yang impersonal.

Tidak heran kemudian muncul kalimat yang viral di media sosial, "Rekening nganggur 3 bulan diblokir negara, tanah nganggur 2 tahun disita negara, kamu nganggur bertahun-tahun negara tidak peduli." Ungkapan ini bukan sekadar sindiran, tapi bentuk artikulasi frustrasi sosial terhadap logika negara yang dirasa tidak adil dan memahami realitas kehidupan warganya.

Negara terlalu cepat bereaksi terhadap potensi kejahatan finansial dari warga biasa, namun lamban atau bahkan abai dalam menangani pengangguran, kemiskinan, atau ketidaksetaraan struktural yang sesungguhnya jauh lebih merusak tatanan sosial.

Kata-kata Kepala PPATK di media, yang menyebut "Siapa bilang dirampas negara? Ada-ada saja hehehe..," memperparah kesenjangan simbolik ini. Candaan yang muncul dari posisi kuasa itu menyingkap realitas bahwa warga kecil tidak cukup dianggap serius oleh struktur negara. Mereka bukan sekadar kehilangan akses uangnya, tapi juga kehilangan kepercayaan terhadap sistem.

Lalu siapa yang diuntungkan dari kebijakan ini? Siapa yang dirugikan? Apakah sistem keuangan yang baik hanya diukur dari efektivitas teknis atau dari sejauh mana ia melayani warga secara adil? Negara memiliki hak dan kewajiban untuk menjaga keamanan finansial nasional.

Namun, hak tersebut tidak bisa dijalankan dengan mengorbankan martabat dan partisipasi warga. Jika sistem ingin membekukan rekening, maka seharusnya ada notifikasi otomatis, kesempatan klarifikasi yang mudah, dan asumsi tak bersalah sampai terbukti sebaliknya. Jangan bebani warga untuk membuktikan bahwa mereka tidak bersalah atas sistem yang gagal menjelaskan dirinya.

Antara Keamanan dan Keadilan

Kisah teman penulis mengenai rekening pendidikan anaknya yang diblokir secara sepihak bukan sekadar masalah administratif. Ia mencerminkan realitas yang lebih kompleks dan struktural, yakni konflik antara negara yang mencurigai dan warga yang mencoba bertahan dalam sistem yang semakin sulit diakses. Dalam kasus ini, tindakan negara yang dilandasi logika keamanan justru menimbulkan ketidakadilan ketika kebijakan dilakukan tanpa sosialisasi yang memadai dan tanpa mekanisme perlindungan hak konsumen yang adil.

Rekening yang dimaksud bukanlah milik pelaku kejahatan keuangan, melainkan hasil jerih payah warga biasa yang mencoba menjamin masa depan pendidikan anaknya. Ketika akses terhadap dana itu dicabut secara sepihak, maka yang dirusak bukan hanya hak ekonomi, tetapi juga kepercayaan sosial.