Teori Gramsci Buktikan: Google-Meta Ciptakan Hegemoni Digital
Kamis, 31 Juli 2025 - 13:59 WIB
loading...
Henry Sianipar, Mahasiswa Pascasarjana Usahid, dan Dosen UBSI Jakarta. Foto/Dok. Pribadi
A
A
A
Henry Sianipar
Mahasiswa Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Usahid dan Dosen UBSI Jakarta
ANTONIO Gramsci, filsuf Marxis Italia yang menulis dari penjara fasis Mussolini tentang konsep hegemoni, pasti akan terkejut melihat bagaimana hegemoni digital beroperasi hari ini. Platform seperti Google, Meta, dan TikTok tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mengontrol narasi publik melalui algoritma.
Platform digital telah menjadi gatekeeper informasi modern, menentukan konten mana yang viral, mana yang tenggelam, dan siapa yang mendapat cuan. Melalui algoritma, platform digital menciptakan "akal sehat" baru: informasi harus gratis, viral adalah ukuran kualitas, dan algoritma bersifat netral. Padahal, di baliknya tersembunyi eksploitasi ekonomi sistematis terhadap produsen konten.
Gramsci menjelaskan hegemoni sebagai dominasi melalui persetujuan (bukan paksaan). Di ruang digital, ini terwujud dalam tiga dimensi: (1) Kepemimpinan intelektual-moral. Raksasa digital menciptakan narasi bahwa "berbagi konten adalah kemajuan", padahal mereka mengeruk triliunan dari iklan yang melekat pada konten berita. (2) Transformisme dengan mengkooptasi media tradisional lewat program partnership yang tampak menguntungkan. YouTube misalnya, melakukan pembagian revenuenya dengan porsi 55:45. (3) Dimensi Blok Historis yang terbentuk aliansi antara platform, pengiklan global, dan konsumen yang menikmati konten "gratis".
Gramsci menggunakan istilah "krisis organik" untuk menggambarkan kondisi ketika hegemoni yang ada mulai runtuh karena kontradiksi internalnya. Data Nielsen menunjukkan iklan televisi turun dari Rp143 triliun (2019) menjadi Rp125 triliun (2024). Penurunan pendapatan media TV beralih ke raksasa digital. Nielsen menghitung kue iklan di platform digital melonjak dari Rp13 triliun (2019) menjadi Rp55 triliun (2024).
Dewan Pers mengusulkan Publishing Rights sebagai sarana yang bisa memaksa platform rakasasa digital memberikan sejumlah uang pada media TV untuk memastikan konten berkualitas untuk masyarakat tetap terjaga. Usulan ini telah didukung pemerintah dengan menerbitkan Perpres No. 32/2024, yang mencerminkan tiga strategi Gramsci, yaitu: (1) Strategi Perang Posisi (War Position).
Bagi Gramsci Publishing Rights adalah bentuk perang posisi dengan merebut kembali kontrol ekonomi atas produksi dan distribusi informasi. Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan: "Mereka meraup triliunan dari konten berita kita. Sepantasnya berbagi!" (2) Strategi Intelektual Organik. Intelektual organik adalah pihak yang mampu mengartikulasikan kepentingan kelas subordinat dan membangun kesadaran alternatif seperti Dewan Pers dan Komite Publisher yang dibentuk melalui Perpres No. 32/2024 (3) Strategi Blok Historis Baru, yaitu aliansi berbagai kekuatan sosial yang berkepentingan mengubah status quo, seperti aliansi media (TV, cetak, digital lokal), dukungan negara, dan partisipasi publik.
Pengalaman negara lain menunjukkan kompleksitas membangun counter-hegemony terhadap platform digital raksasa. Australia dengan News Media Bargaining Code berhasil memaksa Google membayar AU$150 juta dan Meta AU$70 juta per tahun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara negara dan industri media dapat mengimbangi kekuatan platform digital.
Namun, resistensi Meta yang sempat memblokir berita di Facebook Australia menunjukkan kapasitas retaliatif hegemon digital. Gramsci memperingatkan bahwa kelas hegemonik akan menggunakan berbagai strategi dari kooptasi hingga koersi untuk mempertahankan dominasinya.
Prancis dengan Neighbouring Rights dan Kanada dengan Bill C-18 menunjukkan bahwa setiap formasi sosial mengembangkan strategi counter-hegemonik yang disesuaikan dengan konteks nasionalnya. Google membayar €500 juta di Prancis dan CA$100 juta di Kanada, membuktikan bahwa perlawanan terorganisir dapat memaksa kompromi.
Sekjen ATVSI Gilang Iskandar menilai model Australia paling relevan karena mewajibkan platform melakukan negosiasi langsung dengan media. Jika negosiasi gagal, maka negara turun tangan sebagai wasit.
Gramsci menekankan bahwa counter-hegemony memerlukan praxis yaitu integrasi teori dan praktik dalam aksi transformatif. Hal ini bisa terwujud dalam beberapa strategi. Dalam jangka pendek adalah negosiasi langsung, dengan mempertemukan semua stasiun TV dengan dengan Google, Meta, TikTok untuk menuntut kompensasi yang adil. Jika negosiasi gagal, maka Badan Otorita Ketahanan Media Digital (yang akan dibentuk kemudian) bisa memutuskan besaran kompensasi.
Strategi Jangka Menengah dengan redistribusi keadilan dengan rancangan pembagian dana: 60% berdasar konten dan jangkauan, 30% untuk TV daerah dan media independen, 10% untuk program investigasi dan pelatihan wartawan.
Strategi Jangka Panjang adalah transformasi kesadaran dengan melakukan edukasi publik, membangun kesadaran pentingnya jurnalisme berkualitas dan bahaya monopoli informasi. Mengajak masyarakat mengonsumsi konten langsung dari platform resmi media dan melaporkan pelanggaran dan menyuarakan dukungan melalui media sosial.
Publishing Rights bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi proyek hegemonisasi alternatif untuk menciptakan ekosistem media yang lebih demokratis dan berkeadilan. Dalam perspektif Gramsci, ini adalah upaya membangun "senso comune" baru yang mengakui nilai produksi jurnalistik dan menolak eksploitasi konten tanpa kompensasi.
Gramsci mengajarkan bahwa hegemoni alternatif berhasil ketika mampu menciptakan "common sense" baru yang diterima secara luas. Dalam konteks Publishing Rights, ini berarti membangun kesadaran kolektif bahwa produksi informasi berkualitas memiliki nilai ekonomi yang harus dihargai. Jurnalisme berkualitas adalah fondasi demokrasi yang tidak bisa dikorbankan untuk profit.
Publishing Rights adalah usulan terbaik untuk membalikkan relasi kekuasaan dalam industri komunikasi. Seperti pemikiran Gramsci, perubahan sejati memerlukan kombinasi kesadaran teoretis, organisasi praktis, dan kemauan politik untuk mentransformasi struktur yang menindas.
Pilihan ada di tangan kita: membiarkan hegemoni digital terus mengikis fondasi jurnalisme Indonesia? Atau bergabung dalam proyek counter-hegemonisasi untuk menciptakan ekosistem media yang memberikan informasi yang berkualitas, bukan semata viral, tanpa makna.
Mahasiswa Doktor Ilmu Komunikasi Sekolah Pascasarjana Usahid dan Dosen UBSI Jakarta
ANTONIO Gramsci, filsuf Marxis Italia yang menulis dari penjara fasis Mussolini tentang konsep hegemoni, pasti akan terkejut melihat bagaimana hegemoni digital beroperasi hari ini. Platform seperti Google, Meta, dan TikTok tidak hanya menguasai teknologi, tetapi juga mengontrol narasi publik melalui algoritma.
Platform digital telah menjadi gatekeeper informasi modern, menentukan konten mana yang viral, mana yang tenggelam, dan siapa yang mendapat cuan. Melalui algoritma, platform digital menciptakan "akal sehat" baru: informasi harus gratis, viral adalah ukuran kualitas, dan algoritma bersifat netral. Padahal, di baliknya tersembunyi eksploitasi ekonomi sistematis terhadap produsen konten.
Hegemoni Digital: Tiga Jurus Gramsci
Gramsci menjelaskan hegemoni sebagai dominasi melalui persetujuan (bukan paksaan). Di ruang digital, ini terwujud dalam tiga dimensi: (1) Kepemimpinan intelektual-moral. Raksasa digital menciptakan narasi bahwa "berbagi konten adalah kemajuan", padahal mereka mengeruk triliunan dari iklan yang melekat pada konten berita. (2) Transformisme dengan mengkooptasi media tradisional lewat program partnership yang tampak menguntungkan. YouTube misalnya, melakukan pembagian revenuenya dengan porsi 55:45. (3) Dimensi Blok Historis yang terbentuk aliansi antara platform, pengiklan global, dan konsumen yang menikmati konten "gratis".
Gramsci menggunakan istilah "krisis organik" untuk menggambarkan kondisi ketika hegemoni yang ada mulai runtuh karena kontradiksi internalnya. Data Nielsen menunjukkan iklan televisi turun dari Rp143 triliun (2019) menjadi Rp125 triliun (2024). Penurunan pendapatan media TV beralih ke raksasa digital. Nielsen menghitung kue iklan di platform digital melonjak dari Rp13 triliun (2019) menjadi Rp55 triliun (2024).
Publishing Rights: Senjata Counter-Hegemoni
Dewan Pers mengusulkan Publishing Rights sebagai sarana yang bisa memaksa platform rakasasa digital memberikan sejumlah uang pada media TV untuk memastikan konten berkualitas untuk masyarakat tetap terjaga. Usulan ini telah didukung pemerintah dengan menerbitkan Perpres No. 32/2024, yang mencerminkan tiga strategi Gramsci, yaitu: (1) Strategi Perang Posisi (War Position).
Bagi Gramsci Publishing Rights adalah bentuk perang posisi dengan merebut kembali kontrol ekonomi atas produksi dan distribusi informasi. Ketua Dewan Pers Azyumardi Azra menegaskan: "Mereka meraup triliunan dari konten berita kita. Sepantasnya berbagi!" (2) Strategi Intelektual Organik. Intelektual organik adalah pihak yang mampu mengartikulasikan kepentingan kelas subordinat dan membangun kesadaran alternatif seperti Dewan Pers dan Komite Publisher yang dibentuk melalui Perpres No. 32/2024 (3) Strategi Blok Historis Baru, yaitu aliansi berbagai kekuatan sosial yang berkepentingan mengubah status quo, seperti aliansi media (TV, cetak, digital lokal), dukungan negara, dan partisipasi publik.
Pembelajaran Global: Dialektika Resistensi dan Kooptasi
Pengalaman negara lain menunjukkan kompleksitas membangun counter-hegemony terhadap platform digital raksasa. Australia dengan News Media Bargaining Code berhasil memaksa Google membayar AU$150 juta dan Meta AU$70 juta per tahun. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa koordinasi antara negara dan industri media dapat mengimbangi kekuatan platform digital.
Namun, resistensi Meta yang sempat memblokir berita di Facebook Australia menunjukkan kapasitas retaliatif hegemon digital. Gramsci memperingatkan bahwa kelas hegemonik akan menggunakan berbagai strategi dari kooptasi hingga koersi untuk mempertahankan dominasinya.
Prancis dengan Neighbouring Rights dan Kanada dengan Bill C-18 menunjukkan bahwa setiap formasi sosial mengembangkan strategi counter-hegemonik yang disesuaikan dengan konteks nasionalnya. Google membayar €500 juta di Prancis dan CA$100 juta di Kanada, membuktikan bahwa perlawanan terorganisir dapat memaksa kompromi.
Sekjen ATVSI Gilang Iskandar menilai model Australia paling relevan karena mewajibkan platform melakukan negosiasi langsung dengan media. Jika negosiasi gagal, maka negara turun tangan sebagai wasit.
Praxis Counter-Hegemonisasi: Strategi Transformatif
Gramsci menekankan bahwa counter-hegemony memerlukan praxis yaitu integrasi teori dan praktik dalam aksi transformatif. Hal ini bisa terwujud dalam beberapa strategi. Dalam jangka pendek adalah negosiasi langsung, dengan mempertemukan semua stasiun TV dengan dengan Google, Meta, TikTok untuk menuntut kompensasi yang adil. Jika negosiasi gagal, maka Badan Otorita Ketahanan Media Digital (yang akan dibentuk kemudian) bisa memutuskan besaran kompensasi.
Strategi Jangka Menengah dengan redistribusi keadilan dengan rancangan pembagian dana: 60% berdasar konten dan jangkauan, 30% untuk TV daerah dan media independen, 10% untuk program investigasi dan pelatihan wartawan.
Strategi Jangka Panjang adalah transformasi kesadaran dengan melakukan edukasi publik, membangun kesadaran pentingnya jurnalisme berkualitas dan bahaya monopoli informasi. Mengajak masyarakat mengonsumsi konten langsung dari platform resmi media dan melaporkan pelanggaran dan menyuarakan dukungan melalui media sosial.
Menuju Hegemoni Alternatif dalam Ekosistem Media Digital
Publishing Rights bukan sekadar instrumen ekonomi, tetapi proyek hegemonisasi alternatif untuk menciptakan ekosistem media yang lebih demokratis dan berkeadilan. Dalam perspektif Gramsci, ini adalah upaya membangun "senso comune" baru yang mengakui nilai produksi jurnalistik dan menolak eksploitasi konten tanpa kompensasi.
Gramsci mengajarkan bahwa hegemoni alternatif berhasil ketika mampu menciptakan "common sense" baru yang diterima secara luas. Dalam konteks Publishing Rights, ini berarti membangun kesadaran kolektif bahwa produksi informasi berkualitas memiliki nilai ekonomi yang harus dihargai. Jurnalisme berkualitas adalah fondasi demokrasi yang tidak bisa dikorbankan untuk profit.
Publishing Rights adalah usulan terbaik untuk membalikkan relasi kekuasaan dalam industri komunikasi. Seperti pemikiran Gramsci, perubahan sejati memerlukan kombinasi kesadaran teoretis, organisasi praktis, dan kemauan politik untuk mentransformasi struktur yang menindas.
Pilihan ada di tangan kita: membiarkan hegemoni digital terus mengikis fondasi jurnalisme Indonesia? Atau bergabung dalam proyek counter-hegemonisasi untuk menciptakan ekosistem media yang memberikan informasi yang berkualitas, bukan semata viral, tanpa makna.
(shf)
Lihat Juga :
