L20 Summit 2025 Dibuka, Serikat Buruh Dorong Perlindungan Sosial Bagi Pekerja Rentan

JAKARTA - Sejumlah perwakilan serikat pekerja dari berbagai negara menyerukan pentingnya solidaritas global dan reformasi sistem ekonomi melalui kontrak sosial baru.

Hal itu terungkap dalam Konferensi Tingkat Tinggi Serikat Buruh atau Labour 20 (L20) Summit 2025 yang resmi dibuka hari ini di Fancourt, George, Afrika Selatan. Forum yang mengusung tema “Mendorong Solidaritas, Kesetaraan, dan Keberlanjutan melalui Kontrak Sosial Baru,” ini menjadi suara gerakan buruh dunia dalam proses pengambilan keputusan G20.

Forum tahunan ini menjadi wadah strategis bagi suara pekerja untuk terlibat dalam proses G20, dengan menyoroti isu ketimpangan, krisis iklim, perdagangan eksploitatif, dan pekerjaan tidak layak.

Baca juga: Gelombang Badai PHK Belum Usai, Nasib 3 Juta Buruh Kembali Terancam

Dalam forum ini, delegasi Indonesia diwakili Ketua Umum Serikat Pekerja Informal Migran dan Pekerja Profesional Indonesia (SP IMPPI) sebagai perwakilan dari KSPSI AGN William Yani Wea dan Presiden Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) Elly Rosita Silaban.

Ketua Umum Serikat Pekerja IMPPI William Yani Wea menegaskan, G20 tidak boleh menjadi forum elitis yang hanya menguntungkan negara-negara maju dan korporasi besar.

Baca juga: SP PLN Sambut Baik Putusan MK soal UU Cipta Kerja

“Kami mendorong agar serikat pekerja tidak hanya jadi pendengar simbolik, tapi menjadi mitra sejajar dalam menyusun arah kebijakan global. Negara-negara berkembang, termasuk pekerjanya, punya hak atas pemulihan ekonomi yang adil,” kata William, Senin (28/7/2025).

William juga menyuarakan keprihatinannya atas ketimpangan kebijakan global. Dia mendesak G20 agar tidak hanya fokus pada pertumbuhan ekonomi, tetapi menjadikan pekerja sebagai subjek utama pembangunan. "Negara berkembang seperti Indonesia tidak bisa terus dibebani oleh skema yang berat sebelah,” tegasnya.

Isu yang menjadi perhatian utama dalam hari pertama L20 Summit antara lain, ketimpangan pemulihan pascapandemi, krisis geopolitik yang mengancam stabilitas global, serta perlunya transisi hijau yang adil.


Dalam diskusi bertema "Kebijakan Industri Hijau dan Transisi yang Adil", delegasi Indonesia juga menyuarakan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja sektor terdampak seperti tambang dan energi fosil.

William yang tengah melanjutkan pendidikan S3 di IPDN itu menyampaikan Indonesia masih menghadapi tantangan serius dalam melindungi pekerja informal dan rentan, terutama dalam konteks ekonomi digital dan perubahan iklim.

“Kita tidak bisa bicara tentang keberlanjutan tanpa keadilan. Transisi hijau harus melibatkan pekerja dari awal, dengan jaminan pelatihan, perlindungan pendapatan, dan pekerjaan baru yang layak,” jelasnya.

L20 juga menyoroti dampak perdagangan bebas terhadap eksploitasi pekerja dan kerusakan lingkungan. Para peserta menyuarakan agar semua perjanjian dagang ke depan wajib mencantumkan perlindungan hak-hak dasar pekerja sesuai standar ILO, serta memastikan keterlibatan serikat dalam proses perundingan.

Hari pertama L20 Summit diisi dengan sesi panel tentang krisis geopolitik, reformasi multilateralisme, dan perlunya kebijakan industri hijau yang menjamin transisi adil. Para pembicara menekankan G20 harus membuka ruang yang lebih besar bagi suara pekerja dalam setiap proses kebijakan global.

L20 Summit 2025 akan berlangsung selama dua hari dan dihadiri oleh perwakilan serikat buruh dari seluruh dunia. Forum ini menjadi bagian penting dalam menjembatani suara rakyat pekerja ke meja-meja kekuasaan G20.