Hari Ini Mantan Ketua PN Surabaya Rudi Suparmono Jalani Sidang Tuntutan
Senin, 28 Juli 2025 - 10:11 WIB
loading...
Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dalam kasus suap hakim pada hari ini, Senin (28/7/2025). Foto/Dok SindoNews/Jonathan Simanjuntak
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Pengadilan Negeri (PN) Surabaya Rudi Suparmono bakal menjalani sidang dengan agenda pembacaan tuntutan dalam kasus suap hakim pada hari ini, Senin (28/7/2025). Dalam laman SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agenda sidang akan berlangsung pukul 10.00 WIB.
Sidang akan digelar di Ruang Wirjono Projodikiro 2. "Agenda sidang: pembacaan tuntutan, Senin 28 Juli 2025," tulis data di laman SIPP PN Jakarta Pusat,Senin (28/7).
Dalam perkara ini, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Rudi Suparmono menerima suap senilai 43.000 dolar Singapura. Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi yang berujung vonis bebas dalam perkara pembunuhan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
Baca juga: Profil Rudi Suparmono, Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Suap Hakim Pembebas Ronald Tannur
JPU menyebut suap itu diberikan oleh Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Suap itu digunakan untuk menunjuk susunan majelis hakim yang akan memeriksa perkara Ronald Tannur berdasarkan keinginan Lisa Rachmat.
Susunan hakim yang dimaksud ialah Erintuah Damanik selaku Ketua Majelis dan dua anggota hakim Mangapul dan Heru Hanindyo. Susunan hakim itu pada akhirnya membebaskan Ronald Tannur pada dakwaan pembunuhan di pengadilan tingkat pertama.
Belakangan kasus ini pun menjadi sorotan dan membuat tiga hakim itu diusut dalam kasus suap. Erintuah dan Mangapul masing-masing divonis pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta. Sementara, Heru divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta.
Rudi Suparmono didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Selain itu, rudi juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yakni Rp1.721.569.000,00, US$383.000, dan Sin$1.099.581 selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rudi didakwa pasal gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor.
Sidang akan digelar di Ruang Wirjono Projodikiro 2. "Agenda sidang: pembacaan tuntutan, Senin 28 Juli 2025," tulis data di laman SIPP PN Jakarta Pusat,Senin (28/7).
Dalam perkara ini, Jaksa penuntut umum (JPU) mendakwa Rudi Suparmono menerima suap senilai 43.000 dolar Singapura. Hal itu berkaitan dengan kasus korupsi yang berujung vonis bebas dalam perkara pembunuhan terdakwa Gregorius Ronald Tannur.
Baca juga: Profil Rudi Suparmono, Eks Ketua PN Surabaya Jadi Tersangka Kasus Suap Hakim Pembebas Ronald Tannur
JPU menyebut suap itu diberikan oleh Pengacara Ronald Tannur, Lisa Rachmat. Suap itu digunakan untuk menunjuk susunan majelis hakim yang akan memeriksa perkara Ronald Tannur berdasarkan keinginan Lisa Rachmat.
Susunan hakim yang dimaksud ialah Erintuah Damanik selaku Ketua Majelis dan dua anggota hakim Mangapul dan Heru Hanindyo. Susunan hakim itu pada akhirnya membebaskan Ronald Tannur pada dakwaan pembunuhan di pengadilan tingkat pertama.
Belakangan kasus ini pun menjadi sorotan dan membuat tiga hakim itu diusut dalam kasus suap. Erintuah dan Mangapul masing-masing divonis pidana tujuh tahun penjara dan denda Rp500 juta. Sementara, Heru divonis pidana 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta.
Rudi Suparmono didakwa melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 ayat 2 atau Pasal 11 juncto Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor).
Selain itu, rudi juga didakwa menerima gratifikasi berupa uang dalam bentuk rupiah dan mata uang asing, yakni Rp1.721.569.000,00, US$383.000, dan Sin$1.099.581 selama menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri Surabaya dan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Rudi didakwa pasal gratifikasi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 12 B juncto Pasal 18 UU Tipikor.
(rca)
Lihat Juga :
