Khawatir AS Kelola Data Warga Indonesia, Komisi I DPR: Berpotensi Langgar Kedaulatan Kita
Jum'at, 25 Juli 2025 - 06:44 WIB
loading...
Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyatakan keberatan dan khawatir kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat bisa mengelola data masyarakat Indonesia. Foto/Ilustrasi/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi I DPR RI Syamsu Rizal menyatakan keberatan dan khawatir kesepakatan dagang dengan Amerika Serikat bisa mengelola data masyarakat Indonesia. Menurutnya, hal itu berpotensi besar melanggar kedaulatan bangsa dalam mengelola data.
"Kesepakatan pengelolaan data warga Indonesia oleh Amerika Serikat sungguh mengkhawatirkan. Ini berpotensi besar melanggar kedaulatan data kita sebagai bangsa dan juga melanggar hak privasi fundamental setiap warga negara," ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Baca juga: Buruh Ancam Demo Besar-besaran jika Data Pribadi WNI Dikelola AS
Daeng Ical, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa data pribadi adalah aset vital yang harus dilindungi secara ketat oleh negara. "Bukan diperjualbelikan atau dikelola tanpa pengawasan yang jelas," ungkapnya.
Kendati demikian, legislator asal Sulawesi Selatan ini mendesak Komidigi untuk segera memberikan penjelasan secara transparan mengenai detail kesepakatan tersebut.
"Kami meminta Komidigi untuk segera memberikan penjelasan transparan mengenai detail kesepakatan ini. Sejak kapan pembahasan ini berlangsung? Siapa saja pihak yang terlibat? Dan apa dasar hukum serta pertimbangan utama di balik keputusan ini?" tegasnya.
"Kesepakatan pengelolaan data warga Indonesia oleh Amerika Serikat sungguh mengkhawatirkan. Ini berpotensi besar melanggar kedaulatan data kita sebagai bangsa dan juga melanggar hak privasi fundamental setiap warga negara," ujar Syamsu Rizal dalam keterangannya, Jumat (25/7/2025).
Baca juga: Buruh Ancam Demo Besar-besaran jika Data Pribadi WNI Dikelola AS
Daeng Ical, sapaan akrabnya, mengingatkan bahwa data pribadi adalah aset vital yang harus dilindungi secara ketat oleh negara. "Bukan diperjualbelikan atau dikelola tanpa pengawasan yang jelas," ungkapnya.
Kendati demikian, legislator asal Sulawesi Selatan ini mendesak Komidigi untuk segera memberikan penjelasan secara transparan mengenai detail kesepakatan tersebut.
"Kami meminta Komidigi untuk segera memberikan penjelasan transparan mengenai detail kesepakatan ini. Sejak kapan pembahasan ini berlangsung? Siapa saja pihak yang terlibat? Dan apa dasar hukum serta pertimbangan utama di balik keputusan ini?" tegasnya.
Lihat Juga :
