Memahami Pendekatan Luar Negeri Prabowo: Refleksi Lawatan ke LN

Kamil Ghiffary
Dosen Hubungan Internasional
FISIP UPN Veteran Jakarta

PRESIDEN Prabowo Subianto telah kembali ke Tanah Air setelah menyelesaikan runtutan kegiatan kunjungan luar negerinya. Lawatan yang berlangsung selama 15 hari ini dipenuhi dengan kunjungan diplomatis, kehadiran simbolis, hingga pertemuan strategis bilateral maupun multilateral. Dari lawatan ini terdapat beberapa hal yang bisa kita cermati, khususnya dalam bagaimana kita dapat memahami pendekatan dan orientasi Indonesia pada urusan luar negerinya.

Sebagai titik tolak awal, kita bisa berbicara tentang tercapainya kesepakatan dengan Arab Saudi untuk mendirikan Kampung Haji secara permanen di dekat Masjidil Haram. Dengan lokasi yang hanya berjarak 400 meter dari pusat peribadatan umat muslim, kesepakatan ini kencang akan pesan tentang itikad baik Arab Saudi kepada Indonesia. Ibaratnya, Indonesia diakui sebagai subjek yang penting untuk difasilitasi kebutuhan dan kepentingan masyarakatnya.

Publik Indonesia pun seakan mendapat sedikit ruang untuk menghela napas; terkhusus atas kencangnya isu kuota Haji yang semakin dibatasi dan aturan yang semakin diperketat. Publik Indonesia sendiri patut untuk jadi subjek dari kesepakatan Indonesia-Arab Saudi karena kita adalah negara dengan penyumbang jemaah haji terbesar di dunia.

Eropa dan Interdependensi Global
Selepas dari Timur Tengah, perhatian Prabowo beralih ke Prancis dalam menghadiri Hari Besar Nasional Republik Perancis (Bastille Day), yang kemudian sekaligus bersua ke lembaga supranasional Uni Eropa untuk membahas lebih lanjut mengenai IEU-CEPA. Dalam pertemuan ini, Prabowo beserta Ursula von der Leyen sama-sama menyepakati mengenai dihapusnya tarif bea masuk untuk 1 hingga 2 tahun ke depan.

Kesepakatan ini merupakan hal yang sangat bersejarah bagi Indonesia. Apalagi jika mengingat bahwa ASEAN masih pada titik temu yang buram dengan Uni Eropa dalam narasi penghapusan tarif dagang antara dua organisasi intra regional tersebut.

Kunjungan Prabowo serta tercapainya kesepakatan ini dengan Uni Eropa dapat kita pahami sebagai upaya mawas diri Indonesia dalam memahami bahwa apa yang terjadi di Asia Tenggara khususnya di Indonesia pasti akan memiliki klausul dampak sebab akibat dengan aktor-aktor internasional yang ada di Eropa. Kunjungan itu dapat mencegah hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia untuk terjadi kembali.

Kondisi interdependensi dunia yang kompleks mewajibkan kita untuk sensitif atas rantai sebab-akibat geopolitik global. Sebagai contoh, kita sudah sangat jenuh untuk kembali mengingat polemik domestik yang muncul dari produk Crude Palm Oil (CPO) yang disebabkan oleh kebijakan EU Renewable Energy Directive II pada proses supply chain produksi CPO itu sendiri. Hal ini menyebabkan gangguan pada ketersediaan minyak kelapa di Indonesia, sehingga mengganggu industri UMKM lokal dengan dampak yang sangat berat pada segi ekonomi masyarakat.

Sebagai pelengkap di atas lawatan-lawatan luar negeri ini, singgahan Presiden ke luar negeri diakhiri dengan fiksasi kesepakatan tarif dagang lebih lanjut dengan Amerika Serikat. Apabila disederhanakan, Prabowo dan Trump menyepakati mengenai dua hal berikut.

Pertama, tarif dagang barang yang masuk dari Indonesia ke Amerika Serikat dapat diturunkan dari 32% ke 19%. Kedua, kesepakatan ini diikat dengan Indonesia yang harus mengorientasikan negaranya untuk membeli dan menggunakan produk-produk dari Amerika Serikat.

Kesepakatan ini tentu saja bersifat multidimensi, sehingga membutuhkan banyak perspektif untuk mendapatkan gambaran yang lebih holistik. Namun, yang menjadi menarik perhatian penulis dari kegiatan kunjungan luar negeri ini adalah saat Prabowo memutuskan untuk bertolak ke Uni Eropa terlebih dahulu untuk mengamankan kesepakatan bebas tarif dengan Eropa sebelum tercapainya kesepakatan dengan Washington.

Jika kita memberikan fokus lebih pada kegiatan pertemuan dengan Uni Eropa khususnya dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA), maka hal ini dapat kita cermati sebagai upaya aktif Indonesia untuk menyeimbangan bisingnya ketidakpastian isu tarif perdagangan global yang diperkarai secara oleh Amerika Serikat. Selain kesepakatan ini menguatkan perdagangan antara Indonesia dengan negara anggota Uni Eropa dengan tarif 0%, Uni Eropa dapat membantu Indonesia dalam proses demokratisasi, transparansi, serta standarisasi produk layak ekspor Indonesia.

Kita juga bisa membahasakan upaya Indonesia bertolak ke Eropa sebagai bentuk protes kita terhadap Amerika Serikat dengan kebijakan tarifnya. Ketidakpastian tarif dagang yang dibebankan oleh Amerika Serikat dapat mengganggu kestabilan ekonomi Indonesia, khususnya pada industri-industri tertentu yang harus menyusun ulang penyesuaian nilai harga tukar barang. Upaya penguatan hubungan dagang dengan Uni Eropa juga merupakan salah satu faktor alat tawar kita sehingga berhasil mengurangi rasio beban tarif dagang dari Washington dari 32% menjadi 19%.

Ketidakpastian sebagai Manifestasi Tarif Dagang AS
Jika kita mengacu pada konsep dasar pada studi Hubungan Internasional, maka kita akan menemukan bahwa sistem yang bersifat anarki akan memaksa aktor negara di dalamnya untuk selalu memastikan tercukupinya kebutuhan-kebutuhan dasar agar mereka selalu mampu untuk berdaulat. Asumsi ini didasarkan pada pengamatan bahwa sejatinya sistem internasional tidak akan memiliki badan-badan pemerintahan atau governing body yang dapat memberikan kepastian, ketentuan hukum, dan kesejahteraan aktor-aktor negara yang terdapat di dalamnya.

Hal ini menyebabkan hubungan interaksi yang terjadi pada antar aktor negara menjadi kompetitif dan dipenuhi oleh ketidakpastian. Maka dari itu, pendirian negara yang bersifat state-centric dapat dibenarkan dalam beberapa kondisi tertentu. Namun, pesan dari anarki sebagai sistem ini adalah kita sebagai masyarakat global yang modern tidak boleh berpasrah dan tunduk kepada sistem yang berlaku.

Justru, penekanannya terdapat pada bagaimana sebagai aktor negara kita harus bersama-sama mengurangi elemen-elemen anarki yang mampu muncul. Dengan pipihnya anarki, maka dorongan individualistis untuk bersikap egois dan self-centered pun akan turut merenggang. Sayangnya pesan ini tidak dapat beresonansi di negeri Paman Sam.

Amerika Serikat di bawah administrasi Trump secara sepihak sudah beberapa kali memutuskan atas revisi beban tarif dagang di seluruh dunia; tidak terkecuali kepada negara-negara dengan hubungan diplomatik yang baik seperti Kanada, Prancis, Inggris, Jepang, Korea, dan Australia. Gedung Putih seharusnya sadar bahwa pembebanan tarif dagang akan memiliki dampak negatif khususnya pada hubungan diplomatik mereka sendiri, karena umumnya pemberlakuan tarif akan menghasilkan balasan-balasan yang dapat bertransformasi menjadi masalah diplomatik.

Jika Indonesia justru melakukan retaliasi tarif kepada Amerika Serikat, ditakutkan hal ini akan menjadi norma yang umum untuk dilakukan pada hubungan dagang yang memiliki asas bebas tarif, terkhusus untuk regional Asia Tenggara.

Lalu, perubahan pada kebijakan tarif yang terjadi dalam waktu yang singkat akan beresonansi dengan tingginya ketidakpastian di sistem internasional–hal ini merupakan salah satu indikasi atas kembali dominannya elemen anarki dalam hubungan internasional. Perlu diingat, anarki dapat memaksa negara untuk bersikap individualistis dan egois dalam kerja sama internasional. Tentu saja, ini bukan hal yang kita inginkan untuk mengejar kedamaian dunia.

Pengingat untuk Indonesia
Jika kita bertolak kembali dengan pembahasan awal, kita dapat melihat bahwa banyak aktor negara sedang berusaha untuk menyeimbangkan pengaruh oleh Amerika Serikat dari tarif yang mereka berikan. Salah satu kesepakatan yang mengagetkan dunia adalah kesepakatan trilateral yang terjadi antara Jepang, China, dan Korea, untuk menghapus biaya tarif antar ketiga negara tersebut.

Hal ini cukup mengejutkan karena Jepang dan Korea pada umumnya memiliki kutub kepentingan geopolitik yang berkebalikan dengan China. Kesepakatan yang terkesan berada di luar kemungkinan ini sepertinya telah menginspirasi Indonesia untuk menggaet Uni Eropa sebagai rekan dagangnya.

Hubungan dagang dengan Uni Eropa melalui IE-CEPA dapat memberi ruang untuk kita agar tidak terlalu khawatir atas ketiadaan leverage negosiasi tarif dagang kita dengan Amerika Serikat di kemudian hari. Sebagai salah satu negara dengan perairan tersibuk di dunia, Indonesia hanya boleh sedikit berkompromi untuk tetap menjaga relevansinya sebagai aktor yang aktif dan berdaulat di kancah internasional.

Dengan kata lain, kunjungan luar negeri Presiden Prabowo memberikan gambaran bahwa Indonesia sadar atas agregat kekuasaan yang hadir antara Amerika Serikat dan Indonesia. Rasionalisasi yang dilakukan bukanlah dengan melakukan retaliasi penuh, namun dengan menghabiskan terlebih dahulu seluruh jalan alternatif yang ada sehingga kepentingan domestik tetap terpenuhi.

Retaliasi dianggap bukanlah jalan yang baik untuk dilakukan, namun bukan berarti kemudian Indonesia memasrahkan kepentingan kepada Gedung Putih. Lagipula, tidak akan ada aktor internasional apapun yang bisa memaksa Amerika Serikat untuk terus menetapkan tarif dagang sebesar 19% kepada Indonesia.

Washington bisa saja berubah arah dan pikiran–berorientasi pragmatis, sehingga menghasilkan kebijakan luar negeri yang berbeda pada waktu dan tempo yang singkat: hanya karena mereka memiliki kapasitas dan kemampuan untuk melakukan hal itu.