Syahganda Nainggolan: Pemerintah Perlu Negosiasi Ulang Kebijakan Tarif Trump
Kamis, 17 Juli 2025 - 13:21 WIB
loading...
A
A
A
Bagi Indonesia, tarif ini bukan sekadar angka. Tarif 19% ini langsung berdampak pada daya saing sektor-sektor industri padat karya seperti tekstil, alas kaki, furnitur, dan produk perikanan, yang proporsinya sebesar 38% dari total ekspor ke AS.
Kenaikan biaya akibat tarif akan memaksa banyak pelaku usaha untuk mengurangi produksi, menahan ekspansi, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini diperkirakan mengingat bahwa posisi ekspor Indonesia ke AS saat ini relatif lebih kecil dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam (20%) dan Meksiko (30%), sehingga secara teoritis masih terdapat ruang untuk mengambil pangsa pasar dari negara-negara tersebut.
Namun, peluang tersebut bersifat terbatas dan bersyarat. Tanpa peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, dan perbaikan struktur biaya, Indonesia tetap berisiko kalah bersaing meskipun tarifnya secara relatif lebih rendah.
“Kapasitas manufaktur domestik kita saat ini belum dirancang untuk ekspansi cepat di tengah ketidakpastian soal tarif dan menurunnya permintaan global. Jika tidak disertai dengan strategi industrialisasi jangka panjang, peluang tersebut dapat berubah menjadi tekanan baru, terutama dalam bentuk persaingan biaya tenaga kerja, ketergantungan pada bahan baku impor, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global, dan tentunya ini akan memperlambat target pencapaian pertumbuhan 8 persen sesuai janji politik Prabowo kepada rakyat Indonesia,” kata Syahganda.
Lebih jauh lagi, kebijakan sepihak soal tarif barang impor 0 persen dari Amerika ini tidak selaras dengan agenda industrialisasi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Visi Indonesia Emas 2045 menekankan pentingnya membangun basis industri yang berdaya saing global dan memiliki kemandirian teknologi.
Namun, dengan bebasnya produk industri AS masuk ke Indonesia, ada potensi percepatan dominasi produk impor dari AS, yang termasuk sektor otomotif, pertanian, sampai energi. “Bagi industri nasional yang tengah berada dalam tahap penguatan kapasitas dan daya saing, struktur perdagangan yang timpang seperti ini dapat memperlambat proses akumulasi teknologi dan melemahkan potensi tumbuhnya basis manufaktur yang mandiri. Hal ini dapat menekan pelaku usaha lokal sehingga ruang bagi industrialisasi nasional pun semakin menyempit,” ujarnya.
Oleh karena itu, Great Institute menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dengan AS dengan regulasi yang transparan, terdokumentasi dengan baik, serta penuh dengan perhitungan ekonomi yang menguntungkan kita. “Kami mendukung Presiden Prabowo untuk bernegosiasi lebih lanjut dengan Presiden Trump untuk mencapai tarif resiprokal yang lebih rendah dan adil, serta mendokumentasikan tiap kesepakatan dengan jelas transparan demi komitmen bersama dan iklim usaha yang lebih baik,” pungkasnya.
Kenaikan biaya akibat tarif akan memaksa banyak pelaku usaha untuk mengurangi produksi, menahan ekspansi, bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja. Hal ini diperkirakan mengingat bahwa posisi ekspor Indonesia ke AS saat ini relatif lebih kecil dibandingkan negara pesaing seperti Vietnam (20%) dan Meksiko (30%), sehingga secara teoritis masih terdapat ruang untuk mengambil pangsa pasar dari negara-negara tersebut.
Namun, peluang tersebut bersifat terbatas dan bersyarat. Tanpa peningkatan produktivitas, efisiensi logistik, dan perbaikan struktur biaya, Indonesia tetap berisiko kalah bersaing meskipun tarifnya secara relatif lebih rendah.
“Kapasitas manufaktur domestik kita saat ini belum dirancang untuk ekspansi cepat di tengah ketidakpastian soal tarif dan menurunnya permintaan global. Jika tidak disertai dengan strategi industrialisasi jangka panjang, peluang tersebut dapat berubah menjadi tekanan baru, terutama dalam bentuk persaingan biaya tenaga kerja, ketergantungan pada bahan baku impor, dan ketidakpastian kebijakan perdagangan global, dan tentunya ini akan memperlambat target pencapaian pertumbuhan 8 persen sesuai janji politik Prabowo kepada rakyat Indonesia,” kata Syahganda.
Lebih jauh lagi, kebijakan sepihak soal tarif barang impor 0 persen dari Amerika ini tidak selaras dengan agenda industrialisasi nasional yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo. Visi Indonesia Emas 2045 menekankan pentingnya membangun basis industri yang berdaya saing global dan memiliki kemandirian teknologi.
Namun, dengan bebasnya produk industri AS masuk ke Indonesia, ada potensi percepatan dominasi produk impor dari AS, yang termasuk sektor otomotif, pertanian, sampai energi. “Bagi industri nasional yang tengah berada dalam tahap penguatan kapasitas dan daya saing, struktur perdagangan yang timpang seperti ini dapat memperlambat proses akumulasi teknologi dan melemahkan potensi tumbuhnya basis manufaktur yang mandiri. Hal ini dapat menekan pelaku usaha lokal sehingga ruang bagi industrialisasi nasional pun semakin menyempit,” ujarnya.
Oleh karena itu, Great Institute menyarankan kepada pemerintah untuk melakukan negosiasi ulang dengan AS dengan regulasi yang transparan, terdokumentasi dengan baik, serta penuh dengan perhitungan ekonomi yang menguntungkan kita. “Kami mendukung Presiden Prabowo untuk bernegosiasi lebih lanjut dengan Presiden Trump untuk mencapai tarif resiprokal yang lebih rendah dan adil, serta mendokumentasikan tiap kesepakatan dengan jelas transparan demi komitmen bersama dan iklim usaha yang lebih baik,” pungkasnya.
Lihat Juga :
