Tembok Pelindung Riza Chalid Bisa Ditembus, Pakar Hukum Apresiasi Kejagung
Jum'at, 11 Juli 2025 - 13:32 WIB
loading...
Pakar Hukum Unila, Hieronymus Soerja Tisnanta mengapresiasi langkah Kejagung menetapkan sembilan tersangka baru kasus dugaan korupsi di Pertamina. Foto/Dok.SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Pakar Hukum Universitas Lampung (Unila), Hieronymus Soerjatisnanta mengapresiasi langkah Kejaksaan Agung (Kejagung) yang menetapkan sembilan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi di Pertamina. Ia juga menilai Kejagung sudah punya keyakinan bisa menembus tembok yang membackingi tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah, M Riza Chalid (MRC).
Tantangan yang akan dihadapi Kejagung bukan barang bukti tetapi persoalan politik. Doktor pengajar Fakultas Hukum Unila yang biasa disapa Tisna ini, mengatakan, Kejagung pasti sudah melihat latar belakang MRC yang punya backing kuat, sehingga ketika mereka menetapkannya sebagai tersangka pasti sudah punya pertimbangan tentang langkah yang akan mereka lakukan.
Baca juga: Ini Peran Riza Chalid Dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina
“Pertama terkait dengan bukti. Kejaksaan mudah mendapatkan bukti untuk penetapan tersangka. Problemnya adalah problem politik,” kata Tisna, Jumat (11/7/2025).
Hal ini disampaikan Tisna menanggapi langkah Kejagung yang penetapan MCH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang. Namun MCH belum ditahan karena posisinya masih berada di Singapura.
Ketika berani penetapkan MRC sebagai tersangka, menurut Tisna, ini merupakan pertaruhan besar. Bukan terkait alat bukti tetapi justru politik.
“Namun sepertinya kejagung punya keyakinan bisa menembus tembok besar yang memagari MRC. Tembok ini akan jebol dengan komitmen pemerintah, khususnya presiden,” ungkapnya.
Baca juga: Buru Riza Chalid, Kejagung Libatkan Perwakilan Jaksa Indonesia di Singapura
Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, menurut Tisna, seharusnya MRC menerima sanksi. “Kalau dulu Petral dibubarkan dan memunculkan pemain baru, dan tidak ada tindakan hukum. Kalau sekarang ada tindakan hukum dengan penetapan MRC sebagai tersangka, saya melihat sebagai komitmen kejagung sebagai lembaga negara yang punya kewenangan menegakkan hukum.
Meski demikian, Tisna melihat perlunya publik mengawal dan mendukung Kejagung. Jangan sampai setelah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum MRC malah menghilang.
Dukungan publik dalam kasus ini sangat penting. Ia mengingatkannya dengan kasus dugaan suap Marcella dalam perkara CPO. Dalam perkara ini, Marcella membangun opini publik yang dibayar pelaku tindak pidana.
“Ini sebuah bentuk perlawanan dari para koruptor. Nah, MRC punya kemampuan untuk itu (melakukan hal yang sama),” jelas Tisna.
Pengawalan semua lini elemen masyarakat dalam kasus MRC sangat diperlukan.
“Persoalannya sipil society sepertinya juga adem ayem. Padahal penetapan MRC ini kan luar biasa. Hal yang penting bagaimana komitmen kejaksaan ini bisa kita jaga,” ungkapnya.
Tantangan yang akan dihadapi Kejagung bukan barang bukti tetapi persoalan politik. Doktor pengajar Fakultas Hukum Unila yang biasa disapa Tisna ini, mengatakan, Kejagung pasti sudah melihat latar belakang MRC yang punya backing kuat, sehingga ketika mereka menetapkannya sebagai tersangka pasti sudah punya pertimbangan tentang langkah yang akan mereka lakukan.
Baca juga: Ini Peran Riza Chalid Dalam Kasus Korupsi Minyak Mentah Pertamina
“Pertama terkait dengan bukti. Kejaksaan mudah mendapatkan bukti untuk penetapan tersangka. Problemnya adalah problem politik,” kata Tisna, Jumat (11/7/2025).
Hal ini disampaikan Tisna menanggapi langkah Kejagung yang penetapan MCH sebagai tersangka kasus dugaan korupsi minyak mentah dan produk kilang. Namun MCH belum ditahan karena posisinya masih berada di Singapura.
Ketika berani penetapkan MRC sebagai tersangka, menurut Tisna, ini merupakan pertaruhan besar. Bukan terkait alat bukti tetapi justru politik.
“Namun sepertinya kejagung punya keyakinan bisa menembus tembok besar yang memagari MRC. Tembok ini akan jebol dengan komitmen pemerintah, khususnya presiden,” ungkapnya.
Baca juga: Buru Riza Chalid, Kejagung Libatkan Perwakilan Jaksa Indonesia di Singapura
Jika sudah ditetapkan sebagai tersangka, menurut Tisna, seharusnya MRC menerima sanksi. “Kalau dulu Petral dibubarkan dan memunculkan pemain baru, dan tidak ada tindakan hukum. Kalau sekarang ada tindakan hukum dengan penetapan MRC sebagai tersangka, saya melihat sebagai komitmen kejagung sebagai lembaga negara yang punya kewenangan menegakkan hukum.
Meski demikian, Tisna melihat perlunya publik mengawal dan mendukung Kejagung. Jangan sampai setelah ditetapkan sebagai tersangka, proses hukum MRC malah menghilang.
Dukungan publik dalam kasus ini sangat penting. Ia mengingatkannya dengan kasus dugaan suap Marcella dalam perkara CPO. Dalam perkara ini, Marcella membangun opini publik yang dibayar pelaku tindak pidana.
“Ini sebuah bentuk perlawanan dari para koruptor. Nah, MRC punya kemampuan untuk itu (melakukan hal yang sama),” jelas Tisna.
Pengawalan semua lini elemen masyarakat dalam kasus MRC sangat diperlukan.
“Persoalannya sipil society sepertinya juga adem ayem. Padahal penetapan MRC ini kan luar biasa. Hal yang penting bagaimana komitmen kejaksaan ini bisa kita jaga,” ungkapnya.
(shf)
Lihat Juga :
