Abrasi Ancam Wilayah Perbatasan RI-Malaysia, Herzaky Bakal Perjuangkan Pembangunan Pengaman Pantai
Kamis, 10 Juli 2025 - 21:32 WIB
loading...
Stafsus Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra meninjau langsung lokasi terdampak abrasi di perbatasan Indonesia-Malaysia di Kalbar. Foto/istimewa
A
A
A
KALBAR - Abrasi yang melanda bibir pantai Desa Matang Danau, Kecamatan Paloh, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, cukup mengkhawatirkan. Pasalnya dampak dari abrasi yang diperparah oleh perubahan iklim (climate change) itu mengancam jalan poros utama maupun lahan pertanian yang bisa mengganggu swasembada pangan di Kalimantan Barat (Kalbar).
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Matang Danau, Halipi dan Camat Paloh Budi Susanto saat Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra meninjau langsung lokasi terdampak abrasi, Rabu-Kamis, 9-10 Juli 2025.
Perjalanan darat sekitar tujuh jam dari Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat tak menyurutkan langkah Herzaky untuk menyerap aspirasi warga di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut.
Baca juga: Cagah Abrasi Kalteng, GAPKI Kelola 50 Hektar Lahan Mangrove
Pasalnya, jika tidak segera ditangani, bukan hanya sawah yang hilang, melainkan juga sumber penghidupan ribuan jiwa. Menurut keterangan warga setempat setiap tahunnya abrasi mengikis 5-8 meter. Tak hanya itu, salah satu jembatan juga sempat ambruk diterjang ombak.
Herzaky pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau yang terbukti berdampak positif untuk masyarakat.
Baca juga: Seminar Nasional Uhamka Tekankan Kesehatan Mental Gen Z Akibat Krisis Iklim
“Kondisi di sini sudah sangat darurat. Abrasi menggerus 5 hingga 8 meter pantai setiap tahunnya, dan itu mengancam jalan poros utama yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan. Bahkan dulu ada lapangan bola, sekarang sudah habis tergerus laut,” ujar Kepala Desa Matang Danau, Halipi saat menyampaikan kepada Herzaky.
Herzaky menyebutkan, saat ini masih terdapat sekitar 400–450 meter garis pantai yang belum mendapatkan penanganan, dan belum tercakup dalam perencanaan tahun berjalan. Namun, pemerintah akan berupaya mendorong percepatannya, mengingat urgensinya yang tinggi dan dampaknya yang sangat luas.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan soal keselamatan warga. Menko Infrastruktur AHY seringkali menyampaikan, manfaat pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh semua. Desa ini, di ujung Kalimantan Barat, dekat perbatasan dengan negara lain, merupakan beranda, wajah negeri kita,” katanya.
“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. Beliau juga menegaskan, sesuai dengan Asta Cita, pembangunan itu harus kita mulai dari desa. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Menteri PU, Pak Dody Hanggodo. Beliau punya komitmen penuh dalam mewujudkan infrastruktur yang berperan penting dalam swasembada pangan,” tambah Herzaky.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I sendiri telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023, melanjutkan segmen awal yang dibangun pada 2021. Namun, sebagian besar garis pantai di Matang Danau masih sangat rawan.
Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas sudah dilakukan bertahap sejak 2020, dengan total panjang mendekati lima kilometer, termasuk di Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran.
“Struktur yang kami gunakan berukuran besar, 80x80x80 cm, dengan berat satu ton per unit. Pengerjaan dilakukan langsung di lokasi (onsite), sehingga juga bisa menyerap tenaga kerja lokal,” ujar Rusly.
Dampak positif dari pembangunan pengamanan pantai tersebut diantaranya adalah terselamatkannya beberapa lahan pertanian, dan kawasan ini mulai menarik minat wisata karena panorama pesisirnya.
“Kalau pengaman pantai dilanjutkan, bukan hanya sawah yang aman, melainkan kawasan ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata,” tutur Kepala Desa Matang Danau Halipi.
Halipi menyebut jika pembangunan tidak dilanjutkan tahun ini, jalan poros bahkan rumah warga berisiko besar terputus dan hanyut ke laut.
"Kami berharap, dengan kedatangan Bapak Staf Khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, keinginan masyarakat Matang Danau ini dapat diakomodir. Sebab, pembangunan pengaman abrasi pantai ini tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi kerusakan akibat abrasi, tetapi juga berpotensi menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ucapnya.
Camat Paloh, Budi Susanto, juga menegaskan pentingnya pembangunan lanjutan untuk melindungi masyarakat dan menyambung konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan pengaman pantai menyentuh tiga hal sekaligus, melindungi lingkungan, mendukung pariwisata, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ini harus jadi prioritas bersama,” ungkap Budi.
Peninjauan lapangan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib, unsur legislatif seperti Anggota DPRD Provinsi Kalbar M. Isa dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Sur’in, serta sejumlah tokoh masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Kepala Desa Matang Danau, Halipi dan Camat Paloh Budi Susanto saat Staf Khusus (Stafsus) Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Herzaky Mahendra Putra meninjau langsung lokasi terdampak abrasi, Rabu-Kamis, 9-10 Juli 2025.
Perjalanan darat sekitar tujuh jam dari Kota Pontianak, Ibu Kota Provinsi Kalimantan Barat tak menyurutkan langkah Herzaky untuk menyerap aspirasi warga di kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia tersebut.
Baca juga: Cagah Abrasi Kalteng, GAPKI Kelola 50 Hektar Lahan Mangrove
Pasalnya, jika tidak segera ditangani, bukan hanya sawah yang hilang, melainkan juga sumber penghidupan ribuan jiwa. Menurut keterangan warga setempat setiap tahunnya abrasi mengikis 5-8 meter. Tak hanya itu, salah satu jembatan juga sempat ambruk diterjang ombak.
Herzaky pun menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kelanjutan pembangunan pengaman pantai di Desa Matang Danau yang terbukti berdampak positif untuk masyarakat.
Baca juga: Seminar Nasional Uhamka Tekankan Kesehatan Mental Gen Z Akibat Krisis Iklim
“Kondisi di sini sudah sangat darurat. Abrasi menggerus 5 hingga 8 meter pantai setiap tahunnya, dan itu mengancam jalan poros utama yang menghubungkan beberapa desa dan kecamatan. Bahkan dulu ada lapangan bola, sekarang sudah habis tergerus laut,” ujar Kepala Desa Matang Danau, Halipi saat menyampaikan kepada Herzaky.
Herzaky menyebutkan, saat ini masih terdapat sekitar 400–450 meter garis pantai yang belum mendapatkan penanganan, dan belum tercakup dalam perencanaan tahun berjalan. Namun, pemerintah akan berupaya mendorong percepatannya, mengingat urgensinya yang tinggi dan dampaknya yang sangat luas.
“Ini bukan hanya soal infrastruktur, melainkan soal keselamatan warga. Menko Infrastruktur AHY seringkali menyampaikan, manfaat pembangunan infrastruktur harus dirasakan oleh semua. Desa ini, di ujung Kalimantan Barat, dekat perbatasan dengan negara lain, merupakan beranda, wajah negeri kita,” katanya.
“Sesuai dengan arahan Presiden Prabowo, pembangunan wilayah perbatasan harus menjadi prioritas. Beliau juga menegaskan, sesuai dengan Asta Cita, pembangunan itu harus kita mulai dari desa. Kami juga sudah komunikasi dengan Pak Menteri PU, Pak Dody Hanggodo. Beliau punya komitmen penuh dalam mewujudkan infrastruktur yang berperan penting dalam swasembada pangan,” tambah Herzaky.
Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan I sendiri telah membangun pengaman pantai sepanjang 275 meter pada 2023, melanjutkan segmen awal yang dibangun pada 2021. Namun, sebagian besar garis pantai di Matang Danau masih sangat rawan.
Kepala Satker BWS Kalimantan I, Rusly Effendi Hartono, menjelaskan bahwa pembangunan pengaman pantai di wilayah Kabupaten Sambas sudah dilakukan bertahap sejak 2020, dengan total panjang mendekati lima kilometer, termasuk di Matang Danau, Kalimantan, dan Tangaran.
“Struktur yang kami gunakan berukuran besar, 80x80x80 cm, dengan berat satu ton per unit. Pengerjaan dilakukan langsung di lokasi (onsite), sehingga juga bisa menyerap tenaga kerja lokal,” ujar Rusly.
Dampak positif dari pembangunan pengamanan pantai tersebut diantaranya adalah terselamatkannya beberapa lahan pertanian, dan kawasan ini mulai menarik minat wisata karena panorama pesisirnya.
“Kalau pengaman pantai dilanjutkan, bukan hanya sawah yang aman, melainkan kawasan ini bisa dikembangkan sebagai objek wisata,” tutur Kepala Desa Matang Danau Halipi.
Halipi menyebut jika pembangunan tidak dilanjutkan tahun ini, jalan poros bahkan rumah warga berisiko besar terputus dan hanyut ke laut.
"Kami berharap, dengan kedatangan Bapak Staf Khusus dari Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, keinginan masyarakat Matang Danau ini dapat diakomodir. Sebab, pembangunan pengaman abrasi pantai ini tidak hanya bermanfaat dalam mengurangi kerusakan akibat abrasi, tetapi juga berpotensi menumbuhkan ekonomi kreatif dan UMKM lokal yang dapat meningkatkan perekonomian masyarakat," ucapnya.
Camat Paloh, Budi Susanto, juga menegaskan pentingnya pembangunan lanjutan untuk melindungi masyarakat dan menyambung konektivitas antarwilayah.
“Pembangunan pengaman pantai menyentuh tiga hal sekaligus, melindungi lingkungan, mendukung pariwisata, dan memperkuat ekonomi masyarakat. Ini harus jadi prioritas bersama,” ungkap Budi.
Peninjauan lapangan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Seksi Pelaksanaan BWS Kalimantan I Adib, unsur legislatif seperti Anggota DPRD Provinsi Kalbar M. Isa dan Anggota DPRD Kabupaten Sambas Sur’in, serta sejumlah tokoh masyarakat.
(cip)
Lihat Juga :
