Podcast LSI Denny JA: Kepercayaan Publik kepada Kejagung Melampaui KPK dan Polri
Sabtu, 05 Juli 2025 - 19:20 WIB
loading...
A
A
A
LSI Denny JA merekomendasikan agar lembaga penegak hukum tidak menghindari sorotan digital, tetapi mengelolanya dengan akuntabilitas. Kanal-kanal resmi perlu diperkuat, jurnalis investigatif dilibatkan, dan komunikasi publik mesti responsif serta transparan.
Podcast juga menyoroti ketimpangan antara kekuatan simbolik Presiden Prabowo dan lemahnya performa institusi pelaksana hukum. “Presiden boleh karismatik, tapi jika lembaga hukum di bawahnya tidak dipercaya, maka pelaksanaan visi tinggal janji kosong,” katanya.
Kesenjangan ini memperlemah kapasitas negara dalam menegakkan keadilan. Di negara maju seperti Norwegia atau Finlandia, kepercayaan publik terhadap institusi hukum berada di atas 80%. Sedangkan di Indonesia masih di bawah 65%.
Terkait hal itu, LSI Denny JA memberikan tiga rekomendasi yakni, Reformasi sistem rekrutmen dan promosi berbasis meritokrasi. Kemudian, pengawasan independen untuk cegah impunitas. Terakhir kurikulum etika hukum dari sekolah hingga ASN.
Menurut Ardian Sopa, Kejaksaan harus berani lebih jauh memutus rantai oligarki hukum, bukan hanya menangkap pelaku di permukaan.
Kasus BTS Kominfo dan tambang timah hanyalah puncak gunung es. Di baliknya, ada pola sistemik korupsi, penindakan simbolik, impunitas, korupsi baru. Pola inilah yang harus dibongkar sampai akar.
Podcast juga menyoroti ketimpangan antara kekuatan simbolik Presiden Prabowo dan lemahnya performa institusi pelaksana hukum. “Presiden boleh karismatik, tapi jika lembaga hukum di bawahnya tidak dipercaya, maka pelaksanaan visi tinggal janji kosong,” katanya.
Kesenjangan ini memperlemah kapasitas negara dalam menegakkan keadilan. Di negara maju seperti Norwegia atau Finlandia, kepercayaan publik terhadap institusi hukum berada di atas 80%. Sedangkan di Indonesia masih di bawah 65%.
Terkait hal itu, LSI Denny JA memberikan tiga rekomendasi yakni, Reformasi sistem rekrutmen dan promosi berbasis meritokrasi. Kemudian, pengawasan independen untuk cegah impunitas. Terakhir kurikulum etika hukum dari sekolah hingga ASN.
Menurut Ardian Sopa, Kejaksaan harus berani lebih jauh memutus rantai oligarki hukum, bukan hanya menangkap pelaku di permukaan.
Kasus BTS Kominfo dan tambang timah hanyalah puncak gunung es. Di baliknya, ada pola sistemik korupsi, penindakan simbolik, impunitas, korupsi baru. Pola inilah yang harus dibongkar sampai akar.
(cip)
Lihat Juga :
