Anggota Komisi VII Soroti Truk ODOL dalam Insiden Tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya
Jum'at, 04 Juli 2025 - 22:56 WIB
loading...
Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono menyampaikan rasa duka atas insiden kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali. Foto/istimewa
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi VII DPR Bambang Haryo Soekartono (BHS), menyampaikan rasa duka dan keprihatinannya atas insiden kecelakaan Kapal Motor Penumpang (KMP) Tunu Pratama Jaya di Selat Bali pada, Kamis dini hari, 3 Juli 2025. Peristiwa tersebut menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
Sebelum kejadian, BHS yang hadir di pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada Selasa, 1 Juli 2025, telah menekankan kepada para pemangku kepentingan untuk menjaga kondisi angkutan penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk.
Ada beberapa poin yang disampaikan, mulai dari kecukupan kapasitas angkut hingga proteksi terhadap kapal-kapal bila terjadi emergency coastguard. BHS juga menyoroti soal pengawasan muatan berupa truk yang kelebihan ukuran dan beban (ODOL).
Baca juga: Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali
"Saya menekankan saat mereka akan berlayar harus dipastikan dari sisi kelaikan kapal maupun kondisi kapal setelah dimuati karena sering terjadi muatan truk overload yang tidak diketahui oleh nakhoda," kata BHS, Jumat (4/7/2025).
Saat pertemuan itu, BHS pun meminta muatan kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk harus Zero ODOL. Pasalnya saat ini musim gelombang laut dan cuaca buruk, sehingga muatan kapal tidak overload akibat truk ODOL.
Baca juga: Menhub Pantau Langsung Evakuasi KMP Tunu Pratama, KNKT Dikerahkan Investigasi
Komponen penyelamat, lanjut BHS, harus sudah siap di saat peak time atau waktu puncak muatan kapal. Respon time juga harus terukur jangan sampai tidak terukur bahkan baru hadir 3 sampai 4 jam setelah kejadian.
"Tentu, Ini sangat berbahaya di lautan yang arusnya kuat seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Bila terjadi kecelakaan penumpangnya bisa terpencar tidak terdeteksi. Perlu dibuat standardisasi respon time yang tidak boleh lebih dari 15 menit. Maka pangkalan dari coast guard Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) maupun pangkalan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini," katanya.
Kapoksi Komisi VII DPR ini menyebut, perlunya data muatan truk yang akan menggunakan transportasi penyeberangan harus akurat berdasarkan penimbangan truk di jembatan timbang.
Masalahnya, data berat muatan kendaraan truk tidak diberikan kepada operator kapal penyeberangan karena banyak jembatan timbang yang belum aktif dioperasikan di Jawa Timur dan bahkan jembatan timbang di terminal penyeberangan juga tidak difungsikan.
Padahal, kapal mempunyai satu keterbatasan kemampuan daya apung untuk menahan berat muatan terutama truk ODOL. Kelebihan bobot muatan bisa mengakibatkan kehabisan daya apung (displacement kapal) atau bahkan terjadi unstability atau stabilitas negatif akibat beban terlalu berat di atas truk.
Kondisi itu bisa mengakibatkan kapal terbalik dan ini sering terjadi di lintasan Ketapang Gilimanuk pada kapal-kapal yang beroperasi di dermaga LCM yang khusus mengangkut muatan berat. Sebelumya ada lima kecelakaan kapal yang tenggelam di sekitar dermaga LCM.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra ini menambahkan, Bali sangat identik dengan pariwisata. Pertistiwa kecelakaan bisa menjadikan citra buruk bagi dunia pariwisata karena sarana infrastruktur transportasi pendukungnya dianggap tidak aman dan kurang bisa menjamin keselamatan.
Diharapkan muatan truk di saat musim gelombang tinggi ini harus zero ODOL dan jembatan-jembatan timbang di sekitar pelabuhan penyeberangan harus bisa difungsikan.
BHS mengapresiasi kinerja dari coastguard KPLP yang hadir di lokasi tidak lebih dari 20 menit setelah kejadian, juga Basarnas yang hadir beberapa menit setelah KPLP. Tetapi sangat disayangkan, yang banyak menyelamatkan penumpang adalah nelayan
“Diharapkan, instansi pengamanan dan penyelamatan baik KPLP, Basarnas serta Bakamla dan Polair bisa bekerja sama maksimal untuk menemukan korban-korban dari kapal tersebut. Pemerintah bisa menyiapkan ruang tunggu crisis management center yang memberikan data informasi untuk para korban dan keluarganya yang bisa diakses 24 jam,” ucapnya.
Sebelum kejadian, BHS yang hadir di pelabuhan Ketapang Banyuwangi pada Selasa, 1 Juli 2025, telah menekankan kepada para pemangku kepentingan untuk menjaga kondisi angkutan penyeberangan di lintas Ketapang-Gilimanuk.
Ada beberapa poin yang disampaikan, mulai dari kecukupan kapasitas angkut hingga proteksi terhadap kapal-kapal bila terjadi emergency coastguard. BHS juga menyoroti soal pengawasan muatan berupa truk yang kelebihan ukuran dan beban (ODOL).
Baca juga: Tim SAR Gabungan Perluas Area Pencarian Korban Kapal Tenggelam di Selat Bali
"Saya menekankan saat mereka akan berlayar harus dipastikan dari sisi kelaikan kapal maupun kondisi kapal setelah dimuati karena sering terjadi muatan truk overload yang tidak diketahui oleh nakhoda," kata BHS, Jumat (4/7/2025).
Saat pertemuan itu, BHS pun meminta muatan kapal di lintas Ketapang-Gilimanuk harus Zero ODOL. Pasalnya saat ini musim gelombang laut dan cuaca buruk, sehingga muatan kapal tidak overload akibat truk ODOL.
Baca juga: Menhub Pantau Langsung Evakuasi KMP Tunu Pratama, KNKT Dikerahkan Investigasi
Komponen penyelamat, lanjut BHS, harus sudah siap di saat peak time atau waktu puncak muatan kapal. Respon time juga harus terukur jangan sampai tidak terukur bahkan baru hadir 3 sampai 4 jam setelah kejadian.
"Tentu, Ini sangat berbahaya di lautan yang arusnya kuat seperti di lintasan Ketapang-Gilimanuk. Bila terjadi kecelakaan penumpangnya bisa terpencar tidak terdeteksi. Perlu dibuat standardisasi respon time yang tidak boleh lebih dari 15 menit. Maka pangkalan dari coast guard Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) maupun pangkalan Basarnas harus dekat dengan kepadatan lalu lintas angkutan laut atau penyeberangan ini," katanya.
Kapoksi Komisi VII DPR ini menyebut, perlunya data muatan truk yang akan menggunakan transportasi penyeberangan harus akurat berdasarkan penimbangan truk di jembatan timbang.
Masalahnya, data berat muatan kendaraan truk tidak diberikan kepada operator kapal penyeberangan karena banyak jembatan timbang yang belum aktif dioperasikan di Jawa Timur dan bahkan jembatan timbang di terminal penyeberangan juga tidak difungsikan.
Padahal, kapal mempunyai satu keterbatasan kemampuan daya apung untuk menahan berat muatan terutama truk ODOL. Kelebihan bobot muatan bisa mengakibatkan kehabisan daya apung (displacement kapal) atau bahkan terjadi unstability atau stabilitas negatif akibat beban terlalu berat di atas truk.
Kondisi itu bisa mengakibatkan kapal terbalik dan ini sering terjadi di lintasan Ketapang Gilimanuk pada kapal-kapal yang beroperasi di dermaga LCM yang khusus mengangkut muatan berat. Sebelumya ada lima kecelakaan kapal yang tenggelam di sekitar dermaga LCM.
Anggota Dewan Pakar DPP Gerindra ini menambahkan, Bali sangat identik dengan pariwisata. Pertistiwa kecelakaan bisa menjadikan citra buruk bagi dunia pariwisata karena sarana infrastruktur transportasi pendukungnya dianggap tidak aman dan kurang bisa menjamin keselamatan.
Diharapkan muatan truk di saat musim gelombang tinggi ini harus zero ODOL dan jembatan-jembatan timbang di sekitar pelabuhan penyeberangan harus bisa difungsikan.
BHS mengapresiasi kinerja dari coastguard KPLP yang hadir di lokasi tidak lebih dari 20 menit setelah kejadian, juga Basarnas yang hadir beberapa menit setelah KPLP. Tetapi sangat disayangkan, yang banyak menyelamatkan penumpang adalah nelayan
“Diharapkan, instansi pengamanan dan penyelamatan baik KPLP, Basarnas serta Bakamla dan Polair bisa bekerja sama maksimal untuk menemukan korban-korban dari kapal tersebut. Pemerintah bisa menyiapkan ruang tunggu crisis management center yang memberikan data informasi untuk para korban dan keluarganya yang bisa diakses 24 jam,” ucapnya.
(cip)
Lihat Juga :
