Mendagri Masih Kaji Putusan MK soal Pemisahan Pemilu Nasional dan Lokal
Rabu, 02 Juli 2025 - 16:36 WIB
loading...
Mendagri Tito Karnavian menyampaikan pemerintah masih dalam posisi mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal. Foto/Istimewa
A
A
A
JAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyampaikan, pemerintah masih dalam posisi mengkaji putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memisahkan Pemilu Nasional dan Pemilu Lokal . Ia berkata, pemerintah akan menggelar rapat sebelum menyikapi putusan tersebut.
"Kita masih mengkaji. Nanti akan kami rapatkan antarpemerintah dulu," kata Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Tito mengatakan, pemerintah akan menggelar rapat lintas kementerian seperti Kemensetneg, Kementerian Hukum , Menko Kumham, dan Menko Polkam.
Baca Juga: Dampak Pemilu Nasional-Pemilu Lokal Dipisah dan Cara Mengatasinya
"Ini menyangkut masalah politik dan aturan kepemiluan, aturan kepilkadaan. Kita tentu membahas nanti tentang keputusan itu sendiri," kata Tito.
Tito menambahkan, "Apakah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, termasuk konstitusi dan analisis dampak positif-negatifnya. Dan apa kira-kira akan kita lakukan ke depan."
Setelah itu, kata Tito, pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR RI. "Baru kita akan komunikasi dan koordinasi dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang," pungkasnya.
"Kita masih mengkaji. Nanti akan kami rapatkan antarpemerintah dulu," kata Tito saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (2/7/2025).
Tito mengatakan, pemerintah akan menggelar rapat lintas kementerian seperti Kemensetneg, Kementerian Hukum , Menko Kumham, dan Menko Polkam.
Baca Juga: Dampak Pemilu Nasional-Pemilu Lokal Dipisah dan Cara Mengatasinya
"Ini menyangkut masalah politik dan aturan kepemiluan, aturan kepilkadaan. Kita tentu membahas nanti tentang keputusan itu sendiri," kata Tito.
Tito menambahkan, "Apakah sesuai dengan aturan-aturan yang ada, termasuk konstitusi dan analisis dampak positif-negatifnya. Dan apa kira-kira akan kita lakukan ke depan."
Setelah itu, kata Tito, pemerintah akan berkoordinasi dengan DPR RI. "Baru kita akan komunikasi dan koordinasi dengan DPR sebagai pembentuk undang-undang," pungkasnya.
Lihat Juga :
