Dorong Restorasi Hutan, FKKM Luncurkan Panduan Kerangka Kerja Perbaikan Sosial
Jum'at, 13 Juni 2025 - 06:40 WIB
loading...
FKKM meluncurkan Panduan Penerapan Kerangka Kerja Perbaikan Sosial (Remedy Framework) dari Forest Stewardship Council (FSC) di Jakarta, Rabu (12/6/2025). Foto/Dok. SindoNews
A
A
A
JAKARTA - Forum Komunikasi Kehutanan Masyarakat (FKKM) resmi meluncurkan Panduan Penerapan Kerangka Kerja Perbaikan Sosial (Remedy Framework) dari Forest Stewardship Council (FSC), di Jakarta, Rabu (11/6/2025). Remedy Framework FSC adalah salah satu kebijakan strategis baru lembaga pengembang sertifikasi hutan FSC.
Dirancang sebagai mekanisme sistematis untuk memulihkan kerusakan sosial dan lingkungan akibat aktivitas kehutanan di masa lalu. Terutama di kawasan yang sebelumnya mengalami konversi hutan alam atau berdampak pada hak masyarakat. Baca juga: Satu Peta Kehutanan Jamin Kepastian Hukum dan Dorong Investasi
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengingatkan ekosistem usaha kehutanan yang sehat dinilai berperan penting dalam mewujudkan pemanfaatan hutan yang adil, berkelanjutan. Juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta generasi mendatang.
Dia menjelaskan pemerintah memiliki kebijakan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan, salah satunya dengan menjamin terbentuknya ekosistem usaha yang kondusif dan inovatif. Menurutnya, usaha besar dan kecil harus bisa saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
"Ekosistem usaha yang sehat akan menciptakan peluang ekonomi sekaligus menjamin penghidupan masyarakat sekitar hutan," kata dia dalam sambutan yang disampaikan melalui tayangan video.
Direktur Teknis FSC Indonesia, Hartono Prabowo menjelaskan, Remedy Framework memungkinkan perusahaan yang terdampak dan terpengaruh kebijakan konversi FSC, khususnya terkait cutoff date 1994, kembali memenuhi syarat sertifikasi melalui serangkaian tindakan restoratif, baik secara ekologis maupun sosial. “Remedy bukan soal kembali ke masa lalu, tetapi membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo menambahkan, Remedy Framework FSC membuka peluang bagi pengembang hutan tanaman untuk memperoleh sertifikasi, yang sebelumnya terkendala kebijakan konversi. “Panduan ini memberikan interpretasi operasional yang relevan dan aplikatif terhadap dokumen global FSC, sekaligus mendorong penyelesaian konflik tenurial dan perluasan area rehabilitasi,” jelasnya.
Dirancang sebagai mekanisme sistematis untuk memulihkan kerusakan sosial dan lingkungan akibat aktivitas kehutanan di masa lalu. Terutama di kawasan yang sebelumnya mengalami konversi hutan alam atau berdampak pada hak masyarakat. Baca juga: Satu Peta Kehutanan Jamin Kepastian Hukum dan Dorong Investasi
Dirjen Pengelolaan Hutan Lestari Kementerian Kehutanan Laksmi Wijayanti mengingatkan ekosistem usaha kehutanan yang sehat dinilai berperan penting dalam mewujudkan pemanfaatan hutan yang adil, berkelanjutan. Juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta generasi mendatang.
Dia menjelaskan pemerintah memiliki kebijakan untuk terus memperbaiki tata kelola kehutanan, salah satunya dengan menjamin terbentuknya ekosistem usaha yang kondusif dan inovatif. Menurutnya, usaha besar dan kecil harus bisa saling melengkapi, bukan saling meniadakan.
"Ekosistem usaha yang sehat akan menciptakan peluang ekonomi sekaligus menjamin penghidupan masyarakat sekitar hutan," kata dia dalam sambutan yang disampaikan melalui tayangan video.
Direktur Teknis FSC Indonesia, Hartono Prabowo menjelaskan, Remedy Framework memungkinkan perusahaan yang terdampak dan terpengaruh kebijakan konversi FSC, khususnya terkait cutoff date 1994, kembali memenuhi syarat sertifikasi melalui serangkaian tindakan restoratif, baik secara ekologis maupun sosial. “Remedy bukan soal kembali ke masa lalu, tetapi membangun masa depan yang lebih baik,” ujarnya.
Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Hutan Indonesia (APHI), Indroyono Soesilo menambahkan, Remedy Framework FSC membuka peluang bagi pengembang hutan tanaman untuk memperoleh sertifikasi, yang sebelumnya terkendala kebijakan konversi. “Panduan ini memberikan interpretasi operasional yang relevan dan aplikatif terhadap dokumen global FSC, sekaligus mendorong penyelesaian konflik tenurial dan perluasan area rehabilitasi,” jelasnya.
Lihat Juga :
