Bahlil Tindak Tambang Nikel di Raja Ampat, Abdul Rahman: Bukti Keberpihakan Rakyat
Senin, 09 Juni 2025 - 13:40 WIB
loading...
Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi menyatakan penghentian sementara PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat merupakan bentuk keberpihakan rakyat. Foto: Ist
A
A
A
JAKARTA - Menteri ESDM Bahlil Lahadalia telah menghentikan sementara kegiatan operasi PT GAG Nikel di Pulau Gag, Kabupaten Raja Ampat . Penghentian ini bentuk keberpihakan rakyat sekaligus menindaklanjuti pengaduan masyarakat terkait dampak pertambangan terhadap kawasan wisata di Raja Ampat.
Menurut Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi, sebenarnya izin tambang tersebut bukan terbit di masa kepemimpinan Bahlil. “Sayangnya, narasi yang dikembangkan seolah-olah Bahlil adalah pihak yang menerbitkan izin. Padahal, faktanya justru beliau yang mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas tambang yang ditolak masyarakat. Ini bukti keberpihakan beliau terhadap suara rakyat dan kelestarian lingkungan,” ujarnya, Senin (9/6/2025).
Baca juga: DPR: Belum Semua Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Ditindak Pemerintah
Abdul menjelaskan, dua langkah Bahlil di sektor migas seperti meningkatkan target lifting minyak hingga 1 juta barel per hari dan mengalihkan sumber impor minyak dari Singapura merupakan keputusan strategis yang tak bisa dihindari jika Indonesia ingin mandiri energi.
“Kedua kebijakan ini jelas mengganggu kenyamanan pelaku impor dan mereka yang selama ini menikmati rantai pasok energi yang tertutup dan tidak efisien,” ucapnya.
Di sektor minerba, Bahlil menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan membuka kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku UMKM dan ormas keagamaan.
“Komitmennya untuk terus mendorong hilirisasi mineral meskipun menghadapi tekanan dari negara-negara maju menjadi bukti konsistensi dalam memperkuat nilai tambah dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam bidang kelistrikan, program pemerataan listrik yang digagas Bahlil dinilai sebagai upaya konkret menghadirkan keadilan energi. “Pemerintah tak boleh lagi membiarkan ketimpangan akses listrik antara barat dan timur Indonesia. Dan Bahlil memulai langkah penting itu,” kata Abdul.
Dia melihat Bahlil saat ini fokus menjalankan amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita yakni meraih kedaulatan energi nasional.
“Menurut saya, perintah Presiden Prabowo yang dijalankan Menteri ESDM adalah tidak mundur dan tetap maju sebagaimana Asta Cita untuk meraih kedaulatan energi. Dia tidak sedang mencari aman seperti yang dituduhkan, tapi justru memperjuangkan masa depan. Partai Golkar mendukung penuh arah ini dan siap mengawalnya,” ujar Abdul.
Menurut Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi DPP Partai Golkar Abdul Rahman Farisi, sebenarnya izin tambang tersebut bukan terbit di masa kepemimpinan Bahlil. “Sayangnya, narasi yang dikembangkan seolah-olah Bahlil adalah pihak yang menerbitkan izin. Padahal, faktanya justru beliau yang mengambil langkah tegas dengan menghentikan aktivitas tambang yang ditolak masyarakat. Ini bukti keberpihakan beliau terhadap suara rakyat dan kelestarian lingkungan,” ujarnya, Senin (9/6/2025).
Baca juga: DPR: Belum Semua Perusahaan Tambang Nikel di Raja Ampat Ditindak Pemerintah
Abdul menjelaskan, dua langkah Bahlil di sektor migas seperti meningkatkan target lifting minyak hingga 1 juta barel per hari dan mengalihkan sumber impor minyak dari Singapura merupakan keputusan strategis yang tak bisa dihindari jika Indonesia ingin mandiri energi.
“Kedua kebijakan ini jelas mengganggu kenyamanan pelaku impor dan mereka yang selama ini menikmati rantai pasok energi yang tertutup dan tidak efisien,” ucapnya.
Di sektor minerba, Bahlil menunjukkan keberpihakan nyata kepada rakyat dengan membuka kepemilikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) bagi pelaku UMKM dan ormas keagamaan.
“Komitmennya untuk terus mendorong hilirisasi mineral meskipun menghadapi tekanan dari negara-negara maju menjadi bukti konsistensi dalam memperkuat nilai tambah dalam negeri dan menciptakan lapangan kerja,” ujarnya.
Dalam bidang kelistrikan, program pemerataan listrik yang digagas Bahlil dinilai sebagai upaya konkret menghadirkan keadilan energi. “Pemerintah tak boleh lagi membiarkan ketimpangan akses listrik antara barat dan timur Indonesia. Dan Bahlil memulai langkah penting itu,” kata Abdul.
Dia melihat Bahlil saat ini fokus menjalankan amanat besar dari Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam Asta Cita yakni meraih kedaulatan energi nasional.
“Menurut saya, perintah Presiden Prabowo yang dijalankan Menteri ESDM adalah tidak mundur dan tetap maju sebagaimana Asta Cita untuk meraih kedaulatan energi. Dia tidak sedang mencari aman seperti yang dituduhkan, tapi justru memperjuangkan masa depan. Partai Golkar mendukung penuh arah ini dan siap mengawalnya,” ujar Abdul.
(jon)
Lihat Juga :
