Golkar Sebut Kebijakan Bahlil Prorakyat dalam Tambang Nikel di Raja Ampat
Sabtu, 07 Juni 2025 - 19:37 WIB
loading...
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia saat akan menunaikan salat Iduladha di Masjid Ainul Hikmah, Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta Barat, Jumat (6/6/2025). Foto/Danandaya Arya Putra
A
A
A
JAKARTA - Ketua Fraksi Partai Golkar DPR Sarmuji mendukung penuh kebijakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia . Kebijakan-kebijakan Bahlil dinilai berpihak kepada rakyat dan membuka peluang bagi sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk ikut serta dalam pengelolaan pertambangan.
“Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Sarmuji, Sabtu (7/6/2025).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu mengatakan, sektor pertambangan nasional selama ini cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.
Baca juga: Golkar: Kelestarian Raja Ampat Prioritas, Pemerintah Hentikan Sementara Tambang Nikel
Hal tersebut, kata dia, telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri. “Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.
“Kami menilai kebijakan ini adalah wujud nyata keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil. UMKM harus mendapat akses yang lebih besar, dan kebijakan Menteri Bahlil sudah membuktikan bahwa negara hadir untuk mereka,” kata Sarmuji, Sabtu (7/6/2025).
Sekretaris Jenderal Partai Golkar itu mengatakan, sektor pertambangan nasional selama ini cenderung didominasi oleh perusahaan-perusahaan besar. Kebijakan yang berlaku sebelumnya lebih banyak menguntungkan kepentingan korporasi, bahkan membuka ruang lebar bagi kepentingan asing melalui kebijakan impor dan lainnya.
Baca juga: Golkar: Kelestarian Raja Ampat Prioritas, Pemerintah Hentikan Sementara Tambang Nikel
Hal tersebut, kata dia, telah lama menjadi keluhan banyak pihak, terutama pelaku UMKM yang hanya menjadi penonton di negeri sendiri. “Kebijakan baru ini adalah koreksi penting agar mereka juga bisa menjadi pemain utama di sektor pertambangan nasional,” ujarnya.
Lihat Juga :
