Golkar Sebut Kebijakan Bahlil Prorakyat dalam Tambang Nikel di Raja Ampat

Sejak menjabat sebagai Menteri ESDM Bahlil Lahadalia mengambil langkah berani dengan memperkenalkan kebijakan yang lebih populis. Salah satunya adalah keterlibatan UMKM dalam pengelolaan tambang, sehingga mereka yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang partisipasi yang lebih besar.

Hal tersebut menjadi angin segar bagi perekonomian nasional dan mendukung pemerataan kesejahteraan. Bahlil juga mencabut Izin Usaha Pertambangan (IUP) besar yang selama ini ditelantarkan dan berencana membaginya kepada UMKM, terutama yang berasal dari daerah setempat.

Langkah tersebut dianggap memperkuat keberpihakan pemerintah terhadap pelaku usaha lokal dan memastikan bahwa potensi sumber daya alam dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan rakyat. Sarmuji menilai kebijakan Bahlil adalah terobosan yang selama ini dirindukan rakyat.

“Kebijakan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia adalah langkah maju untuk mendistribusikan kesejahteraan secara lebih adil. Ini menunjukkan bahwa negara hadir untuk rakyat, bukan hanya untuk segelintir pengusaha besar,” imbuhnya.

Sarmuji menyoroti bahwa mafia impor minyak yang selama ini diuntungkan oleh kebijakan sebelumnya juga ikut menyerang Bahlil. “Mafia impor minyak yang menikmati rente besar juga merasa terancam dengan kebijakan Bahlil yang berusaha menaikkan lifting migas. Mereka ikut menunggangi narasi-narasi miring untuk menggoyang kebijakan yang sebenarnya berpihak pada rakyat,” jelasnya.

Dia melanjutkan, di tengah langkah-langkah progresif menteri Bahlil, para pengusaha ‘hitam’ yang dirugikan oleh kebijakan ini justru melawan balik dengan berbagai cara. Dia menambahkan, mereka bahkan menumpangi isu-isu yang sebenarnya bukan kesalahan Bahlil untuk menggiring opini publik.