Jabatan Ketum dan Sekjen Partai Politik Perlu Dibatasi Satu Periode

JAKARTA - Negara perlu melakukan pembatasan masa jabatan ketua umum dan sekretaris jenderal partai politik menjadi hanya satu periode (5 tahun) untuk menghindari terjadinya "kepemilikan" partai politik oleh satu orang atau oleh keluarga. Diketahui, di era Reformasi sejak tahun 1998 hingga saat ini ternyata justru melahirkan entitas partai politik yang cenderung dikuasai oleh keluarga.

Hal itu disampaikan Sri Harjono, penulis buku "Pergerakan Menuju Pembaharuan Nusantara" pada acara bedah buku tersebut di Gedung UC Kampus Universitas Gadjah Mada ( UGM ) Yogyakarta, Minggu (1/6/2025), yang juga disiarkan secara daring. Hadir sebagai pembahas bedah buku tersebut Wasingabu Zakiyah dan Prof Agus Supriyanto.

Harjono mengutarakan, sistem kepartaian di Indonesia dalam praktiknya telah menjauh dari prinsip-prinsip negara demokrasi. Partai politik telah berubah menjadi semacam aset pribadi bagi ketua umum partai politik untuk mendapatkan jatah kekuasaan dalam pengelolaan negara baik di eksekutif, legislatif, maupun yudikatif.

Baca Juga: MK Tolak Gugatan Jabatan Ketum Parpol, Irman Gusman Anggap Putusan Tepat

Karena itu, lanjut dia, ketika seseorang terjun ke politik praktis, maka jalan yang teraman adalah memberikan kesetiaan total kepada ketua umum partai politik agar mendapat kepercayaan untuk ditempatkan di satu jabatan tertentu. Ketua umum partai politik pun, lanjut dia, akan memilih orang-orang yang loyal kepada dirinya untuk menjaga kelangsungan kekuasaannya.