Rencana Pembentukan Badan Penerimaan Negara, Machfud: Jangan Hanya Rebranding
Minggu, 01 Juni 2025 - 11:00 WIB
loading...
A
A
A
Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld menegaskan pentingnya pembentukan BPN sebagai solusi strategis dalam menjawab tantangan fragmentasi fiskal di Indonesia.
Dia menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional yang saat ini bersifat tersebar (fragmentatif) dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun nonpajak.
“Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur, meningkatkan akuntabilitas, dan mengintegrasikan sistem penerimaan negara secara menyeluruh,” ungkapnya.
Vaudy menggarisbawahi bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.
“Struktur yang tersebar ini menimbulkan fragmentasi kebijakan dan data serta menimbulkan potensi inefisiensi sekaligus kebocoran penerimaan,” ucapnya.
Dia menyoroti kelemahan struktur fiskal nasional yang saat ini bersifat tersebar (fragmentatif) dengan banyak instansi yang memiliki kewenangan mengumpulkan penerimaan negara baik dari sisi perpajakan maupun nonpajak.
“Fragmentasi fiskal menyebabkan tumpang tindih kebijakan, lemahnya koordinasi, serta inefisiensi dalam pengelolaan penerimaan negara. Badan Penerimaan Negara dapat menjadi solusi institusional untuk menyederhanakan struktur, meningkatkan akuntabilitas, dan mengintegrasikan sistem penerimaan negara secara menyeluruh,” ungkapnya.
Vaudy menggarisbawahi bahwa saat ini terdapat lebih dari 20 instansi negara yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam pengumpulan penerimaan negara, termasuk sektor-sektor strategis seperti sumber daya alam, pendidikan, transportasi, dan pelayanan publik.
“Struktur yang tersebar ini menimbulkan fragmentasi kebijakan dan data serta menimbulkan potensi inefisiensi sekaligus kebocoran penerimaan,” ucapnya.
(jon)
Lihat Juga :
