Indonesia Siap Buka Hubungan Diplomatik dengan Israel asalkan Palestina Merdeka, Ini Respons DPR
Jum'at, 30 Mei 2025 - 11:27 WIB
loading...
A
A
A
"Sehingga pernyataan untuk normalisasi dan buka hubungan diplomatik itu tidak buru-buru disampaikan, sampai betul-betul terealisasinya syarat utama yang sudah disebutkan Presiden Prabowo, yakni Palestina merdeka secara berdaulat penuh, sesuai keputusan OKI dan Liga Arab," katanya.
HNW menjelaskan, publik tentu tidak menginginkan Presiden Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan bahkan banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel.
Apalagi, kata HNW, Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan Hamas. "Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel. Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Palestina," tutur HNW.
Menurut HNW, beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka. "Tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan 'two state solution,' malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina."
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Prabowo. "Ide itu bagus ya, dengan syarat Israel mengakui kemerdekaan 100 persen bagi Palestina," ujar Soleh saat dihubungi, Kamis (29/5/2025).
Menurut Soleh, wacana tersebut selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Ia mengingatkan, Indonesia selalu menjunjung tinggi posisi bebas aktif dalam diplomasi internasional. "Musuh satu terlalu banyak, kan, seperti itu,” ucapnya.
Soleh pun menyebut bahwa pembukaan hubungan diplomatik bahkan pembentukan kantor konsuler di kedua negara dapat mempermudah proses diplomasi dan mendorong dialog yang konstruktif.
"Untuk mempermudah diplomasi itu sendiri ya sebenarnya bagus, kalau misalkan Indonesia menjajaki hubungan diplomatik. Apalagi kalau pembuatan konsuler di masing-masing negara, kan gitu,” ucapnya.
HNW menjelaskan, publik tentu tidak menginginkan Presiden Prabowo terkena tipu muslihat Israel yang dikenal sebagai pihak yang tidak menghormati norma dan keputusan lembaga internasional, seperti Mahkamah Internasional (International Court of Justice/ICJ), Mahkamah Pidana Internasional (International Criminal Court/ICC), dan bahkan banyak Resolusi PBB yang tidak dipatuhi Israel.
Apalagi, kata HNW, Israel juga sangat dikenal sebagai pihak yang mudah mengingkari kesepakatan termasuk kesepakatan gencatan senjata terakhir dengan Hamas. "Publik tentu tidak ingin Presiden Prabowo jadi korban Israel. Misalnya hari ini Israel menyatakan dukungan kepada Palestina sebagai negara merdeka, dan kemudian Presiden Prabowo menyatakan mengakui Israel dan membuka hubungan diplomatik, tapi besoknya lagi Israel mengulangi laku tidak komitmennya dengan kembali menyerang dan menjajah Palestina," tutur HNW.
Menurut HNW, beberapa negara Arab sudah melakukan normalisasi dengan dalih untuk mewujudkan Palestina merdeka. "Tapi hasilnya alih-alih Palestina makin mendekati merdeka dengan 'two state solution,' malah Israel makin merasa mendapat legitimasi untuk memperluas kekuasaannya dan penjajahannya atas Palestina."
Anggota Komisi I DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Oleh Soleh menyatakan dukungannya terhadap pernyataan Prabowo. "Ide itu bagus ya, dengan syarat Israel mengakui kemerdekaan 100 persen bagi Palestina," ujar Soleh saat dihubungi, Kamis (29/5/2025).
Menurut Soleh, wacana tersebut selaras dengan prinsip politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif. Ia mengingatkan, Indonesia selalu menjunjung tinggi posisi bebas aktif dalam diplomasi internasional. "Musuh satu terlalu banyak, kan, seperti itu,” ucapnya.
Soleh pun menyebut bahwa pembukaan hubungan diplomatik bahkan pembentukan kantor konsuler di kedua negara dapat mempermudah proses diplomasi dan mendorong dialog yang konstruktif.
"Untuk mempermudah diplomasi itu sendiri ya sebenarnya bagus, kalau misalkan Indonesia menjajaki hubungan diplomatik. Apalagi kalau pembuatan konsuler di masing-masing negara, kan gitu,” ucapnya.
Lihat Juga :
