Demokrat Dukung Perubahan APBN untuk Tangani Corona
Senin, 30 Maret 2020 - 22:57 WIB
Demokrat Dukung Perubahan APBN untuk Tangani Corona
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrat DPR mendukung perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2020 untuk penanganan pandemi virus Corona (COVID-19).
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron dalam interupsinya saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).
"Sesuai dengan kebijakan Fraksi Demokrat, dan rekomendasinya bahwa kami mendukung untuk melakukan perubahan APBN agar ada sesegera mungkin realokasi anggaran yang kita fokuskan untuk penanganan virus Corona ini," ujar Herman
Dia melanjutkan, Fraksi Partai Demokrat juga sepakat untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan Corona. "Kita harus bersama, bersatu, dan tentu sesegera mungkin kita bisa menuntaskan melawan terhadap terjangkitnya virus corona ini," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat ini.
Di samping itu, Herman berpendapat DPR perlu terbuka terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.
"Bahkan pada situasi seperti ini DPR tentu menjadi pertanyaan besar apa yang sebaiknya bisa kita lakukan untuk masyarakat," katanya.
Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Fraksi Partai Demokrat, Herman Khaeron dalam interupsinya saat rapat paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (30/3/2020).
"Sesuai dengan kebijakan Fraksi Demokrat, dan rekomendasinya bahwa kami mendukung untuk melakukan perubahan APBN agar ada sesegera mungkin realokasi anggaran yang kita fokuskan untuk penanganan virus Corona ini," ujar Herman
Dia melanjutkan, Fraksi Partai Demokrat juga sepakat untuk memberikan perhatian khusus terhadap persoalan Corona. "Kita harus bersama, bersatu, dan tentu sesegera mungkin kita bisa menuntaskan melawan terhadap terjangkitnya virus corona ini," kata legislator asal daerah pemilihan Jawa Barat ini.
Di samping itu, Herman berpendapat DPR perlu terbuka terhadap berbagai aspirasi yang berkembang di masyarakat.
"Bahkan pada situasi seperti ini DPR tentu menjadi pertanyaan besar apa yang sebaiknya bisa kita lakukan untuk masyarakat," katanya.
(dam)
