Soroti Kasus Keracunan di Program MBG, Partai Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Penguatan Standar Keamanan Pangan

Tak hanya itu, intervensi yang menyeluruh juga dibutuhkan untuk program penambah gizi lainnya. Khususnya yang menyasar pada kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan ibu hamil.

Kelompok ini merupakan prioritas utama dan agenda pembangunan kesehatan, karena memiliki kerentanan gizi yang tinggi dan dampak jangka panjang terhadap kualitas sumber daya manusia.

Terlebih lagi, program Makan Bergizi Gratis ini, sejatinya tidak berdiri sendiri, melainkan bagian dari cakupan intervensi gizi nasional yang lebih luas. Karena itu, pendekatan yang dilakukan tidak bisa hanya bersifat sektoral atau jangka pendek.

Apalagi jika mengacu pada tujuan jangka pendek dari program ini adalah percepatan penurunan angka stunting nasional, maka perlu adanya sinergi dengan program lain seperti pemberian makanan tambahan (PMT), edukasi gizi berbasis keluarga (terutama ibu), hingga penguatan layanan kesehatan.

Selain itu, komposisi gizi pada satu porsi menu MBG juga perlu diperhatikan secara ketat. Menu seimbang idealnya mencakup kebutuhan energi, makronutrien, vitamin, mineral, serat, serta air minum minimal 200-250 ml per anak per porsi.

Komitmen terhadap kandungan gizi yang tepat akan memperkuat tujuan utama program ini dalam mendukung tumbuh kembang anak dan daya konsentrasi saat belajar.

Sejak awal tahun 2025, Partai yang dipimpin Angela Tanoesoedibjo ini telah memberikan dukungan penuh terhadap pelaksanaan program MBG sejalan dengan komitmen partai dalam memperjuangkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak. Namun, insiden keracunan ini menjadi pengingat keras bahwa program-program pelayanan publik harus dibangun dengan fondasi profesionalisme, keahlian, dan berbasis bukti.

“Insiden ini harus jadi tolak ukur perubahan. Pengelolaan program prioritas harus lebih profesional dan mengutamakan keselamatan masyarakat, bukan sekadar mengejar target angka atau popularitas,” ujar Sri Gusni.

Perindo juga mendorong agar setiap program pelayanan publik memiliki evaluasi terbuka dan partisipatif. Program MBG harus terus diawasi dan ditingkatkan agar dapat benar-benar tepat sasaran, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan risiko tambahan bagi masyarakat penerima manfaat.

“Harapan kami, insiden ini tidak berhenti sebagai evaluasi teknis semata, tapi menjadi pelajaran bersama untuk memastikan seluruh program berjalan lebih terukur, berbasis data, dan menempatkan keselamatan masyarakat sebagai prioritas bersama,” pungkas Sri Gusni.