Soroti Kasus Keracunan di Program MBG, Partai Perindo Dorong Evaluasi Menyeluruh dan Penguatan Standar Keamanan Pangan
Senin, 26 Mei 2025 - 22:14 WIB
loading...
A
A
A
Meski angka keberhasilan mencapai 99,99%, laporan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menunjukkan bahwa telah terjadi sebanyak 17 Kejadian Luar Biasa yang tersebar di 10 provinsi sejak program ini dimulai pada 6 Januari 2025, dengan penyebab utama makanan basi atau kontaminasi mikroorganisme.
Lebih lanjut, Sri Gusni menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok pengelolaan makanan dalam program MBG. Evaluasi harus mencakup pemilihan dan pengawasan bahan baku, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian di lapangan.
Kompleksitas rantai pasok membutuhkan sistem kontrol yang terukur dan transparan, agar risiko kontaminasi dapat dicegah sedini mungkin.
“Setiap tahapan, dari dapur sampai ke meja makan anak-anak, harus dijamin keamanannya. Ini bukan sekedar urusan distribusi, ini soal perlindungan anak-anak kita ,” papar alumni S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat dan S2 Intervensi Sosial, Psikologi Terapan Universitas Indonesia (UI) ini.
Untuk itu, Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, mendorong penerapan sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sebagai pendekatan wajib dalam pengelolaan makanan MBG.
Sistem ini digunakan secara global untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya biologis, kimia, maupun fisik dalam proses penyediaan makanan. Melalui HACCP, setiap proses pengolahan makanan dapat dikontrol, terdokumentasi, dan dimonitor secara berkelanjutan.
“Kita tidak bisa menunggu kejadian berikutnya untuk bergerak. Setiap tahapan, mulai dari dapur hingga meja makan, harus terjamin keamanannya. Kalau perlu, BPOM hadir di setiap rantai proses itu. Program MBG juga bukan sekadar soal distribusi makanan, ini tentang keselamatan anak-anak kita. Maka, penerapan HACCP adalah sebuah keharusan bukan pilihan,” imbuh Sri Gusni.
Partai Perindo juga mengapresiasi langkah cepat BPOM dalam mengidentifikasi penyebab keracunan serta komitmennya untuk memperkuat mitigasi risiko melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk menjamin keamanan pangan secara nasional, tidak hanya untuk MBG tetapi juga program intervensi gizi lainnya.
Program MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penguatan kualitas SDM. Oleh karena itu, Partai Perindo menilai bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai.
"Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, penyedia layanan, fasilitas kesehatan, akademisi, media, dan masyarakat sipil," kata Sri Gusni.
Lebih lanjut, Sri Gusni menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap seluruh rantai pasok pengelolaan makanan dalam program MBG. Evaluasi harus mencakup pemilihan dan pengawasan bahan baku, penyimpanan, distribusi, hingga penyajian di lapangan.
Kompleksitas rantai pasok membutuhkan sistem kontrol yang terukur dan transparan, agar risiko kontaminasi dapat dicegah sedini mungkin.
“Setiap tahapan, dari dapur sampai ke meja makan anak-anak, harus dijamin keamanannya. Ini bukan sekedar urusan distribusi, ini soal perlindungan anak-anak kita ,” papar alumni S1 Fakultas Kesehatan Masyarakat dan S2 Intervensi Sosial, Psikologi Terapan Universitas Indonesia (UI) ini.
Untuk itu, Partai Perindo yang dikenal dengan Partai Kita, mendorong penerapan sistem HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) sebagai pendekatan wajib dalam pengelolaan makanan MBG.
Sistem ini digunakan secara global untuk mengidentifikasi titik-titik kritis yang berpotensi menimbulkan bahaya biologis, kimia, maupun fisik dalam proses penyediaan makanan. Melalui HACCP, setiap proses pengolahan makanan dapat dikontrol, terdokumentasi, dan dimonitor secara berkelanjutan.
“Kita tidak bisa menunggu kejadian berikutnya untuk bergerak. Setiap tahapan, mulai dari dapur hingga meja makan, harus terjamin keamanannya. Kalau perlu, BPOM hadir di setiap rantai proses itu. Program MBG juga bukan sekadar soal distribusi makanan, ini tentang keselamatan anak-anak kita. Maka, penerapan HACCP adalah sebuah keharusan bukan pilihan,” imbuh Sri Gusni.
Langkah Cepat dan Sinergi BPOM
Partai Perindo juga mengapresiasi langkah cepat BPOM dalam mengidentifikasi penyebab keracunan serta komitmennya untuk memperkuat mitigasi risiko melalui kolaborasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN).
Sinergi antar lembaga ini sangat penting untuk menjamin keamanan pangan secara nasional, tidak hanya untuk MBG tetapi juga program intervensi gizi lainnya.
Program MBG merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah dalam percepatan penurunan stunting dan penguatan kualitas SDM. Oleh karena itu, Partai Perindo menilai bahwa pendekatan sektoral tidak lagi memadai.
"Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan pemerintah pusat dan daerah, penyedia layanan, fasilitas kesehatan, akademisi, media, dan masyarakat sipil," kata Sri Gusni.
Lihat Juga :
